Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) di Strasbourg memutuskan Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh pada 17 Juli 2014 di wilayah Ukraina timur, saat terbang dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur.
Dalam putusannya pada Rabu, ECHR menyatakan Rusia gagal melakukan investigasi yang memadai atas insiden tersebut, tidak bekerja sama dengan permintaan informasi, serta tidak menyediakan solusi hukum bagi para penyintas.
Rusia selama ini membantah bertanggung jawab dan menolak temuan investigasi resmi yang menyatakan militer Rusia memasok rudal darat-ke-udara kepada separatis Ukraina. Menanggapi putusan ECHR, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia tidak berniat mematuhi keputusan pengadilan dan menganggap putusan itu “batal demi hukum”.
Dari pihak Belanda, Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp menyatakan tidak ada yang dapat menghapus penderitaan dan kesedihan akibat tragedi tersebut, namun ia berharap putusan ini memberi rasa keadilan dan pengakuan. Mayoritas penumpang MH17 merupakan warga Belanda.
Perdana Menteri Belanda Dick Schoof menyebut putusan itu sebagai “langkah penting menuju keadilan”. Ia mengatakan pengadilan menetapkan Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya MH17 dan kematian para penumpangnya, termasuk 196 warga negara Belanda.
Piet Ploeg, yang kehilangan saudara laki-laki, saudara tiri perempuan, dan keponakannya dalam tragedi itu, menyebut hari putusan sebagai momen penting. Ia mengatakan dirinya tidak yakin Rusia akan membayar apa pun, namun menegaskan bahwa yang dicari adalah keadilan dan pengakuan, serta kemungkinan permintaan maaf.
Kementerian Kehakiman Ukraina, melalui pernyataan di aplikasi Telegram, memuji putusan ECHR sebagai salah satu yang terpenting dalam praktik perkara antarnegara.
ECHR merupakan bagian dari sistem hak asasi manusia Dewan Eropa yang bertugas menegakkan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa pada negara-negara penandatangan. Umumnya, perkara diajukan oleh individu sebagai upaya terakhir setelah seluruh jalur hukum domestik ditempuh. Namun, pemerintah juga dapat mengajukan pengaduan dalam mekanisme perkara antarnegara.
Australia dan sejumlah negara Eropa telah lama menyalahkan Rusia atas penembakan jatuh MH17. Dalam tragedi itu, terdapat 38 warga negara dan penduduk Australia di antara para korban. Pada 2022, pengadilan Belanda mengadili dan menghukum dua warga negara Rusia serta seorang warga negara Ukraina atas pembunuhan terkait penembakan jatuh MH17. Persidangan dilakukan secara in absentia, sehingga para terpidana masih bebas dan kecil kemungkinan mereka menjalani hukuman seumur hidup.
Pada Mei tahun ini, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memutuskan Rusia bertanggung jawab dan melanggar hukum internasional karena menggunakan senjata terhadap pesawat sipil.
Putusan ECHR pada Rabu ini disebut sebagian besar bersifat simbolis, mengingat Rusia dikeluarkan dari Dewan Eropa setelah invasinya ke Ukraina pada Februari 2022 dan Moskow keluar dari Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa pada September tahun yang sama. Meski demikian, ECHR masih menangani perkara terhadap Rusia yang diajukan sebelum tanggal tersebut.
Dalam putusan yang lebih luas, panel yang terdiri dari 17 hakim juga menyatakan Rusia melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa melalui tindakan seperti “pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil dan personel militer Ukraina” di luar pertempuran, “penyiksaan”, “kerja paksa”, “penahanan warga sipil yang melanggar hukum dan sewenang-wenang”, serta penjarahan.
Para hakim turut memutuskan Rusia melanggar konvensi melalui “pemindahan ke Rusia dan, dalam banyak kasus, adopsi anak-anak Ukraina di sana”. Pengadilan menyatakan Rusia harus segera membebaskan atau memulangkan dengan aman semua orang yang dirampas kebebasannya di wilayah Ukraina yang berada di bawah pendudukan Rusia dan pasukan yang dikuasai Rusia.
ECHR juga menyatakan Moskow harus bekerja sama dalam pembentukan mekanisme internasional dan independen guna membantu mengidentifikasi semua anak yang dipindahkan dari Ukraina ke Rusia dan wilayah yang dikuasai Rusia sebelum September 2022, memulihkan kontak dengan keluarga mereka, serta memungkinkan reunifikasi yang aman.
