Situasi geopolitik di Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap ketahanan energi dan stabilitas harga bahan pokok di Provinsi Papua Tengah. Anggota DPR Papua Tengah, Peanus Uamang, meminta pemerintah provinsi segera menyiapkan langkah mitigasi untuk melindungi ekonomi daerah dari potensi guncangan pasar internasional.
Peanus menilai gejolak yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi mengganggu jalur distribusi komoditas strategis yang masuk ke wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua Tengah. Ia memproyeksikan konflik global dapat menimbulkan efek domino terhadap biaya logistik nasional dalam waktu dekat.
“Situasi global saat ini tidak boleh dipandang sebelah mata, dan kita harus waspada karena dampak buruknya bisa merambat hingga ke Papua Tengah,” kata Peanus di Nabire, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, ketergantungan Indonesia yang masih tinggi terhadap pasar luar negeri untuk sektor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gandum menjadi variabel kerawanan utama. Ia menekankan fluktuasi harga minyak dunia dapat memicu kenaikan ongkos angkut barang menuju pelabuhan-pelabuhan di Papua.
Peanus juga mengingatkan kondisi geografis Papua Tengah yang menantang membuat harga barang di pasar lokal sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan energi maupun gangguan rantai pasok global. Ia meminta pemerintah daerah tidak menunggu krisis terjadi sebelum bertindak.
Peanus menyebut kelangkaan barang dan inflasi tinggi sebagai ancaman yang dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok bawah. Karena itu, ia mendorong Pemprov Papua Tengah memvalidasi data stok pangan dan energi secara berkala di seluruh gudang distribusi.
“Saya sarankan untuk cek dan audit menyeluruh terhadap cadangan beras di Bulog serta ketersediaan stok BBM di terminal pengisian Pertamina. Kalau ditemukan indikasi kekurangan cadangan, pemda harus segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menambah suplai sebelum gejolak harga terjadi di pedagang eceran,” ujarnya.
Selain audit stok, Peanus meminta pengawasan jalur distribusi dari pelabuhan hingga pelosok kabupaten diperketat guna mencegah praktik penimbunan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
