Jerman meresmikan hubungan bilateral baru dengan Inggris melalui penandatanganan perjanjian persahabatan komprehensif, untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pakta tersebut diteken di London pada Kamis (17/7) oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Perjanjian itu menekankan kerja sama erat di bidang keamanan dan pertahanan, termasuk komitmen saling membantu dalam situasi krisis. Klausul semacam ini pada dasarnya sudah tercakup dalam kerangka pertahanan kolektif NATO, namun penandatanganan pakta bilateral dipandang sebagai sinyal politik baru di tengah perubahan lanskap keamanan Eropa.
Kesepakatan Jerman-Inggris ini muncul hanya sepekan setelah kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Inggris, yang juga menyoroti agenda keamanan antara dua negara pemilik senjata nuklir di Eropa. Dalam periode yang sama, Merz, Macron, dan Starmer bahkan sempat melakukan perjalanan bersama dengan kereta menuju Kyiv, Ukraina, sebagai bentuk dukungan politik. Sementara itu, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk melakukan perjalanan ke Kyiv dengan kereta terpisah.
Rangkaian peristiwa tersebut ikut mengangkat istilah “E3”, yaitu kerja sama tiga negara besar Eropa: Jerman, Prancis, dan Inggris. Jerman dan Prancis selama ini menjadi mitra dekat dalam Uni Eropa, sedangkan Inggris berada di luar blok tersebut sejak Brexit. Namun, dinamika geopolitik terbaru—termasuk kekhawatiran terhadap ancaman dari Rusia dan ketidakpastian mengenai komitmen Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump—mendorong penguatan format kerja sama tiga negara ini.
Merz berulang kali mengisyaratkan bahwa kemampuan nuklir Prancis dan Inggris dapat menjadi pelengkap, bahkan dalam jangka panjang mungkin pengganti, bagi “payung perlindungan” militer AS di Eropa jika Washington benar-benar menarik diri dari komitmennya. Meski demikian, dalam wawancara dengan BBC di London, Merz menegaskan bahwa kerja sama pertahanan dengan Inggris dimaksudkan sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari jaminan keamanan AS.
Isu ketergantungan Eropa pada Amerika Serikat juga mencuat dalam kunjungan perdana Merz ke Washington pada Juni. Dalam konferensi pers bersama Trump, Merz tampil berhati-hati dan mengaku terkejut ketika Trump—didampingi Wakil Presiden J.D. Vance—secara terbuka meremehkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di hadapan media. Di kesempatan itu, Merz menjanjikan peningkatan besar belanja pertahanan Jerman.
Pakar politik Johannes Varwick dari Universitas Halle-Wittenberg menilai, “Trump tidak mencari kemitraan, tapi menuntut kepatuhan.” Setelah kemenangannya pada pemilu Februari, Merz sempat menyatakan Eropa perlu mencapai “kemerdekaan pertahanan dari AS.” Namun, pengamat seperti Henning Hoff dari Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik menilai hal tersebut tidak realistis karena ketergantungan Eropa pada AS dinilai terlalu besar. Varwick juga menilai belum ada “kemerdekaan” baik secara politik maupun militer.
Dalam pernyataannya, Merz juga mengakui kritik Trump terhadap belanja militer negara-negara Eropa. “Kami tahu kami harus berbuat lebih, dan kami memang sebelumnya penumpang gelap (free-riders),” ujarnya. “Tapi itu sudah berlalu.”
Di sisi lain, dinamika politik Eropa juga memperlihatkan ketegangan dengan Polandia. Merz, yang berasal dari partai Uni Kristen Demokrat (CDU), sebelumnya menuduh pemerintahan Olaf Scholz kurang memberi perhatian pada hubungan dengan Prancis dan Polandia. Usai dilantik, ia segera mengunjungi Paris dan Warsawa sebagai sinyal prioritasnya. Namun, ketika hubungannya dengan Macron menghangat, relasinya dengan Donald Tusk justru memanas.
Pemicunya adalah keputusan Merz memberlakukan kembali pemeriksaan di perbatasan untuk mencegah imigrasi ilegal. Polandia menolak menerima kembali para migran tersebut dan kemudian melakukan kontrol perbatasan terhadap Jerman. Hoff menyebut langkah Merz sebagai “awal yang buruk” karena dinilai lebih mementingkan simbol politik migrasi ketimbang solidaritas Eropa dan hubungan baik dengan negara tetangga.
Saat konferensi pers bersama Starmer, Merz menegaskan bahwa kerja sama E3 tidak bersifat eksklusif. Ia menyatakan pihaknya juga memikirkan Polandia, Italia, serta negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, termasuk mitra yang lebih kecil. Namun, perjalanan bersama Merz, Starmer, dan Macron ke Kyiv—tanpa Tusk maupun Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni—menjadi simbol kuat bahwa dalam isu pertahanan, format kerja sama yang paling menonjol saat ini bukan E5 atau E4, melainkan E3.
