Kenaikan harga bahan baku mulai menekan industri popok nasional. Dampaknya, harga popok di pasaran diperkirakan berpotensi naik dalam waktu dekat, dengan kisaran kenaikan sekitar 20 hingga 30 persen.
Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyebut tekanan biaya dipicu lonjakan harga bahan baku yang dilaporkan mencapai hingga 100 persen. Kondisi ini dikaitkan dengan eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang turut mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Direktur Komite Diapers APKI, Oto Gunasis, mengatakan perubahan harga bahan baku yang berlangsung cepat membuat perhitungan biaya produksi menjadi tidak stabil. Menurutnya, industri perlu melakukan penyesuaian secara realistis dan terukur agar tekanan tidak semakin dalam.
“Perubahan harga bahan baku yang sangat cepat membuat perhitungan biaya produksi menjadi tidak stabil. Industri perlu melakukan penyesuaian secara realistis dan terukur agar tidak mengalami tekanan yang lebih dalam,” ujar Oto Gunasis, dikutip Sabtu (2/5).
Oto memperingatkan, jika pasokan bahan baku belum membaik dalam satu hingga dua bulan ke depan, ketersediaan popok di pasar berpotensi terganggu. Ia menjelaskan lonjakan harga bahan baku berawal dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang mendorong naiknya harga bahan petrokimia seperti nafta dan polypropylene, yang digunakan dalam produksi popok.
Selain mahal, pasokan bahan baku juga disebut semakin terbatas. Kombinasi kenaikan biaya dan keterbatasan pasokan ini menempatkan produsen dalam posisi sulit, sehingga sebagian pelaku industri mulai melakukan penyesuaian harga.
APKI menilai kenaikan harga jual belum tentu cukup untuk menahan tekanan industri apabila krisis bahan baku berlanjut. “Tekanan biaya berpotensi mendorong penyesuaian harga jual diapers di pasar, yang pada akhirnya dapat berdampak pada daya beli masyarakat,” kata Oto.
Lebih jauh, APKI menyebut situasi ini berpotensi memicu gangguan produksi. Industri juga tidak menutup kemungkinan terjadinya penghentian operasional pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila tekanan berlanjut.
Untuk meredam dampak yang lebih luas, APKI mendesak pemerintah segera mengambil langkah, antara lain melalui kemudahan perizinan serta kelancaran impor bahan baku agar distribusi tidak terhambat. Koordinasi antar kementerian juga dinilai penting untuk mencegah kebijakan yang justru menambah ketidakpastian.
Pelaku industri mengkhawatirkan, tanpa langkah konkret dalam waktu dekat, dampaknya dapat meluas mulai dari potensi kelangkaan produk di pasar hingga risiko PHK di sektor manufaktur.
