Seratus hari setelah menjabat, Kanselir Jerman Friedrich Merz dihadapkan pada agenda diplomatik yang padat, di tengah perang di Ukraina dan dinamika politik dalam negeri. Menjelang pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska pada Jumat (15/8), Merz bergerak cepat untuk menyatukan posisi negara-negara Barat.
Pertemuan Trump–Putin dijadwalkan membahas masa depan Ukraina. Namun, pertemuan tersebut digelar tanpa melibatkan Ukraina maupun Eropa. Situasi ini mendorong Merz menggelar konferensi virtual di Berlin guna “memancang tiang” lebih dulu, dengan tujuan menggalang kesatuan sikap sebelum negosiasi berlangsung.
Dalam pertemuan di Berlin, Merz mengundang para kepala negara dan pemerintahan Eropa, Komisi Eropa, NATO, serta dua tamu utama: Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky hadir langsung di Berlin dan menegaskan posisi Ukraina dalam setiap pembicaraan damai dengan Rusia.
“Kami ingin perdamaian bagi Eropa dan dunia,” kata Zelensky. Ia menyatakan Ukraina membutuhkan gencatan senjata segera dan jaminan keamanan dari Moskow.
Merz menekankan bahwa kepentingan keamanan Eropa dan Ukraina harus menjadi prioritas dalam pembicaraan di Alaska. “Di Alaska nanti, kepentingan keamanan Eropa dan Ukraina yang paling mendasar harus dijaga,” ujarnya. Merz juga menyampaikan harapan akan adanya pergerakan menuju perdamaian di Ukraina, seraya memberi isyarat bahwa Trump memahami dan “sejauh ini” sejalan dengan pandangan tersebut.
Trump, sebelum konferensi virtual di Berlin, mengatakan ia memiliki firasat bahwa Eropa “ingin melihat sebuah kesepakatan.” Namun, ia disebut ingin menekan Putin dengan bekal yang terbatas setelah memangkas besar-besaran suplai senjata ke Ukraina. Daya tawarnya juga dinilai terbatas karena ia tidak bisa membicarakan penyerahan wilayah tanpa persetujuan Eropa, terutama Ukraina.
Belakangan, Trump kerap melontarkan gagasan “tukar wilayah” untuk mengakhiri perang. Di sisi lain, Komisi Eropa menilai Rusia tidak akan mengembalikan wilayah yang sudah direbut dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan, “Saat ini, kita harus mengakui bahwa Rusia menguasai sebagian wilayah Ukraina.”
Rutte menekankan perlunya membedakan pengakuan de facto dan de jure dalam isu teritorial. Dalam skenario tertentu, kesepakatan dapat mencatat bahwa Rusia secara faktual menguasai wilayah tertentu tanpa mengakui penguasaan itu secara hukum.
Dari Berlin, muncul penegasan bahwa Ukraina hanya bersedia membahas gencatan senjata total di sepanjang garis depan. Merz menekankan bahwa “pengakuan hukum atas pendudukan Rusia tak masuk meja perundingan.”
Saat ini, Rusia menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia pada Rabu (13/8) menyatakan Moskow tidak akan mundur dari wilayah yang diduduki, termasuk Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Krimea tidak disebut, meski wilayah itu telah dianeksasi Rusia sejak 2014 secara ilegal. Terkait pertemuan di Berlin, komentar Moskow singkat: “Tak penting.”
Rafael Loss, pakar keamanan di European Council on Foreign Relations, menilai pertemuan EU–NATO–AS di Berlin tergolong sukses dalam menyuarakan persatuan. Namun, ia menilai Eropa dan AS masih berbeda pandangan mengenai definisi “penyerahan atau pertukaran wilayah.”
Dalam kerangka hukum internasional, wilayah yang diklaim Rusia—termasuk Krimea—tetap merupakan bagian dari Ukraina. Zelensky kembali menegaskan bahwa penyerahan wilayah hanya mungkin jika konstitusi Ukraina diubah. “Kalau bicara wilayah, kita harus memikirkan rakyat, kita harus memikirkan konstitusi,” katanya.
Menjelang pertemuan Alaska, Loss memetakan tiga kemungkinan hasil pertemuan pertama Putin dan Trump pada periode kedua Trump. Pertama, Trump menyadari sedang dipermainkan Putin lalu mendekat ke Ukraina dan Eropa. Kedua, status quo bertahan. Ketiga—skenario terburuk—Alaska menjadi titik awal normalisasi hubungan AS–Rusia, sementara Ukraina dan tatanan keamanan Eropa menjadi korban.
Di sisi Eropa, ancaman sanksi baru kembali mengemuka jika Rusia tidak menunjukkan konsesi. Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan paket sanksi ke-19 sudah disiapkan, meski rinciannya belum dibuka.
Sebanyak 26 dari 27 negara anggota UE menyatakan dukungan bagi Ukraina dan menegaskan bahwa “perbatasan internasional tak boleh diubah lewat perang.” Hungaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orban menjadi satu-satunya negara yang menolak, dengan alasan sanksi tambahan dinilai tidak berguna.
Sementara itu, menjelang pertemuan di Alaska, Rusia justru meningkatkan tekanan di medan perang. AFP melaporkan bahwa dalam sehari Rusia mencatat kemajuan teritorial terbesar sejak beberapa bulan terakhir. Di Kherson, pertempuran di berbagai front dilaporkan tetap berlangsung sengit.
Sebelum Trump berangkat ke Alaska, Merz menyampaikan pesan bahwa Eropa ingin Trump mencatat “sukses” di Anchorage pada Jumat. Namun, Merz menambahkan satu catatan penting: Ukraina harus ikut duduk di meja perundingan jika ada pertemuan lanjutan.
