Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat jejaring kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan melalui penjajakan kolaborasi dengan FGV Holdings Berhad, perusahaan agribisnis asal Malaysia. Melalui mitra resminya, PT Bumi Agro Nusantara, FGV menyampaikan rencana memperluas operasional dengan membuka kantor cabang di Kota Mataram.
Disnakertrans NTB menilai langkah tersebut sebagai peluang untuk memperluas pasar kerja sekaligus mempererat kerja sama bilateral dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama untuk sektor kelapa sawit, gula, dan karet di Malaysia.
Rencana itu dibahas dalam audiensi khusus yang digelar di Dapoer Sasak Udayana, Senin (09/06/2025). Pertemuan dihadiri jajaran manajemen senior perusahaan, Plt Kepala Disnakertrans NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala BP3MI NTB, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I (TPI) Mataram, serta mantan anggota DPD RI asal NTB Drs. H. Lalu Suhaimy Ismy dan pemangku kepentingan lainnya.
Lalu Suhaimy Ismy menyatakan dukungan terhadap penguatan kerja sama ketenagakerjaan Indonesia–Malaysia. Ia menekankan pentingnya migrasi yang aman dan manusiawi, termasuk melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih baik agar penempatan tenaga kerja, khususnya dari NTB, berjalan lancar.
“PMI kita itu bukan buruh biasa. Mereka adalah duta daerah. Maka harus diberangkatkan secara legal, dibekali keterampilan, dan disambut dengan sistem kerja yang memanusiakan,” ujar Suhaimy.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menaruh perhatian besar pada isu pekerja migran. Menurutnya, pemerintah daerah mendorong masyarakat bekerja di luar negeri secara nyaman, legal, terlindungi, dan produktif.
Dalam kesempatan itu, Lalu Gita juga menyampaikan gagasan agar penempatan dapat mempertimbangkan pasangan suami-istri yang sudah menikah untuk bekerja bersama di luar negeri, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan meminimalkan dampak sosial.
Ia berharap proses rekrutmen PMI ke depan lebih tertib dan prosedural. Selain penempatan tenaga kerja, Pemprov NTB juga membuka peluang kerja sama investasi di sektor jagung, tebu, dan hortikultura, terutama di Pulau Sumbawa. Lalu Gita menyebut telah ada pabrik gula PTSMS di Dompu dan potensi pengembangan yang masih terbuka.
Di akhir pernyataannya, Lalu Gita berharap kerja sama dengan FGV dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan sekaligus berdampak positif bagi pekerja dan keluarga di NTB. Ia juga mengapresiasi inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari FGV, termasuk bantuan hewan kurban.
Sementara itu, Plt Kepala Disnakertrans NTB Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menata sistem migrasi tenaga kerja secara transparan dan adil, dengan mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan pekerja.
“Kami sedang membangun ekosistem migrasi tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan pelindungan. Mulai dari pelatihan di BLK, penempatan yang legal, hingga pendampingan pasca penempatan,” kata Nelly.
Disnakertrans NTB menyebut telah menjalankan sejumlah terobosan tata kelola penempatan PMI, antara lain penyempurnaan pelatihan vokasional, pemanfaatan platform PePadu Plus, serta skema penempatan pasangan suami-istri yang dinilai cocok untuk sektor kelapa sawit.
Dalam kerja sama ini, Disnakertrans juga menawarkan dukungan kepada FGV melalui penyiapan sumber daya manusia yang tersertifikasi, pemahaman bahasa kerja dan budaya perusahaan, serta usulan rekrutmen berbasis komunitas adat dan desa yang dinilai lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial.
Nelly menyatakan pihaknya akan terus memperkuat diplomasi ketenagakerjaan dan mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan PMI sejak dari daerah asal hingga negara tujuan. Ia meyakini kolaborasi tersebut dapat menjadi model bagi sistem migrasi yang lebih adil, aman, dan berbasis hak asasi manusia.
“Kami ingin mengubah paradigma. Warga NTB yang ke luar negeri bukan lagi karena terpaksa, tapi karena terlatih dan dilindungi. Legal, layak, dan bermartabat,” ujarnya.
Dari pihak perusahaan, Head Office FGV – PT BAN Lombok, Sudarman Bin Sudirman, menyatakan FGV menyambut pendekatan yang ditawarkan NTB. Ia menuturkan FGV telah melakukan transformasi dalam sistem rekrutmen dengan meninggalkan praktik lama yang tidak transparan dan berfokus pada tata kelola yang etis sesuai prinsip ketenagakerjaan internasional.
“FGV ingin membangun hubungan jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga berinvestasi dalam pembangunan SDM di daerah seperti NTB,” kata Sudarman.
