Indonesia memperkuat posisinya di kawasan Asia-Pasifik melalui partisipasi aktif dalam The 13th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2026 yang digelar di Bangkok, Thailand, Selasa (24/2/2026) hingga Jumat (27/2/2026). Forum ini menjadi ruang bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menuju 2030.
Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard. Delegasi terdiri dari perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta KBRI Bangkok.
Dalam forum tersebut, Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga mendapat peran strategis. Febrian ditunjuk secara resmi sebagai Vice-Chair APFSD ke-13 sekaligus anggota Bureau, serta memimpin salah satu sesi utama. Penunjukan ini mencerminkan pengakuan negara-negara Asia-Pasifik terhadap peran Indonesia dalam mendorong percepatan pencapaian SDGs dan memperkuat pengaruh Indonesia dalam perumusan rekomendasi kawasan yang akan dibawa ke forum global.
Febrian menekankan percepatan pencapaian SDGs menuju 2030 membutuhkan koherensi kebijakan, pelokalan pelaksanaan SDGs hingga tingkat daerah, penguatan inovasi dan kewirausahaan, perluasan pembiayaan inovatif, serta penguatan kerja sama multilateral. Indonesia juga membagikan pengalaman akselerasi SDGs melalui pendekatan yang disebut terstruktur, komprehensif, inklusif, dan terukur.
Pendekatan tersebut, menurut Indonesia, diwujudkan melalui integrasi SDGs ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain menyoroti target 2030, Indonesia mengajak negara-negara Asia-Pasifik mulai memikirkan kerangka pembangunan setelah 2030. Febrian menyampaikan agenda pasca-2030 perlu mencakup pengurangan ketimpangan multidimensi, respons terhadap perubahan demografi, tata kelola teknologi, serta penguatan ketahanan iklim dan stabilitas ekonomi.
Pandangan tersebut sejalan dengan kekhawatiran yang disampaikan Under-Secretary-General PBB sekaligus Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana. Armida mengingatkan melemahnya multilateralisme dapat mengancam kemajuan pembangunan berkelanjutan. Ia menilai jaringan kemitraan global serta saluran pembiayaan dan transfer teknologi yang sudah terbentuk perlu dipertahankan dan diperkuat. Armida juga menyebut Asia dan Pasifik kini memegang peran penting sebagai pusat teknologi dan finansial yang dapat mendorong implementasi SDGs.
Pentingnya kerja sama internasional turut ditekankan Presiden United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Lok Bahadur Thapa. Ia menjelaskan Pact for the Future merupakan komitmen kolektif untuk memperkuat kolaborasi di bidang ketahanan iklim, konektivitas, perdagangan, dan perlindungan sosial. Menurut Thapa, kerja sama regional dapat memperkuat aksi global agar lebih terkoordinasi dan akuntabel.
Dalam sesi panel, Indonesia menegaskan pelaporan kemajuan pembangunan perlu menjadi instrumen yang mendukung pengambilan keputusan, termasuk untuk perencanaan dan penganggaran. Indonesia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data terdisagregasi serta penerapan prinsip Leave No One Behind (LNOB) agar kebijakan lebih tepat sasaran dan berpihak pada kelompok rentan.
Di sela-sela forum, delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Eksekutif UNESCAP Armida Alisjahbana. Dalam pertemuan itu, UNESCAP mengajak Indonesia berperan aktif memberikan dukungan substantif menuju SDGs Summit. Indonesia juga diminta mengonsolidasikan perspektif kawasan Asia-Pasifik serta berpartisipasi dalam pembahasan arah pembangunan global pasca-2030.
Partisipasi Indonesia dalam APFSD 2026 dinilai membuka peluang lebih besar untuk memperluas pengaruh pada isu pembangunan berkelanjutan. Peran tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis menjelang High-Level Political Forum (HLPF) di New York pada Juli 2026, yang menjadi forum global utama untuk meninjau kemajuan pencapaian SDGs 2030.
