Krisis energi global yang dipicu konflik Iran mendorong pergeseran investasi dunia ke energi terbarukan. Laporan Reuters pada Kamis, 30 April 2026, menyebut ketidakpastian pasokan dan kerentanan jalur distribusi energi di kawasan konflik mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang dinilai lebih stabil.
Sekretaris Iklim PBB Simon Stiell mengatakan situasi ini justru memperkuat momentum energi hijau. Ia menilai upaya mempertahankan ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil secara tidak langsung mempercepat pertumbuhan energi terbarukan secara global.
“Energi terbarukan menawarkan energi yang lebih aman, lebih murah, dan lebih bersih, yang tidak dapat disandera oleh selat pelayaran sempit atau konflik global,” ujar Stiell, dikutip Reuters pada Jumat, 1 Mei 2026.
Tekanan terhadap pasar energi tidak hanya terkait isu lingkungan, tetapi juga keamanan pasokan. World Bank memperkirakan harga energi global naik 24% pada 2026, menjadi level tertinggi sejak krisis energi 2022.
Dalam World Bank Commodity Market Outlook per 28 April 2026, harga minyak Brent diproyeksikan rata-rata USD86 per barel. Namun, risiko kenaikan disebut bisa mencapai USD115 per barel apabila gangguan di Timur Tengah berlanjut. Proyeksi tersebut menegaskan energi fosil kembali menjadi sumber tekanan inflasi dan fiskal di berbagai negara.
Kepala International Energy Agency (IEA) Fatih Birol menyatakan dunia menghadapi krisis energi terbesar akibat konflik Iran. Ia menilai negara-negara kini memandang energi surya, angin, baterai, dan kendaraan listrik bukan semata agenda dekarbonisasi, tetapi juga sebagai upaya melindungi ekonomi dari volatilitas harga minyak dan gas.
Arah investasi global memperlihatkan pergeseran yang kian jelas. IEA mencatat investasi energi dunia mencapai USD3,3 triliun pada 2025. Dari jumlah itu, sekitar USD2,2 triliun mengalir ke energi bersih, dua kali lipat dibanding investasi energi fosil yang tercatat USD1,1 triliun.
Dari sisi kapasitas, energi terbarukan global mencapai 5.149 gigawatt pada 2025. Kapasitas tersebut bertambah 692 gigawatt dalam setahun, atau tumbuh 15,5%.
Di Eropa, percepatan transisi juga terlihat. Jerman, misalnya, menyiapkan investasi EUR8 miliar untuk pengembangan energi angin dan kendaraan listrik, sejalan dengan target pengurangan emisi 65% pada 2030 dan netral karbon pada 2045. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menekan ketergantungan pada impor energi.
Di Indonesia, kebijakan transisi energi terbarukan sudah ditetapkan, namun realisasinya masih tertinggal dari target. Kebijakan Energi Nasional menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025 dan 31% pada 2050. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi bauran EBT baru mencapai 15,75% pada 2025.
Untuk sektor ketenagalistrikan, capaian disebut relatif lebih baik. Bauran EBT ketenagalistrikan mencapai 16,3%, melampaui target RUKN sebesar 15,9%. Kapasitas pembangkit EBT tercatat 15.630 megawatt, dengan kontribusi terbesar berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), bioenergi, dan panas bumi.
Meski demikian, transisi energi Indonesia masih menghadapi kesenjangan pembiayaan. Realisasi investasi EBT dan konservasi energi tercatat USD2,4 miliar pada 2025. Sementara itu, kebutuhan dana untuk menambah kapasitas energi terbarukan hingga 8,2 gigawatt diperkirakan mencapai USD14,2 miliar.
PLN menempatkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai peta jalan transisi. Dalam rencana tersebut, total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 69,5 gigawatt, dengan 76% berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan. PLN juga menyiapkan pembangunan jaringan Green Super Grid sepanjang 47.758 kilometer untuk mendukung distribusi energi hijau.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan tantangan utama transisi energi Indonesia tidak hanya soal penambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga konektivitas jaringan. “Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional,” ujarnya dalam keterangan pada 3 Juni 2025.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menekankan peran jaringan transmisi dalam transisi energi. “Tidak ada transisi energi tanpa transmisi, Green Super Grid tidak hanya mampu menghadirkan energi hijau, tapi juga mewujudkan swasembada energi berbasis kekuatan lokal,” kata Darmawan dalam keterangannya.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi. Data EIA per 25 Agustus 2025 menunjukkan impor minyak Indonesia mencapai sekitar 354.000 barel per hari pada 2024 dan meningkat sejak 2021. Kondisi ini membuat kenaikan harga energi global berpotensi langsung memengaruhi biaya impor dan fiskal negara.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai dorongan energi terbarukan perlu lebih agresif, terutama di sektor industri. Ia menekankan pentingnya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan agar industri dapat beroperasi lebih efisien sekaligus mengurangi emisi karbon.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mitigasi perubahan iklim,” kata Fabby. IESR dalam laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2025 juga menilai laju investasi energi terbarukan Indonesia belum cukup cepat, sementara investasi fosil masih dominan.
