Indonesia akan meningkatkan upaya pelindungan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur melalui pemanfaatan skema “Estia Plan”. Skema tersebut merupakan mekanisme repatriasi bagi warga negara asing yang terdampak konflik, dengan jalur evakuasi melalui Siprus.
Rencana penguatan pelindungan WNI ini menjadi salah satu topik dalam pertemuan Konsultasi Politik RI–Siprus kedua yang digelar di Jakarta pada 6 Februari. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama bilateral, mencakup bidang politik, ekonomi, serta penguatan kerja sama antarmasyarakat (people-to-people contact). Selain itu, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi regional dan global.
Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Umar Hadi. Sementara delegasi Siprus dipimpin Permanent Secretary Kementerian Luar Negeri Siprus, Andreas S. Kakouris.
“Kita menyambut baik tawaran Siprus terkait kerja sama evakuasi melalui ‘Estia Plan’. Selain itu, kita juga sepakat untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Siprus yang sangat baik selama ini dengan kerjasama konkrit di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi serta teknologi,” ujar Umar Hadi.
Umar Hadi juga menyampaikan apresiasi atas pembukaan kembali Kedutaan Besar Siprus di Jakarta pada 2023, serta berharap hubungan bilateral kedua negara semakin menguat.
Dalam pertemuan tersebut, Andreas S. Kakouris menyampaikan bahwa Siprus memiliki lokasi strategis sebagai pintu gerbang ke pasar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara, yang dinilai dapat menguntungkan bagi Indonesia.
Andreas juga menawarkan inisiatif pengiriman bantuan kemanusiaan melalui jalur maritim ke Gaza melalui “Amalthea Plan”, termasuk dalam upaya rekonstruksi Gaza.
Hubungan bilateral Indonesia dan Siprus telah terjalin sejak 1987. Selain menghadiri konsultasi politik, Permanent Secretary Siprus juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Luar Negeri RI dan Wakil Menteri Luar Negeri RI.
