Istilah “ekonomi perang” kembali menjadi sorotan seiring dorongan Uni Eropa untuk memperkuat pertahanan di tengah perubahan dinamika keamanan. Meski tidak memiliki definisi resmi, ekonomi perang umumnya merujuk pada kondisi ketika sebuah negara mengerahkan sumber daya, kapasitas manufaktur, dan tenaga kerja untuk mendukung persiapan serta produksi militer, baik menjelang maupun selama perang.
Salah satu perubahan paling terlihat dalam ekonomi perang adalah pergeseran produksi industri dari barang konsumsi ke senjata, amunisi, dan perlengkapan militer. Namun, kebutuhan pertahanan modern tidak hanya soal perangkat keras. Penny Naas, pakar kebijakan publik di German Marshall Fund di Washington, menekankan bahwa senjata modern juga menuntut investasi pada teknologi dan layanan digital, seperti perangkat lunak, analitik data, sistem satelit, serta internet yang andal.
Untuk mengelola mobilisasi sumber daya tersebut, pemerintah biasanya memperkuat kontrol atas industri-industri penting dan pengalokasian bahan baku. Dengan cara ini, pemerintah dapat memprioritaskan pasokan material bagi industri terkait perang. Dalam skenario tertentu, sumber daya lain seperti bahan bakar atau makanan juga dapat dijatah untuk kepentingan militer.
Menurut Naas, dalam ekonomi perang yang “sesungguhnya”, seluruh elemen masyarakat diarahkan untuk mempertahankan negara. Konsekuensinya, reorientasi semacam ini membutuhkan biaya besar dan kerap disertai lonjakan belanja pemerintah. Dampak lanjutannya dapat berupa peningkatan utang, inflasi, kenaikan pajak, serta pengurangan belanja kesejahteraan.
Armin Steinbach, peneliti di Bruegel (think tank berbasis di Brussel) dan profesor di HEC Paris, menyebut pihak yang cenderung diuntungkan dalam situasi ini adalah perusahaan yang bergerak di produksi militer, teknologi digital, intelijen, farmasi, serta teknologi medis. Ia juga menilai peralihan ke ekonomi perang dapat menjadi katalis kemajuan ilmiah dan teknologi. Steinbach mencontohkan perkembangan sistem komunikasi baru, mesin jet, radar, dan intelijen yang kemudian ikut memengaruhi industri lain.
Peralihan dari ekonomi sipil ke ekonomi perang dapat berlangsung cepat maupun bertahap, bergantung pada situasi. Steinbach menggambarkan kondisi terkini Rusia dan Ukraina sebagai contoh pergeseran yang dipicu konflik. Rusia meningkatkan pengeluaran militer, mempercepat produksi perlengkapan perang, dan menerapkan kontrol modal untuk menghambat arus keluar uang. Di saat yang sama, inflasi meningkat dan pemerintah menambah pengeluaran publik untuk menjaga stabilitas ekonomi sipil.
Ukraina, yang berada dalam posisi diserang dan memiliki kapasitas ekonomi lebih terbatas, menghadapi tekanan yang lebih berat. Steinbach menyebut Ukraina mengalokasikan 58% anggarannya untuk pengeluaran militer. Seperti Rusia, Ukraina juga memobilisasi tenaga kerja untuk mendukung upaya perang, yang membuat banyak pekerja berpengalaman keluar dari sektor tenaga kerja tradisional. Sejumlah pabrik, atas permintaan pemerintah, diubah untuk memproduksi senjata dan amunisi.
Di luar Eropa, beberapa negara disebut hampir berada dalam mode ekonomi perang akibat konflik yang berlangsung, termasuk Myanmar, Sudan, dan Yaman. Konflik berkelanjutan di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, serta Suriah, Ethiopia, dan Eritrea, juga memicu gangguan ekonomi karena pemerintah lebih berfokus pada upaya militer. Israel, misalnya, meningkatkan belanja pertahanan dan mempercepat produksi perlengkapan militer. Perekrutan pekerja untuk bertempur mengurangi tenaga kerja di sektor sipil, sementara pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN), tarif utilitas, dan pajak properti untuk membantu pembiayaan.
Di Eropa, dorongan memperkuat pertahanan menguat setelah berkurangnya dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina, NATO, dan Eropa secara keseluruhan. Perubahan sikap ini, setelah puluhan tahun dukungan AS, serta hubungan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, memunculkan kekhawatiran terhadap jaminan keamanan transatlantik.
Negara-negara anggota NATO—23 di antaranya juga anggota Uni Eropa—sebelumnya sudah kesulitan memenuhi target belanja pertahanan sebesar 2% dari PDB. Kini, angka tersebut bahkan dinilai belum cukup. Dalam konteks ini, Jerman mengambil langkah besar dengan menyetujui aturan anggaran baru pada 21 Maret. Ke depan, pemerintah Jerman akan lebih leluasa meningkatkan belanja pertahanan karena sebagian besar pengeluaran terkait militer tidak lagi dibatasi aturan defisit fiskal. Kebijakan ini dinilai signifikan, berpotensi mengubah arah kebijakan keamanan di benua Eropa, dan memerlukan penyesuaian dalam konstitusi Jerman.
Bagi Jerman dan Eropa, pemrioritasan sumber daya keuangan dipandang sebagai langkah awal. Naas menambahkan, di tingkat Eropa dibutuhkan akses energi yang lebih baik serta koordinasi yang lebih erat untuk menutup kesenjangan kemampuan antarnegara. Ia menilai pengadaan bersama, serta penelitian dan pengembangan yang terintegrasi, dapat membantu menekan biaya. Meski demikian, Naas mengingatkan bahwa pembahasan politik mengenai peningkatan kemampuan militer Eropa masih berada pada tahap awal, walaupun Eropa disebut memiliki modal awal yang kuat berupa sumber daya keuangan dan kemampuan manufaktur yang baik.
