Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan pada 1 Februari dan menetapkan keadaan darurat selama setahun. Sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Aung San Suu Kyi selaku pemimpin de facto Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dilaporkan ditahan. Langkah itu diumumkan dengan alasan adanya “kecurangan” dalam Pemilu 8 November 2020.

Myanmar memang memiliki sejarah panjang intervensi militer. Namun, berbeda dari sejumlah kudeta sebelumnya, kali ini narasi pembenaran seperti “kekacauan internal” dan “ancaman terhadap integritas serikat” tidak menonjol. Kudeta terjadi setelah Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer kalah dalam pemilu, dengan perolehan suara hanya sekitar sepertiga dari NLD yang dipimpin Suu Kyi.

Selain kekecewaan atas hasil pemilu, terdapat pula dugaan motif lain, termasuk keinginan sebagian pejabat tinggi menghindari sanksi internasional terkait pembantaian Muslim Rohingya. Waktu terjadinya intervensi—pada pekan ketika pemerintah akan memperoleh persetujuan parlemen—kerap disebut sebagai salah satu indikator yang menguatkan dugaan tersebut.

Sejarah politik Myanmar: dominasi militer yang berulang

Untuk memahami posisi Myanmar dalam tatanan global dan arah politiknya, sejarah pembentukan negara menjadi kunci. Union of Burma dibentuk sebagai pemerintahan konstitusional pada 1948, dengan struktur birokrasi yang meniru warisan kolonial Inggris. Dalam praktiknya, fungsi utama negara banyak didelegasikan kepada perwakilan Angkatan Darat Burma, sementara tugas administratif dijalankan oleh elit lokal, sehingga terbentuk pemerintahan campuran sipil-militer.

Sejak merdeka, Myanmar berupaya mempertahankan kebijakan dalam dan luar negeri di sejumlah isu utama, antara lain konflik etnis internal yang berkepanjangan, pembangunan ekonomi, integrasi atau isolasi dari sistem global, serta upaya menyeimbangkan aktor-aktor utama di kawasan.

Pada masa Perang Dingin dan sesudahnya, Myanmar yang mengadopsi kebijakan luar negeri “netral” pada awal kemerdekaan dinilai mampu menjaga hubungan relatif seimbang dengan China dan Amerika Serikat. Namun, pada 1950-an, ketika kerja sama militer dan bantuan AS menurun akibat kebijakan terkait “Battle Act” yang ditandatangani pada 1951, Myanmar terdorong memperdalam hubungan militer dan ekonomi dengan China.

Ketegangan politik pada 1950-an dan 1960-an turut ditandai perdebatan tentang arah kebijakan ekonomi—sosialistik atau pasar bebas—di tengah konflik antara komunitas etnis dan pemerintah pusat. Pada 1958, konflik yang memanas mendorong Perdana Menteri U Nu meminta militer “memulihkan ketertiban”, sebelum pemilihan umum digelar 18 bulan kemudian. Pemerintahan yang terbentuk melalui Perjanjian Panglong berakhir setelah kudeta Jenderal Ne Win pada 1962.

Pada periode berikutnya, Myanmar bergerak dalam kerangka kebijakan luar negeri yang cenderung terisolasi. Prinsip “Jalan Burma Menuju Sosialisme” mulai diterapkan pada 1975 di bawah Dewan Revolusi yang terdiri dari pejabat militer dan Partai Program Sosialis Burma (BSPP) sebagai sayap sipil. Meski ada amandemen undang-undang pada 1974 yang ditujukan untuk meningkatkan peran parlemen, dominasi militer dinilai tetap kuat.

Era 1980-an menandai menguatnya rezim pengawasan militer yang berkepanjangan, sekaligus memburuknya hubungan dengan komunitas internasional akibat sanksi. Sanksi dijatuhkan dalam rentang 1988–2010, terutama oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Reformasi politik dan batas-batasnya

Memasuki 2000-an, Myanmar mulai menjauh dari wacana isolasi, diikuti reformasi demokratisasi. Referendum konstitusi baru digelar pada 2008. Thein Sein memimpin pada 2011, setelah USDP menang besar pada Pemilu 7 November 2010.

Thein Sein menyatakan prioritas kebijakan luar negeri yang telah ada sejak pendirian Uni akan dipertahankan, sekaligus menekankan pentingnya integrasi aktif ke sistem internasional melalui penguatan hubungan dengan organisasi seperti PBB dan ASEAN. Pemerintahannya juga memulai serangkaian reformasi domestik untuk demokratisasi.

Pada Pemilu 8 November 2015, NLD meraih kemenangan besar, membuat Aung San Suu Kyi dapat menjabat sebagai Penasihat Negara dan secara efektif menjadi kepala pemerintahan. Namun, Konstitusi 2008 tetap memberi ruang besar bagi militer.

• Perubahan atau pengesahan undang-undang membutuhkan mayoritas 75 persen, sementara militer memiliki kuota 25 persen di parlemen.
• Sejumlah kementerian kunci disediakan untuk perwira militer.
• Dalam kondisi tertentu, militer memiliki kewenangan untuk campur tangan dan mengambil alih.

