Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti menilai komitmen terhadap perdagangan bebas tanpa hambatan perlu dikelola melalui rezim internasional yang kuat. Menurut dia, rezim tersebut harus mengutamakan aturan main dan kepastian hukum bagi seluruh pihak, sekaligus tetap memberi ruang fleksibilitas bagi negara untuk memitigasi tantangan ekonomi politik global yang berkembang.
Pandangan itu disampaikan Poppy dalam pidato pengukuhan guru besar di Balai Senat Gedung Pusat UGM, Kamis (23/2/2023). Pidatonya berjudul Menimbang Kembali ‘embedded liberalism’ untuk Reformasi WTO: Plurilateralisme dalam Multilateralisme Perdagangan Internasional.
Poppy menekankan bahwa penguatan rezim perdagangan internasional membutuhkan reformasi World Trade Organisation (WTO) melalui tiga aspek. Pertama, mendorong penerapan kembali konsep embedded liberalism yang memungkinkan peran negara dalam tatanan perdagangan bebas. Kedua, mengelola perundingan di dalam WTO melalui mekanisme plurilateral, yakni perundingan yang tetap melibatkan banyak negara namun dalam jumlah lebih terbatas, serta memungkinkan setiap anggota memilih dan memilah kesepakatan baru secara sukarela sesuai kepentingan dan tingkat kemajuan ekonomi masing-masing. Ketiga, membangun kesepakatan antarnegara anggota untuk membahas agenda mendesak yang muncul akibat tantangan perubahan iklim dan transformasi digital.
“Dalam situasi dunia kontemporer saat ini, sebuah rezim perdagangan yang kuat sangat diperlukan, bukan yang lemah seperti sekarang. WTO saat ini sedang mengalami stagnasi dalam mengelola perdagangan internasional yang berprinsip multilateral. Artinya, saat ini terjadi benturan antara upaya negara-negara anggota untuk mencapai tujuan nasional masing-masing dengan komitmen internasional untuk mematuhi prinsip-prinsip perdagangan bebas,” kata Poppy.
Ia menjelaskan stagnasi tersebut dipengaruhi dua hal. Pertama, kendala organisasi di tubuh WTO, yakni adanya kekosongan Appellate Body serta gagalnya serangkaian upaya mencapai perjanjian penting sejak 2001 ketika Doha Development Agenda (DDA) diluncurkan. Appellate Body merupakan organ WTO yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus sengketa perdagangan.
Kendala internal itu, menurut Poppy, terjadi saat konstelasi politik dunia mengalami dinamika besar seiring kemunculan negara-negara kekuatan ekonomi baru. Kedua, aturan perdagangan lintas negara yang dirancang dengan cara lama dinilai gagal merespons perubahan global yang bergerak cepat, termasuk perkembangan perdagangan digital atau e-commerce selain barang dan jasa.
Poppy juga menyinggung dampak perubahan iklim yang semakin nyata, terutama terkait ketahanan energi dan ketahanan pangan. Ia menilai kondisi ini menuntut respons cepat dari negara, namun langkah tersebut dapat berimplikasi pada distorsi perdagangan maupun pembatasan akses pasar.
“Oleh karenanya, reformasi WTO perlu dilihat dalam narasi penerapan kembali embedded liberalism yang tidak dimaknai untuk sekedar melanggengkan kapitalisme negara, tetapi suatu keharusan bagi setiap negara dalam merespons persoalan yang muncul. Yang perlu dipastikan juga adalah bagaimana agar mekanisme perundingan secara plurilateral tidak memunculkan distrust di antara negara anggota,” jelasnya.
Untuk mendorong reformasi, Poppy menilai diperlukan langkah strategis yang dapat dimulai dengan membangun koalisi. Koalisi itu, menurut dia, tidak hanya di antara sesama negara berkembang di Global South, tetapi juga melibatkan negara-negara yang memiliki pandangan melampaui pemisahan Global South dan Global North.
Poppy merupakan salah satu dari 37 guru besar baru di UGM selama 2022. Ia juga tercatat sebagai guru besar perempuan pertama dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional di UGM.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Pratikno selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UGM, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama yang juga Ketua Keluarga Alumni Fisipol UGM (Kafispolgama), serta Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi.
