Delegasi negara-negara Eropa kompak memboikot Rusia dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (24/2/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada Ukraina, bertepatan dengan peringatan empat tahun invasi skala penuh oleh Moskwa.
Boikot terjadi saat Rusia menyampaikan intervensi di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Sejumlah negara Barat tidak menghadiri sesi tersebut, sehingga Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Dmitry Lyubinsky berbicara di hadapan aula yang tampak kosong.
Dalam pidatonya, Lyubinsky mengecam sikap Eropa dan menyebut benua itu sebagai pihak yang memicu agresi. Ia menyatakan Eropa “hari ini menjadi pembawa bendera agresi historis” dan mengkritik apa yang ia sebut sebagai “Russophobia” oleh Eropa. “Bagi rakyat Rusia, sangat menyakitkan melihat bagaimana negara-negara Barat menggunakan rakyat Ukraina, yang merupakan rakyat yang sangat dekat dengan kita,” kata Lyubinsky, dikutip dari AFP.
Aksi serupa juga terjadi di Konferensi Pelucutan Senjata yang difasilitasi PBB pada hari yang sama. Saat Duta Besar Rusia untuk Jenewa, Gennady Gatilov, menyampaikan pidato, negara-negara Eropa dan puluhan negara lain mengosongkan kursi mereka.
Daftar negara yang disebut ikut meninggalkan ruang sidang antara lain Ukraina, Polandia, Inggris, Kanada, Australia, Romania, Jerman, Jepang, Italia, Perancis, dan Selandia Baru. Di luar ruang sidang, para delegasi berdiri bersama sambil mengibarkan bendera besar Ukraina, lalu kembali ke tempat duduk setelah pidato Dubes Rusia selesai. Hampir 50 orang dilaporkan melakukan aksi serupa di luar Dewan HAM PBB.
Di sela-sela sidang Dewan HAM, Ukraina menggelar pertemuan yang dipadati peserta. Sejumlah menteri luar negeri Eropa menyuarakan dukungan bagi Kyiv ketika perang skala penuh Rusia memasuki tahun kelima. Menteri Luar Negeri Moldova Mihai Popsoi, yang berbicara atas nama 44 negara, menyatakan, “Mustahil menemukan kata-kata untuk kengerian yang ditimbulkan Rusia terhadap Ukraina.” Ia menambahkan, “Rusia tampaknya sepenuhnya bertekad menghapus keberadaan warga sipil dengan dampak yang menghancurkan pada semua aspek kehidupan anak-anak Ukraina.”
Menteri Luar Negeri Islandia Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir turut menyoroti dampak perang terhadap warga sipil. Ia menyebut deportasi dan pemindahan paksa anak-anak Ukraina sebagai salah satu kejahatan paling mengerikan dalam perang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menilai Rusia melanggar setiap prinsip yang ada di Ukraina. Ia juga menyampaikan pernyataan, “Jika Rusia berhenti berperang hari ini, perang ini akan berakhir.”
Dalam konferensi pers sebelumnya, koordinator kemanusiaan PBB di Ukraina, Matthias Schmale, mengatakan invasi Rusia terus menimbulkan penderitaan manusia yang tak terukur. Ia menyebut lebih dari 10,8 juta orang—sekitar seperempat populasi Ukraina—membutuhkan bantuan, termasuk sedikitnya satu juta orang di wilayah yang diduduki Rusia. Sepanjang tahun lalu, sekitar lima juta orang telah menerima bantuan kemanusiaan. “Perang meninggalkan luka yang dalam dan tak terlihat (pada rakyat Ukraina),” kata Schmale dari Kyiv.
Di sisi lain, badan pengungsi PBB (UNHCR) mencatat 5,9 juta pengungsi Ukraina tinggal di luar negeri, dengan 5,7 juta di antaranya berada di Eropa. Selain itu, 3,7 juta orang di dalam negeri meninggalkan rumah mereka. Direktur UNHCR untuk Eropa Philippe Leclerc menyatakan lebih dari 60 persen warga Ukraina di luar negeri ingin dapat kembali ke Tanah Air.
