Presiden Prabowo Subianto disebut mengambil setidaknya dua langkah yang menonjol sekaligus memicu perdebatan publik. Pertama, polemik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang disebut sebagai dua dari tiga program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Kedua, langkah politik luar negeri Prabowo di panggung global, terutama terkait keikutsertaan Indonesia dalam koalisi BRICS dan aktivitasnya di Board of Peace (BoP), yang memunculkan silang pendapat di media sosial maupun media arus utama.
Dalam tulisan opini tersebut, Prabowo dinilai cermat menempatkan posisi Indonesia dalam Board of Peace dengan mempertimbangkan “historical resource context” dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Penulis menilai, secara historis Nusantara sebelum berdirinya Republik Indonesia tidak dikenal sebagai “pemain” global, melainkan lebih berperan di tingkat kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan seperti Pajajaran, Sriwijaya, dan Majapahit disebut sebagai contoh kekuatan regional.
Catatan diplomasi Indonesia yang menonjol di tingkat global, menurut tulisan itu, antara lain Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 pada era Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto disebut membawa Indonesia menjadi salah satu pemain utama Gerakan Non-Blok. Sementara pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), diplomasi luar negeri disebut diarahkan untuk menghidupkan gagasan “Poros Jakarta–Beijing–Bombay–Moskow”.
Penulis berpendapat, keinginan Indonesia untuk lebih terlibat dalam tata dunia dan geopolitik menguat pada masa Prabowo. Namun, kiprah para presiden sebelum Prabowo dinilai lebih banyak berada di sekitar negara-negara “dunia ketiga” atau negara berkembang, yang disebut sebagai pilihan paling masuk akal.
Dalam kerangka itu, tulisan tersebut mengutip pemikiran Ibnu Khaldun yang menyebut empat syarat agar sebuah negara dapat berperan maksimal di level global, yaitu kekuatan teknologi, militer, ekonomi, dan budaya. Penulis menyatakan Indonesia belum memenuhi keempat syarat tersebut. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia disebut sebagai contoh negara dengan empat potensi yang lengkap, sedangkan Iran, Arab Saudi, India, Brasil, dan Korea Utara disebut memiliki potensi yang bervariasi.
Penulis menilai Prabowo tampak memahami posisi Indonesia yang belum berada pada level pemenuhan empat syarat itu. Karena itu, langkah diplomasi luar negeri Prabowo—khususnya terkait Board of Peace—dipandang berpotensi menuai kritik publik. Salah satu alasannya, menurut tulisan itu, adalah adanya desakan sebagian publik agar Prabowo bersikap lebih “garang” terhadap Amerika Serikat maupun Israel, yang dinilai bisa berangkat dari pemahaman yang kurang memadai mengenai kriteria negara yang mampu bermain di level global.
Alasan lain yang disebut adalah posisi publik Indonesia yang pro-Palestina. Namun, Indonesia juga disebut menganut kebijakan “two state policy” dalam konflik Palestina-Israel. Aktivitas Prabowo dalam Board of Peace, dengan adanya perbedaan sudut pandang tersebut, dinilai penulis dapat dianggap “menciderai” sikap politik sebagian publik.
Tulisan itu juga mengutip pandangan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah mengenai kecenderungan kekuasaan dengan peradaban besar untuk “memakan”, menyerang, dan menaklukkan bangsa lain yang berada di level lebih rendah, yang disebut sebagai “thabiat ‘umraniyah” atau karakter dasar peradaban manusia.
Pada bagian penutup, penulis menyatakan Gaza perlu dipahami sebagai kota internasional. Ia berpendapat bahwa bagi Indonesia, mengambil mandat atas Gaza (Rafah) dapat menjadi “tiket utama” untuk masuk panggung global. Apa pun respons publik, langkah politik Prabowo disebut idealnya dilihat sebagai bentuk ijtihad, dengan analogi kaidah ijtihad fikih: bila benar mendapat dua pahala dan bila keliru tetap mendapat satu pahala.