Kerangka konstitusional tersebut memperlihatkan bahwa, meski ada pemerintahan sipil, pengaruh militer tetap signifikan dalam politik dan kehidupan sehari-hari.

Myanmar dalam kalkulasi China: akses laut, ekonomi, dan keamanan

Dalam perspektif geo-strategis, Myanmar dipandang penting bagi China karena menjadi pintu menuju Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Negara ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah serta perbatasan darat sepanjang 2.204 kilometer dengan China—sebuah keuntungan sekaligus sumber risiko. Namun, sejak kedua negara menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai pada 1960-an, isu tersebut tidak lagi menjadi masalah utama dalam hubungan bilateral.

Dinamika hubungan China–Myanmar dibentuk oleh faktor geo-strategi, persaingan ekonomi, dan kekuatan regional, serta dipengaruhi perubahan politik domestik Myanmar. Dalam pembacaan historis, hubungan kedua negara kerap dipahami melalui beberapa elemen:

• dampak pengawasan militer Myanmar terhadap kebijakan dalam dan luar negeri;
• penyesuaian China terhadap perubahan pemerintahan Myanmar, baik militer maupun sipil;
• hubungan ekonomi dan komersial;
• keamanan perbatasan serta upaya membatasi pengaruh AS di kawasan.

Koridor Ekonomi China–Myanmar dan arti strategis Kyaukpyu

China memasukkan Myanmar dalam Koridor Ekonomi China–Myanmar (CMEC) sebagai bagian dari Belt and Road Initiative. Myanmar resmi bergabung pada 2018 setelah menandatangani nota kesepahaman 15 poin. Melalui jalur ini, China memperoleh opsi untuk melewati Selat Malaka dan mengakses jalur alternatif menuju Samudra Hindia.

China menghubungkan Mandalay, serta Yangon dan Kyaukpyu di Teluk Benggala, dengan Provinsi Yunnan yang tidak memiliki akses laut. Dalam CMEC, sejumlah proyek disebut sebagai rute penghubung, seperti Zona Ekonomi Khusus Kyaukpyu, Zona Kerja Sama Ekonomi Perbatasan China–Myanmar, dan Proyek Kota Yangon Baru.

Yunnan menjadi wilayah yang menonjol dalam konektivitas ini. Dengan perbatasan sepanjang 1.997 kilometer, volume perdagangan Yunnan dengan Myanmar disebut mencapai 24 persen dari total perdagangan kedua negara.

Pelabuhan Laut Dalam Kyaukpyu dan kawasan industri juga disebut strategis. Proyek senilai USD 1,3 miliar ini dibangun di Rakhine oleh grup CITIC China dengan pendanaan dari grup Thai Charoen Polcphang. Lokasi proyek berada di wilayah yang dikaitkan dengan konflik Rohingya, sehingga dimensi geo-ekonomi hubungan China–Myanmar terlihat kuat dan terkait langsung dengan stabilitas politik setempat.

Perlindungan diplomatik dan peran dalam konflik internal

Dalam konteks dampak ketidakstabilan terhadap kepentingan ekonomi China, Beijing disebut pernah melindungi Myanmar dari sanksi dan kecaman internasional di Dewan Keamanan PBB. Pada 2007, China memveto resolusi yang menyerukan penghentian serangan terhadap etnis minoritas, dan pada 2017 memveto resolusi yang diusulkan untuk mengakhiri agresi terhadap Rakhine.

China juga disebut berupaya memainkan peran dalam penyelesaian perselisihan etnis di Myanmar serta menjaga keseimbangan antara militer, pemerintah, dan oposisi. Kekhawatiran terhadap keamanan perbatasan—dan dampak konflik internal negara tetangga—mendorong China terlibat dalam proses perdamaian. Pada 2013, China secara resmi menjadi tuan rumah pembicaraan damai dan negosiasi dengan organisasi minoritas Myanmar, termasuk rencana tiga tahap yang diusulkan sebagai solusi krisis Rohingya. Namun, inisiatif tersebut disebut tidak mendapat respons positif, termasuk dari Tatmadaw.

Konsistensi kebijakan China dan dampak krisis terbaru

Sejak 1948, militer menjadi kekuatan politik dan administratif paling kuat di Myanmar. Proses demokratisasi yang dimulai pada 2011 pun berlangsung dengan persetujuan militer dan di bawah jaminan konstitusional tertentu. Dalam situasi seperti itu, konflik etnis, relasi militer–politik, serta tarik-menarik pengaruh kekuatan asing menjadi faktor yang membentuk kebijakan luar negeri Myanmar.

Dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi-politik dan upaya mengurangi pengaruh AS di kawasan, China dinilai menjaga hubungan dengan Myanmar baik ketika dipimpin rezim militer maupun pemerintahan sipil. Dalam kerangka itu, stabilitas internal Myanmar dan keamanan perbatasan dipandang menguntungkan bagi China.

Sikap China bersama Rusia yang menyimpang dari konsensus keputusan Dewan HAM PBB terkait Myanmar setelah intervensi militer terbaru—dengan alasan “tidak mencampuri urusan dalam negeri”—disebut mencerminkan konsistensi kebijakan Beijing terhadap Myanmar.