Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mendorong penguatan diplomasi kedaulatan Indonesia di kawasan Pasifik, terutama lewat pengelolaan kerja sama bilateral dengan Papua Nugini (PNG). Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Diplomasi Kedaulatan RI–PNG yang digelar di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/11/2025).
Asisten Deputi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika, Marsma TNI Parimeng, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola perbatasan menjadi salah satu prioritas strategis untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat posisi Indonesia di Pasifik.
Menurut Parimeng, kerja sama Indonesia–PNG tidak hanya berkaitan dengan batas negara, tetapi juga mencakup dimensi keamanan, pembangunan, konektivitas ekonomi, serta pelayanan publik. Karena itu, ia menekankan pentingnya penyelarasan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan konsolidasi lintas kementerian/lembaga.
Dalam rapat tersebut, peserta menelaah sejumlah isu strategis, antara lain kendala kelistrikan lintas batas, keamanan wilayah perbatasan, keterbatasan respons PNG terhadap berbagai nota kesepahaman (MoU), serta hambatan infrastruktur dan fasilitas CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security). Forum juga membahas peningkatan mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi lintas batas seperti pasar mingguan, serta evaluasi terhadap sejumlah proyek hibah Indonesia di PNG.
Para peserta rapat sepakat percepatan revisi Basic Agreement (BA) dan Special Arrangement (SA) 1993 dinilai mendesak untuk menyesuaikan pengaturan perbatasan dengan perkembangan pembangunan dan dinamika sosial di kedua negara. Selain itu, forum mendorong revitalisasi Joint Sub-Committee sebagai mekanisme koordinasi teknis bilateral yang dinilai belum berjalan optimal.
Dari sisi keamanan, rapat menyoroti perlunya peningkatan patroli bersama, pembangunan menara pengamatan, pembuatan jalur patroli di titik rawan, serta sinkronisasi data spasial batas negara. Pengendalian illegal entry, penyelundupan barang, dan perlindungan nelayan lintas batas juga menjadi perhatian.
Dalam aspek konektivitas dan ekonomi, forum mendorong penyelesaian regulasi perdagangan lintas batas, penguatan fasilitas CIQS, penyediaan transportasi lintas batas (darat dan udara), serta perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung arus barang legal dan pelayanan medis lintas batas.
Diplomasi kesehatan turut menjadi fokus pembahasan, termasuk peningkatan fasilitas rujukan RSUP Jayapura, implementasi MoU kesehatan RI–PNG, sinergi penanganan penyakit lintas batas, serta penguatan perlindungan perempuan dan anak.
Rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan berbagai kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PLN, KBRI Port Moresby, KRI Vanimo, serta dihadiri langsung Pemerintah Provinsi Papua.
Di akhir pertemuan, Kemenko Polkam menyatakan hasil rapat akan disusun menjadi rekomendasi resmi Menteri kepada kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat diplomasi kedaulatan Indonesia melalui kerja sama bilateral RI–PNG. Parimeng berharap rekomendasi tersebut dapat memperkuat langkah Indonesia dalam membangun kerja sama yang lebih efektif, adaptif, dan saling menguntungkan dengan Papua Nugini.
