Brussels—Dewan Uni Eropa pada Selasa, 15 Juli 2025, menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu dan entitas yang dinilai terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) serta tindakan destabilisasi di Rusia, Iran, Moldova, Haiti, dan wilayah lain.
Dalam pernyataannya, Dewan menyebut delapan individu dan satu entitas asal Iran yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM di luar negeri. Kelompok yang disebut “Jaringan Zindashti” beserta pemimpinnya—yang diyakini terhubung dengan Kementerian Intelijen Iran—masuk dalam daftar sanksi. Pemimpin Pasukan Quds Unit 840 dari Garda Revolusi Iran (IRGC), Mohammed Ansari, juga dikenai sanksi.
Dewan menyatakan daftar tersebut mencerminkan keprihatinan Uni Eropa terhadap represi transnasional oleh badan negara Iran melalui perantara, termasuk jaringan kriminal yang menargetkan pembela HAM dan pembangkang, termasuk di wilayah Uni Eropa.
Individu dan entitas yang dikenai sanksi akan menghadapi pembekuan aset, larangan menerima pendanaan langsung maupun tidak langsung, serta larangan masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa.
Di Rusia, Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada lima pejabat kehakiman atas keterlibatan mereka dalam penganiayaan terhadap aktivis Alexei Gorinov. Gorinov sebelumnya dijatuhi hukuman penjara atas pernyataannya terkait perang di Ukraina. Selain pembekuan aset, mereka dilarang menerima dana dari warga atau perusahaan Uni Eropa serta dilarang masuk atau transit di kawasan Uni Eropa.
Sementara itu di Moldova, tujuh individu dan tiga entitas dikenai sanksi karena diduga berupaya mengganggu stabilitas menjelang pemilihan presiden dan referendum aksesi Uni Eropa pada 2024. Sebagian besar pihak yang disasar disebut sebagai rekan dekat Ilan Shor, tokoh politik yang sebelumnya telah dikenai sanksi atas pendanaan ilegal partai politik dan hasutan kekerasan.
Entitas yang masuk daftar sanksi mencakup perusahaan A7 yang berbasis di Moskow, blok politik Victory/Pobeda, serta Pusat Pendidikan Budaya Moldova. Mereka dikenai pembekuan aset dan larangan perjalanan.
Di Haiti, tiga individu turut dimasukkan dalam daftar sanksi karena keterlibatan dalam aktivitas kriminal dan kekerasan geng. Dewan Uni Eropa juga memutuskan memperpanjang kerangka sanksi bagi pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di Haiti hingga 29 Juli 2026. Uni Eropa menyatakan keprihatinan atas aktivitas kriminal yang dinilai terus berlangsung dan merusak, termasuk tingginya tingkat kekerasan geng yang melemahkan stabilitas kawasan.
Secara terpisah, Uni Eropa mengumumkan sanksi tambahan terhadap sembilan individu dan enam entitas yang dituduh terlibat dalam tindakan destabilisasi oleh Rusia, termasuk manipulasi informasi dan intervensi asing (foreign information manipulation and interference/FIMI).
Salah satu entitas yang disanksi adalah Russian Television and Radio Broadcasting Network (RTRS), yang dituduh menggantikan sistem siaran Ukraina di wilayah pendudukan dengan konten pro-Kremlin. Direktur RTRS dan seorang pejabat senior lainnya juga dikenai sanksi.
Uni Eropa turut menargetkan Pusat Perang Elektronik Terpisah ke-841 dan dua stafnya terkait dugaan gangguan sinyal GNSS dari wilayah Kaliningrad yang berdampak pada penerbangan sipil di kawasan Baltik.
Selain itu, organisasi seperti Asosiasi Jurnalis BRICS (BJA), Foundation to Battle Injustice (R-FBI), dan Center for Geopolitical Expertise (CGE) juga masuk daftar sanksi karena dituding menyebarkan disinformasi yang mendiskreditkan Ukraina dan para pemimpin Barat.
Seorang perwira intelijen militer Rusia (GRU), sejumlah propagandis, serta media Tigerweb milik Yevgeny Shevchenko turut dikenai sanksi atas penyebaran propaganda di beberapa negara Barat. Uni Eropa juga memasukkan influencer Nathalie Yamb dalam daftar sanksi karena dinilai menyebarkan narasi pro-Rusia yang menyerang Barat dan Prancis.
