JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran menyusul eskalasi militer di Timur Tengah setelah serangan AS dan Israel ke Teheran. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri pada Sabtu (28/2), Indonesia menyerukan kedua pihak menahan diri dan mengedepankan jalur dialog.

Kemlu RI menyampaikan penyesalan atas gagalnya perundingan AS–Iran yang dinilai berdampak pada meningkatnya eskalasi militer. Indonesia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta penyelesaian perbedaan melalui cara damai.

Dalam pernyataan yang sama, pemerintah menyebut Presiden Prabowo Subianto siap “memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif”. Kemlu menyatakan, apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.

Tawaran tersebut muncul di tengah perkembangan terbaru di Iran. Pada Minggu (1/3), pemerintah Teheran mengumumkan serangan AS telah menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei bersama anak dan cucunya, serta beberapa pejabat tinggi Iran. Pernyataan Kemlu pada Sabtu (28/2) disampaikan sebelum Khamenei diumumkan tewas.

Akbar Kurnia Putra, pakar hukum internasional dari Universitas Jambi, menilai tawaran mediasi Indonesia sebagai langkah diplomasi yang berani dan lebih konkret dibanding respons sebelumnya yang cenderung berupa pernyataan keprihatinan. Menurutnya, inisiatif itu merupakan upaya menjembatani negara-negara besar yang terlibat konflik dan dapat menjadi momen penting bila diterima.

Akbar juga menyebut tawaran ini bukan kali pertama Indonesia menawarkan diri menjadi mediator. Ia menyinggung upaya pada 2022 ketika Presiden Joko Widodo menawarkan diri menjadi perantara komunikasi dalam konflik Rusia–Ukraina kepada Presiden Vladimir Putin, meski tidak berujung pada peran mediasi resmi. Ia menilai tawaran Prabowo saat ini merupakan kelanjutan tradisi diplomasi Indonesia.

Namun, sejumlah pengamat dan mantan diplomat meragukan peluang tawaran itu mendapat respons positif dari Washington maupun Teheran. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus eks Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal, menyebut gagasan tersebut “sangat tidak realistis” dan mempertanyakan mengapa tidak disaring sebelum diumumkan.

Dino menilai kecil kemungkinan AS bersedia dimediasi pihak ketiga, dengan alasan AS jarang menerima mediasi dan memiliki ego sebagai negara adidaya. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Donald Trump tidak menginginkan keterlibatan Indonesia dalam situasi saat ini.

Selain itu, Dino menilai pemerintah Indonesia belum memiliki kedekatan dengan Iran. Ia menyoroti bahwa sejak menjabat pada Oktober 2024, Prabowo melakukan lebih dari 40 kunjungan kenegaraan ke 20 negara, tetapi tidak tercatat mengunjungi Iran. Menurut Dino, kondisi itu membuat belum terbentuk kedekatan atau kepercayaan dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia saat ini.

Pandangan serupa disampaikan Made Supriatma, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura. Ia menilai Indonesia tidak memiliki “posisi politik, moral dan kepentingan” untuk menjadi mediator dalam konflik AS–Iran. Made membandingkan dengan peran Indonesia pada akhir 1980-an dalam konflik Kamboja, ketika Indonesia memprakarsai Jakarta Informal Meetings yang berkontribusi pada Paris Peace Agreements 1991. Saat itu, menurut Made, Indonesia memiliki posisi dan kepentingan regional yang jelas.

Dalam konteks konflik AS–Iran, Made menilai mediator yang lebih tepat adalah negara-negara Timur Tengah yang memiliki kepentingan langsung di kawasan, seperti Qatar atau Oman. Ia menyebut banyak penyelesaian konflik di Timur Tengah berlangsung melalui Qatar yang dianggap netral. Atas dasar itu, ia meragukan urgensi peran Indonesia dan menyebut tawaran tersebut sebagai “gimmick” politik domestik.

Hingga kini, belum ada komentar resmi dari Teheran maupun Washington terkait tawaran Indonesia. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta, dalam pernyataan pada Minggu, menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Indonesia dan menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi. Sementara itu, CNA Indonesia menyebut telah menghubungi Kemlu RI untuk mengonfirmasi apakah sudah ada surat tawaran resmi, namun belum mendapat balasan.

Dosen hubungan internasional di Universitas Padjadjaran dan President University, Teuku Rezasyah, menilai Iran kemungkinan tidak menginginkan mediator yang dianggap tidak netral dan menyebut posisi Indonesia lemah. Salah satu alasannya, Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Keamanan yang dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk pembangunan kembali Gaza pasca serangan Israel. Menurut Teuku, keterlibatan itu dapat menimbulkan kesan Indonesia lebih dekat atau condong ke AS.

Teuku juga menyoroti bahasa pernyataan Indonesia yang dinilainya terlalu lunak. Ia mencatat Indonesia tidak menyinggung pelanggaran Piagam PBB terkait penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain, dan justru menyebut eskalasi terjadi akibat “gagalnya perundingan”. Ia menilai Iran bisa menganggap respons Indonesia tidak cukup tegas dalam membedakan pihak yang menyerang dan diserang.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Kedutaan Besar Iran di Jakarta yang berharap pejabat Indonesia mengambil sikap tegas dalam mengutuk agresi AS dan Israel. Di sisi lain, Akbar mengingatkan bahwa tawaran mediasi mengandung risiko diplomatik. Ia menyebut kegagalan menjaga netralitas bisa merusak kredibilitas Indonesia di mata salah satu pihak, serta berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi sulit di mata publik domestik.

Akbar menambahkan, apabila peran mediasi tidak terealisasi, Indonesia masih dapat berkontribusi melalui jalur multilateral dan hukum internasional, antara lain mendorong resolusi untuk menghentikan agresi melalui Dewan Keamanan PBB atau menempuh penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (ICJ), termasuk permintaan perintah sementara untuk mencegah eskalasi dan melindungi hak-hak Iran.

Sementara itu, Teuku menyarankan Indonesia lebih tegas mengecam pelanggaran hukum internasional dalam pernyataan belasungkawa atas tewasnya Khamenei. Dino juga menyampaikan pandangan serupa, menilai Indonesia perlu berani menyatakan yang benar dan salah, apa pun risikonya. Ia turut menyarankan Prabowo mengirim surat kepada Trump untuk menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza guna mengkaji ulang situasi di Timur Tengah. Sebelumnya, Indonesia yang ditunjuk sebagai wakil komandan ISF telah berjanji mengirimkan 8.000 tentara untuk pembangunan kembali Gaza.