Tersendatnya rantai pasokan gandum dari Rusia dan Ukraina ke kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan sosial, bahkan potensi konflik. Kekhawatiran ini menguat karena roti—yang berbahan dasar gandum—merupakan pangan pokok di banyak negara di kawasan tersebut.

Dampak perang di Ukraina merembet ke luar medan tempur, salah satunya melalui tekanan pada ketahanan pangan negara-negara pengimpor gandum. Krisis pangan di Timur Tengah dan Afrika Utara pun menjadi perhatian sejumlah pemimpin dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa ketidakstabilan akibat konflik di Ukraina dapat menjerumuskan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah ke dalam krisis pangan yang parah.

Kenaikan harga bahan pangan akibat berkurangnya pasokan gandum membuat sejumlah negara di Timur Tengah berada dalam status siaga. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, harga gandum yang banyak diimpor dari kedua negara tersebut dilaporkan naik lebih dari 50 persen. Di Irak, demonstrasi terjadi pekan lalu di Kota Nasiriyah, wilayah selatan, dipicu lonjakan harga roti dan minyak makan.

Perang di Eropa Timur itu juga menandai ancaman kelangkaan pangan di Timur Tengah. Separuh produksi gandum Ukraina disebut diekspor ke negara-negara Arab. Sementara itu, Rusia—yang disebut sebagai eksportir gandum terbesar di dunia—juga menjadi pemasok penting bagi kawasan yang sama.

Dampak kenaikan harga terasa di Yaman. Sarah Shawqi dari Yayasan Muslim Hands menyebut harga-harga di negara tersebut meningkat hingga dua kali lipat, terutama tepung. Jika sebelumnya satu kantung tepung berada di kisaran US$21–US$25, kini mencapai US$50. Bank Dunia mencatat sekitar 40 persen gandum Yaman diimpor dari Ukraina dan Rusia.

Michael Tanchum, peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR), menilai konflik Ukraina dapat menjadi petaka bagi banyak warga di Timur Tengah yang bergantung pada roti. Menurutnya, harga roti yang terjangkau bagi kelas pekerja merupakan bagian dari “kontrak sosial” di sejumlah negara.

Kondisi tersebut memunculkan kembali pembahasan tentang kemungkinan terjadinya “revolusi roti”—istilah yang merujuk pada gelombang protes akibat lonjakan harga roti yang pernah terjadi di kawasan Arab. Dalam catatan sejarah, roti memiliki posisi penting di Timur Tengah. Penelitian arkeologi menyebut roti ditemukan di situs Shubayqa 1 di Yordania dan diperkirakan berusia sekitar 14.400 tahun. Roti juga lekat dengan tradisi dan ritual keagamaan di berbagai komunitas.

Karena posisinya yang sentral, lonjakan harga roti berulang kali memicu protes yang berujung pada ketegangan politik. Husein Sanusi, dalam tulisannya Revolusi Mesir Gara-gara Roti, menyebut Mesir mengalami “kerusuhan roti” pada 1977 setelah pemerintah memotong subsidi. Demonstrasi menyebar dan berujung pada korban jiwa, dengan catatan 70 orang meninggal dunia.

Dalam konteks yang lebih luas, Alexander Gerschenkron dalam bukunya Bread and Democracy in Germany mengaitkan “roti” sebagai kebutuhan hidup dengan “demokrasi” yang berkaitan dengan hak sosial-politik. Namun, makna keduanya bisa menjadi faktor pengguncang stabilitas negara, tergantung konteks sosial dan politik yang melingkupinya.

Gelombang protes besar di Timur Tengah pada 2011—yang dikenal sebagai Arab Spring—sering dijadikan rujukan ketika isu pangan kembali mengemuka. Gerakan ini berawal dari Tunisia, menyebar ke Mesir, dan memanaskan situasi di Libya, Bahrain, Yaman, Oman, Yordania, hingga Arab Saudi. Naimah, dalam tulisannya Revolusi Roti dan Tarian Negara Timur Tengah, mencatat slogan “roti, kebebasan dan keadilan sosial” kerap muncul dalam demonstrasi 2011, termasuk dalam gerakan yang ikut menumbangkan Hosni Mubarak di Mesir.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai tidak tepat menyamakan tekanan ekonomi akibat gandum dengan pemicu utama Arab Spring. Ferid Belhaj, Wakil Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara di Bank Dunia, melihat datangnya “badai sempurna” ke kawasan tersebut, dipengaruhi gangguan rantai pasok akibat perang dan pandemi, serta perubahan iklim yang mengurangi kemampuan negara-negara Arab memproduksi pangan sendiri.

Arab Spring sendiri dipahami sebagai gelombang gerakan revolusioner di sejumlah negara Timur Tengah sekitar 2011. Muhammad Fakhry Ghafur, dalam tulisannya Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya, menyebut fenomena itu dipicu krisis politik, ekonomi, dan pemerintahan, termasuk rezim otoriter yang berlangsung lama, kesenjangan sosial-ekonomi, serta tuntutan perbaikan sistem sosial-politik.

Dalam kerangka tersebut, protes akibat kenaikan harga roti dan minyak dipandang sebagai faktor pelengkap yang terutama terkait dimensi ekonomi. Barrington Moore Jr. dalam Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World menekankan pentingnya melihat variabel-variabel elementer dalam membandingkan gejala politik.

Merujuk pada analisis itu, situasi saat ini dinilai belum menunjukkan variabel kunci seperti rezim otoriter, kesenjangan sosial, dan kebebasan sipil sebagai pemicu utama yang menonjol. Selain itu, dicatat pula bahwa kepentingan negara-negara Barat dalam mendorong demokratisasi di Timur Tengah merupakan salah satu faktor yang hadir pada periode Arab Spring 2011.

Dengan demikian, menyamakan kelangkaan roti akibat terhambatnya distribusi gandum dengan faktor-faktor pemicu Arab Spring dinilai berisiko menjadi generalisasi berlebihan. Kelangkaan roti saat ini dapat saja berkembang sebagai persoalan domestik di masing-masing negara. Perbandingan langsung antara kedua peristiwa tersebut pun dinilai dapat jatuh pada kekeliruan analogi (false analogy), yakni menempatkan dua konteks berbeda seolah memiliki sebab-akibat yang sama.