India akan memperingati Hari Republik ke-77 pada 26 Januari, menandai momen ketika negara itu mengadopsi konstitusinya dan resmi menjadi republik, sekaligus melepaskan diri dari warisan kolonial. Perayaan ini kembali ditandai dengan parade tahunan di jalan raya utama Delhi, saat tank militer melintas, jet tempur melintas di atas, dan ribuan warga menyaksikan langsung, sementara jutaan lainnya mengikuti lewat layar.
Di tengah kemegahan parade, perhatian publik juga tertuju pada satu hal yang kerap dibaca sebagai sinyal politik: siapa yang duduk di kursi paling menonjol di sisi presiden India. Tahun ini, India mengundang Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa sebagai tamu utama, menempatkan Uni Eropa di pusat salah satu acara kenegaraan paling bergengsi di negara tersebut.
Pada Hari Republik, jantung ibu kota India berubah menjadi panggung besar. Ribuan tentara berbaris di hadapan massa yang bersorak, kendaraan lapis baja bergerak di Jalan Kartavya—sebelumnya dikenal sebagai Rajpath atau King’s Avenue—dan kendaraan hias berwarna-warni melintas menampilkan ragam budaya serta identitas regional. Parade dipimpin oleh presiden India, sementara tamu utama duduk di sampingnya, bahkan lebih dekat dibanding sebagian pejabat senior pemerintahan.
Selama beberapa dekade, posisi tamu utama dipandang lebih dari sekadar urusan protokol. Sejumlah ahli menilai pemilihan tamu utama merupakan indikator prioritas kebijakan luar negeri India dan hubungan apa yang ingin ditonjolkan New Delhi pada waktu tertentu.
Tradisi ini bermula pada 1950, ketika Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, menghadiri parade Hari Republik pertama India. Pada masa awal sebagai republik, India memprioritaskan hubungan dengan negara-negara yang baru merdeka, dan fokus itu tercermin dalam daftar tamu utama pada periode tersebut.
Seiring waktu, parade Hari Republik menjadi ajang yang menghadirkan pemimpin dari berbagai kawasan, mencerminkan perubahan hubungan global dan prioritas strategis India. Tamu utama datang dari negara-negara tetangga seperti Bhutan dan Sri Lanka, hingga pemimpin negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Inggris tercatat menjadi tamu utama sebanyak lima kali, termasuk Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, yang mencerminkan sejarah panjang dan kompleks antara kedua negara. Pemimpin dari Prancis dan Rusia—sebelumnya Uni Soviet—juga diundang hampir lima kali sejak 1950, sejalan dengan hubungan strategis jangka panjang India dengan keduanya.
Dengan daftar tamu yang begitu panjang, pertanyaan yang kerap muncul adalah bagaimana India menentukan siapa yang menerima undangan pada tahun tertentu. Proses seleksi umumnya berlangsung di luar sorotan publik. Sejumlah mantan diplomat dan laporan media menyebut pembahasan biasanya dimulai di kementerian luar negeri, yang menyiapkan daftar calon. Keputusan akhir diambil oleh kantor perdana menteri, lalu diikuti komunikasi resmi kepada negara terpilih—proses yang dapat memakan waktu beberapa bulan.
Seorang mantan pejabat kementerian luar negeri, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan sejumlah faktor dipertimbangkan, mulai dari tujuan strategis, keseimbangan regional, hingga apakah suatu negara pernah diundang sebelumnya. Mantan duta besar India untuk Amerika Serikat, Navtej Sarna, menilai keputusan itu merupakan upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan. Menurutnya, pertimbangannya meliputi mitra penting, negara tetangga, dan negara besar, dengan faktor ketersediaan pemimpin pada waktu tersebut juga berpengaruh.
Analis kebijakan luar negeri Harsh V Pant menilai daftar tamu utama yang terus berubah mencerminkan bagaimana India menata ulang keterlibatannya dengan dunia. Ia menyoroti undangan kepada delegasi Uni Eropa tahun ini sebagai tanda penguatan hubungan. Pant juga menyebut kemungkinan pengumuman kesepakatan perdagangan, yang menurutnya menunjukkan India dan blok Eropa memiliki kesamaan pandangan menghadapi situasi geopolitik saat ini.
Pant menambahkan, pemilihan tamu utama dapat memberi gambaran fokus India pada suatu periode—wilayah mana yang ingin ditekankan, atau tonggak apa yang ingin ditandai. Ia mencontohkan tahun 2018, ketika para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) diundang sebagai tamu utama. Itu menjadi pertama kalinya sebuah kelompok regional diundang, sekaligus menandai 25 tahun keterlibatan India dengan Asean.
Di sisi lain, absennya negara tertentu dari daftar tamu juga kerap dibaca sebagai cerminan hubungan yang menegang. Pemimpin Pakistan pernah dua kali menjadi tamu utama sebelum perang 1965, namun setelah itu Islamabad tidak lagi diundang. Tiongkok tercatat hanya sekali hadir, ketika Marsekal Ye Jianying datang pada 1958, empat tahun sebelum perang perbatasan kedua negara.
Meski aspek diplomasi menonjol, makna Hari Republik India dinilai melampaui daftar tamu. Para analis menyebut parade India berbeda dari sejumlah pertunjukan militer di negara lain karena perayaan ini tidak berpusat pada kemenangan perang. Di banyak negara, parade besar sering terkait peringatan kemenangan militer, seperti Hari Kemenangan Rusia, Hari Bastille di Prancis, atau parade militer Tiongkok yang menandai kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Sementara itu, menurut Pant, perayaan India berfokus pada konstitusi dan identitas sebagai demokrasi konstitusional—pemberlakuan konstitusi menjadi inti perayaan.
Hari Republik India juga memadukan demonstrasi kemampuan militer dengan pertunjukan budaya dan representasi regional, menampilkan kekuatan sekaligus keberagaman. Selain strategi dan simbolisme, parade ini kerap meninggalkan kesan personal bagi tamu negara. Seorang mantan pejabat mengenang keluarga Obama pernah sangat terkesan dengan kontingen penunggang unta, sebuah momen yang disebut tetap diingat bahkan setelah rangkaian acara resmi berakhir.
