Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa mengecam tindakan agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara yang dinilai memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah. Partai tersebut menilai penggunaan kekuatan bersenjata yang melampaui prinsip hukum internasional merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang mengancam perdamaian dunia dan membahayakan keselamatan umat manusia.
Ketua DPP Partai Gema Bangsa Bidang Luar Negeri, Ary Oskandar, mengatakan tidak ada justifikasi politik yang dapat membenarkan tindakan yang memperluas perang dan memperbesar korban sipil. Pernyataan itu disampaikan Ary dalam keterangannya pada Senin (2/3/2026).
Dalam perkembangan konflik, disebutkan Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran sejak Sabtu (28/2/2026) pagi. Serangan rudal dilaporkan menghantam target militer dan sipil di berbagai wilayah Iran, menimbulkan ratusan korban.
Dalam laporan yang sama, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran Ayatollah Seyed Ali Khamenei disebut tewas akibat serangan udara pada hari pertama, ketika kompleks kediamannya di distrik Keshvardoost dan Pasteur di Teheran dihantam rudal.
Gema Bangsa menegaskan, setiap bentuk intervensi bersenjata yang mengabaikan kedaulatan negara lain merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi ancaman langsung bagi stabilitas global. “Perang bukan solusi. Perang adalah kegagalan diplomasi dan kegagalan kepemimpinan,” kata Ary.
Ary juga menekankan Indonesia, berdasarkan amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif, tidak boleh menjadi alat, pengikut, atau tunduk pada tekanan kekuatan global mana pun. Menurutnya, sikap Indonesia harus berpihak pada perdamaian, hukum internasional, dan kepentingan nasional.
Dalam konteks itu, Partai Gema Bangsa menyatakan mengutuk setiap bentuk agresi dan tindakan militer sepihak yang memperluas konflik serta mengorbankan warga sipil. Mereka mendesak penghentian segera seluruh operasi militer yang berpotensi memicu perang kawasan yang lebih luas, sekaligus menuntut komunitas internasional menghentikan standar ganda dalam penegakan hukum internasional.
Gema Bangsa juga meminta Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomasi aktif yang dinilai berani. Selain itu, partai tersebut menuntut langkah nyata untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) serta menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dampak gejolak energi, inflasi, dan tekanan nilai tukar.
Menurut Ary, eskalasi konflik global berpotensi berdampak langsung terhadap harga energi, beban subsidi, stabilitas rupiah, dan daya beli masyarakat. Ia menegaskan rakyat Indonesia tidak seharusnya menjadi korban dari ambisi geopolitik yang tidak mereka ciptakan.
“Kepemimpinan dunia hari ini sedang diuji. Siapa yang memilih memperbesar api konflik akan tercatat dalam sejarah sebagai pihak yang memperpanjang penderitaan umat manusia,” ujar Ary.
