Setiap kali ketegangan meningkat di Teluk Persia, pasar kerap merespons seolah-olah krisis muncul secara mendadak. Namun, jika ditelusuri melalui jejak sejarahnya, eskalasi di Selat Hormuz—titik sempit (choke point) penting bagi pasokan energi global—dinilai bukan reaksi impulsif. Dalam narasi ini, situasi yang terlihat sekarang dipahami sebagai akumulasi kalkulasi strategi militer yang dibentuk secara sistematis selama hampir empat dekade.
Akar perubahan strategi tersebut ditarik ke periode Perang Kapal Tanker (1984–1988). Titik baliknya terjadi pada 18 April 1988 ketika militer Amerika Serikat melancarkan Operation Praying Mantis sebagai respons atas insiden ranjau. Dalam operasi itu, AS menghancurkan anjungan minyak Iran, menenggelamkan fregat rudal Sahand dan kapal patroli Joshan, serta merusak berat fregat Sabalan. Peristiwa tersebut digambarkan sebagai pelajaran pahit bagi Teheran bahwa Iran tidak memiliki kapasitas memenangkan perang laut secara simetris melawan armada Barat.
Sejak saat itu, doktrin militer Iran disebut mengalami perombakan besar menuju pendekatan asymmetric warfare. Fokus kekuatan laut dialihkan pada pasukan revolusioner dengan penekanan pada penggunaan armada perahu kecil, ranjau laut, serta swarming tactics atau taktik serangan berkerumun.
Peralihan ke strategi asimetris ini disebut semakin mengeras ketika jalur diplomasi dinilai rapuh. Kesepakatan nuklir JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) yang ditandatangani pada 2015 sempat memberi harapan stabilitas. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga mencatat kepatuhan Iran terhadap pakta tersebut. Namun, penarikan sepihak AS pada 2018 dipandang meruntuhkan ruang negosiasi. Laporan SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) menilai langkah itu lebih bermuatan politik ketimbang teknis dan pada akhirnya merusak arsitektur diplomasi multilateral. Dalam kondisi tanpa insentif internasional, faksi militer di Teheran disebut memaksimalkan daya tawar asimetrisnya.
Sebelum disebut berpotensi diterapkan secara penuh di Selat Hormuz, taktik tersebut diklaim telah melewati fase uji coba di Laut Merah sejak akhir 2023. Melalui proksi Houthi, pendekatan ini digambarkan menunjukkan bagaimana persenjataan berbiaya lebih rendah dalam kerangka asymmetric warfare dapat memengaruhi keamanan maritim. Mengacu pada data The Iran Primer dan laporan Dewan Keamanan PBB, Houthi secara konsisten menargetkan kapal-kapal yang berafiliasi dengan negara pro-Israel, yang kemudian mendorong perusahaan pelayaran global mengalihkan rute ke Tanjung Harapan di Afrika.
Dampaknya, lalu lintas Terusan Suez dilaporkan anjlok lebih dari 80%, ongkos pengiriman kontainer meningkat hingga 233%, dan biaya bahan bakar bertambah hingga sekitar USD1 juta per kapal. Semua itu terjadi di saat AS mengerahkan gugus tugas multinasional Operation Prosperity Guardian. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa AS menghabiskan amunisi nyaris USD1 miliar untuk menangkis serangan drone.
Rangkaian peristiwa itu membentuk konteks mengapa ketegangan di Selat Hormuz dipandang bukan sekadar krisis sesaat, melainkan bagian dari dinamika strategi dan diplomasi yang terbentuk panjang, dengan dampak langsung pada keamanan jalur pelayaran dan stabilitas energi global.
