Konflik Iran–Israel yang memicu lonjakan harga energi global mulai membayangi perekonomian Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia yang menembus USD100 per barel atau sekitar Rp1,68 juta per barel dinilai berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menggerus daya beli masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan dampak lanjutan dari eskalasi konflik, terutama perkembangan di sekitar Selat Hormuz. Ia menilai kondisi tersebut dapat berubah menjadi gelombang geoekonomi yang menghantam perekonomian nasional.
Menurut Amin, kenaikan harga minyak hingga level tersebut menjadi sinyal paling nyata yang perlu diantisipasi. Ia menilai lonjakan harga energi berpotensi menyeret APBN 2026 ke tekanan defisit yang lebih dalam, sekaligus memicu kenaikan harga barang di dalam negeri.
Ia menekankan, dampak konflik tidak berhenti pada indikator makro, melainkan menyentuh langsung kebutuhan sehari-hari masyarakat. “Kita tidak sedang bicara angka di atas kertas, tapi harga sepiring nasi di meja rakyat. Kenaikan harga minyak dunia adalah alarm imported inflation yang bisa melumat daya beli masyarakat bawah dalam sekejap,” ujar Amin dalam keterangannya di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2026).
Imported inflation yang dimaksud adalah kenaikan harga barang di dalam negeri akibat mahalnya komoditas impor, seperti bahan bakar, gandum, kedelai, hingga bahan baku pupuk. Kondisi ini dapat dipicu oleh lonjakan harga global maupun pelemahan nilai tukar rupiah, yang kemudian merembet ke biaya produksi dan berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.
Amin menilai pemerintah berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, lonjakan harga energi dapat memperbesar beban subsidi dan menekan ruang fiskal. Di sisi lain, pengurangan subsidi tanpa perhitungan matang berisiko memicu gejolak sosial. Ia menyebut situasi ini sebagai pilihan kebijakan yang serba sulit dan harus dihadapi dengan langkah terukur.
Ia juga menyoroti potensi efek berantai pada distribusi energi global, terutama jika tekanan di kawasan Teluk meningkat akibat serangan balasan Iran terhadap sekutu Amerika Serikat. Menurutnya, dampak tidak hanya akan terlihat pada harga minyak, tetapi juga pada stabilitas ekonomi negara-negara yang bergantung pada impor energi.
Tiga usulan langkah meredam guncangan
Untuk menghadapi kemungkinan terburuk, Amin mendorong pemerintah mengambil langkah luar biasa yang cepat dan terarah. Pertama, ia mengusulkan realokasi anggaran dengan menyisir belanja proyek yang dinilai tidak strategis untuk dialihkan menjadi tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) energi serta subsidi pangan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat bawah saat tekanan harga mulai terasa.
Kedua, Amin mendorong diplomasi energi untuk mencari sumber pasokan minyak dari wilayah yang tidak terdampak konflik, guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang terganggu di Timur Tengah.
Ketiga, ia menyinggung kebijakan moneter. Bank Indonesia diminta menjaga stabilitas rupiah dari potensi arus keluar modal tanpa menaikkan suku bunga secara agresif, yang dikhawatirkan dapat menekan pertumbuhan kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam drama geopolitik ini. Diplomasi ekonomi kita harus aktif menekan lembaga internasional agar spekulan tidak memainkan harga komoditas di tengah penderitaan global,” kata Amin.
Ia menilai situasi ini sekaligus menjadi momentum untuk menguji ketahanan pangan dan energi nasional. Menurutnya, pemerintah perlu menyeimbangkan berbagai program berbiaya besar dengan penguatan bantalan sosial agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. “Pemerintah perlu menyeimbangkan berbagai program berbiaya besar dengan penebalan bantalan sosial demi menjaga daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak energi global saat ini,” ujar Amin.
