Stabilitas keamanan di kawasan menjadi aspek krusial dalam mendukung pembangunan negara. Indonesia menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara sebagai upaya utama untuk meningkatkan keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-35 yang digelar di Bangkok pada 30 September menyoroti peran strategis negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Presiden Jokowi menekankan pentingnya menciptakan kondisi Indo-Pasifik yang aman, bebas, damai, serta saling menguntungkan melalui implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang telah disepakati bersama.

Ancaman Keamanan dan Upaya Pertahanan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan pada pertemuan ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM) di Bangkok bulan November bahwa kawasan ASEAN menghadapi berbagai ancaman tradisional dan nontradisional. Ancaman tersebut meliputi pemberontakan bersenjata, terorisme, pelanggaran wilayah, pencurian sumber daya alam, penyelundupan senjata, penyalahgunaan narkoba, wabah penyakit, hingga perang siber dan intelijen.

ADMM Retreat sebagai forum tahunan menteri pertahanan ASEAN berperan penting dalam membangun kepercayaan, menjaga perdamaian, serta menjembatani dialog antar negara anggota. Melalui forum ini, diharapkan tercapai kesepahaman bersama dalam mengatasi berbagai permasalahan keamanan.

Kerja sama pertahanan ASEAN juga melibatkan delapan negara mitra dalam ADMM-Plus, seperti Amerika Serikat, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, India, dan Rusia. Kerja sama ini mencakup tujuh bidang utama, yakni operasi penjaga perdamaian, penanganan ranjau manusia, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, kontra-terorisme, latihan maritim, kedokteran militer, serta keamanan siber.

Isu Indo-Pasifik dan Peran ASEAN

Persoalan Indo-Pasifik menjadi topik sentral dalam diskusi ADMM 2019. Menteri Pertahanan Prabowo menekankan peran ASEAN sebagai penyeimbang dan penghubung di kawasan melalui ASEAN Indo-Pacific Outlook. Dalam menghadapi tantangan kompleks keamanan di kawasan tersebut, terdapat dua pendekatan yang mungkin diambil yakni menggunakan kekuatan yang dapat memicu konflik, atau mengutamakan perdamaian untuk mendorong kerja sama dan meredakan ketegangan.

Permasalahan Laut China Selatan menjadi contoh nyata yang harus diselesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi, khususnya mendorong implementasi "Code of Conduct" yang telah disepakati ASEAN agar dapat diterima oleh China.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Rizerius Eko Handisancoko, menegaskan perlunya menjaga keamanan kawasan melalui diplomasi dan kerja sama pertahanan yang konstruktif berdasarkan hukum internasional dan prinsip win-win approach, sekaligus menghindari penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian masalah.

Selain itu, netralitas dan sentralitas ASEAN diharapkan menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, mengingat ASEAN masih dianggap sebagai organisasi regional yang solid dan terpercaya.

Peningkatan Kerja Sama ASEAN dan Regional

Indonesia telah menjalin kerja sama pertahanan yang erat dengan negara-negara ASEAN. Namun, ancaman keamanan yang dinamis menuntut peningkatan deteksi dan pencegahan dini melalui pengumpulan dan analisis data intelijen strategis serta forum-forum akademis dan think tank.

Beberapa inisiatif strategis yang dijalankan antara lain:

• "ASEAN Our Eyes" sebagai upaya menghadapi ancaman terorisme.
• ASEAN Direct Communication Infrastructure (ADI) untuk pertukaran informasi antar negara anggota.
• Kerja sama di bidang kimia, biologi, radiologi, dan nuklir (CBRN) serta keamanan siber.
• Keamanan laut di Selat Malaka dan Laut Sulu.
• Kerja sama keamanan perbatasan darat dengan negara tetangga.
• Forum dialog mulai dari tingkat panglima TNI hingga kepala staf dan perwira senior.

Secara bilateral, Indonesia melaksanakan latihan bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Di bidang pendidikan, Indonesia juga aktif melakukan pertukaran siswa militer dengan hampir seluruh negara ASEAN.

Kerja Sama dengan Mitra Strategis dan Negara Lain

Selain ASEAN, Indonesia memperluas kerja sama pertahanan dengan mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik seperti Jepang, Australia, China, Amerika Serikat, India, dan Turki. Bidang kerja sama meliputi penanggulangan bencana alam, penanganan terorisme, keamanan siber, dan industri pertahanan.

Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara Afrika untuk pengembangan industri pertahanan, termasuk pemasaran produk alutsista ke wilayah tersebut.

Mayjen Rizerius menambahkan, Indonesia akan memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan untuk menyampaikan komitmen terkait Papua sebagai bagian integral Indonesia, demi menjamin keamanan dan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Sinergi antar kementerian dan lembaga juga menjadi bagian penting dalam kerja sama pertahanan, melibatkan Kementerian Luar Negeri, BNPT, BNPB, SAR, BNPP, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam berbagai aspek keamanan dan penanggulangan bencana, serta kolaborasi dengan TNI pada level operasional dan taktis.

Partisipasi Indonesia dalam Misi Perdamaian Dunia

Indonesia aktif berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian PBB dengan mengirimkan pasukan ke negara-negara konflik berdasarkan mandat dari PBB. Partisipasi ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 serta Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur tugas TNI dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

Hingga akhir 2019, Indonesia telah berpartisipasi dalam 25 misi perdamaian PBB dan berada di posisi delapan besar negara penyumbang pasukan penjaga perdamaian, dengan 2.592 personel yang tersebar di berbagai misi seperti UNIFIL (Lebanon), MONUSCO (Kongo), UNAMID (Sudan), MINUSCA (Republik Afrika Tengah), dan lainnya.

Sebelum pengiriman pasukan, Indonesia membahas kesiapan melalui Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang terdiri dari berbagai kementerian dan TNI untuk mengoordinasikan kebijakan dan langkah yang diperlukan.

Upaya Konstruktif dalam Diplomasi Pertahanan

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan melakukan upaya konstruktif melalui pengumpulan dan penilaian informasi strategis terkait ancaman dan lingkungan strategis baik global maupun regional. Forum diskusi akademis dan bilateral juga rutin digelar untuk mengidentifikasi karakter ancaman masa depan dan menyusun kajian strategis nasional.

Kebijakan diplomasi pertahanan dijalankan secara bilateral dan multilateral dengan mengedepankan politik luar negeri bebas aktif, serta mengembangkan kerja sama inklusif dan konstruktif tanpa tekanan atau syarat tertentu.

Pengembangan kerja sama didasarkan pada manfaat berkelanjutan bagi Indonesia, termasuk transfer teknologi dan pengetahuan. Netralitas Indonesia memungkinkan kerja sama dengan berbagai negara selama sejalan dengan prinsip dan kepentingan nasional. Selain itu, riset industri pertahanan juga terus didorong untuk mencapai kemandirian dalam alutsista.