Di tengah retorika keras Uni Eropa terhadap Moskow setelah perang Ukraina, Hungaria justru menempuh arah yang berbeda. Langkah Budapest dinilai kian menjauh dari arus utama kebijakan Brussel, bukan sebagai perubahan mendadak, melainkan kelanjutan dari fondasi hubungan yang dibangun sejak era kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán.

Sejak kembali berkuasa pada 2010, Orbán membawa Hungaria ke pendekatan yang ia sebut sebagai “demokrasi iliberal”. Dalam kerangka ini, pemerintah menekankan kedaulatan nasional dan pragmatisme, termasuk dalam melihat Rusia bukan semata sebagai rival ideologis, melainkan mitra strategis—terutama di sektor energi.

Istilah “demokrasi iliberal” merujuk pada sistem politik yang tetap mempertahankan mekanisme demokrasi formal seperti pemilu, tetapi tidak sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai liberal Barat, seperti kebebasan pers yang luas, independensi lembaga, serta perlindungan maksimal terhadap oposisi. Dalam model tersebut, negara memainkan peran yang lebih dominan, sementara stabilitas politik dan kepentingan nasional ditempatkan di atas kebebasan individu.

Orbán menggunakan konsep itu sebagai penegasan politik bahwa Hungaria tidak sepenuhnya ingin tunduk pada standar ideologis Uni Eropa. Ia memandang demokrasi liberal Barat, dalam penilaiannya, semakin kehilangan efektivitas dalam menghadapi krisis global, mulai dari migrasi, tekanan ekonomi, hingga isu identitas nasional. Melalui pendekatan “demokrasi iliberal”, Orbán menekankan perlunya sistem yang lebih tegas, lebih protektif terhadap kepentingan domestik, dan lebih fleksibel dalam menjalin hubungan luar negeri, termasuk dengan Rusia.

Sejumlah pengamatan media internasional turut menyoroti faktor energi sebagai penentu utama kebijakan luar negeri Hungaria. Financial Times, misalnya, mencatat ketergantungan energi Hungaria terhadap Rusia sebagai elemen yang membentuk posisi Budapest, termasuk kecenderungannya menolak tekanan Uni Eropa untuk sepenuhnya memutus hubungan energi dengan Moskow.