Isu potensi kenaikan tarif pesawat menyusul lonjakan harga avtur akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mendapat perhatian dari DPR. Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei meminta pemerintah menyiapkan langkah preventif agar kebijakan penyesuaian tarif tidak membebani masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang dinilai tidak menentu.
Menurut Safei, kemungkinan kenaikan tarif merupakan dampak tidak langsung dari faktor eksternal yang sulit dikendalikan di tingkat nasional. Meski tekanan global meningkat, ia menilai pemerintah masih memiliki instrumen kebijakan untuk menekan dampaknya, salah satunya melalui intervensi berupa subsidi bahan bakar penerbangan.
“Ini kan dampak dari eskalasi di Timur Tengah. Kita berharap pemerintah bisa mengatasinya, termasuk melalui skema subsidi agar tidak berdampak pada kenaikan tarif,” ujar Safei saat memberikan keterangan di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (1/4/2026).
Safei juga menyebut adanya pernyataan dari pihak eksekutif bahwa penyesuaian harga belum menjadi opsi utama saat ini. Pernyataan tersebut, menurutnya, menjadi kabar yang menenangkan bagi pengguna transportasi udara yang mengkhawatirkan lonjakan biaya perjalanan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Komisi V DPR RI turut mengajak masyarakat melihat situasi secara objektif. Safei menyampaikan, apabila kondisi global memaksa adanya penyesuaian tarif demi keberlanjutan fiskal negara, publik diharapkan dapat memahami dinamika ekonomi yang terjadi. Ia menambahkan, penyesuaian biaya layanan transportasi kerap menjadi pilihan terakhir untuk menjaga stabilitas operasional maskapai.
Safei juga menyoroti pentingnya efisiensi pengeluaran dan pemahaman terhadap perubahan biaya layanan publik. “Kadang masyarakat mampu membeli barang mewah, tapi ketika ada kenaikan kecil pada biaya transportasi, reaksinya sangat besar. Kesadaran seperti ini yang juga perlu dibangun,” katanya.
Menutup keterangannya, Safei menyatakan Komisi V DPR RI meyakini pemerintah akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Ia menegaskan stabilitas tarif transportasi tetap menjadi prioritas, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan anggaran negara dan dinamika geopolitik global.
