Sejumlah intervensi Amerika Serikat dalam upaya perubahan rezim di berbagai negara meninggalkan dampak panjang yang tidak selalu sejalan dengan tujuan awalnya. Dalam beberapa kasus, dukungan terhadap kudeta atau operasi militer justru memicu ketidakstabilan politik, konflik berkepanjangan, hingga munculnya ancaman baru di kawasan.

Dalam catatan intervensi yang kerap diperbincangkan, perubahan rezim yang didukung AS—seperti yang terjadi di Iran dan Guatemala—disebut turut membuat Vietnam Selatan tidak stabil dan pada akhirnya melemahkan kepentingan jangka panjang AS di kawasan tersebut. Pola dampak serupa juga terlihat pada beberapa peristiwa lain, termasuk di Irak dan Afghanistan.

Irak (1963)

Pada 1963, AS disebut secara aktif mendukung kudeta Partai Baath terhadap Perdana Menteri Abd al-Karim Qasim. Qasim digambarkan sebagai pemimpin yang pro-komunis dan menolak bergabung dengan Republik Arab Bersatu yang berpihak pada AS.

AS dinyatakan memainkan “peran integral” dalam kudeta tersebut, yang disebut sebagai “salah satu operasi CIA paling rumit dalam sejarah Timur Tengah”. Dalam peristiwa itu, Qasim terbunuh dan Partai Baath sempat mengambil alih kekuasaan.

Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan konsekuensi jangka panjang yang berlawanan dengan kepentingan Washington. Pemerintahan Baath kedua di bawah Saddam Hussein (1979–2003) kemudian mengubah Irak menjadi musuh AS dan memicu perang, penindasan, serta ketidakstabilan regional.

Afghanistan (1979–1989)

Di Afghanistan, AS mempersenjatai mujahidin pada 1980-an untuk menggulingkan pemerintah komunis yang dibentuk Soviet serta melawan pengaruh Kremlin dalam konteks Perang Dingin. CIA disebut menyalurkan miliaran dolar dalam bentuk bantuan, senjata, dan pelatihan secara rahasia, yang berujung pada penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan pada 1989.

Meski demikian, keterlibatan tersebut dihubungkan dengan pecahnya perang saudara pada 1989–1996, yang turut membantu Taliban memperoleh kekuasaan. Pada saat yang sama, Al Qaeda disebut mendapatkan pijakan di wilayah itu, yang kemudian berkontribusi pada invasi AS pada 2001 dan runtuhnya tatanan sipil selama dua dekade berikutnya.

Irak (2003)

Pada 2003, AS menginvasi Irak untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dengan alasan kepemilikan senjata pemusnah massal (WMD). Washington juga disebut bermaksud mengganti rezim Saddam dengan sistem yang digambarkan sebagai demokrasi pro-Barat.

Invasi itu berhasil menggulingkan rezim dalam waktu singkat, tetapi WMD tidak ditemukan. Setelahnya, Irak menghadapi pemberontakan di tengah kekerasan sektarian, sementara kelompok bersenjata melancarkan serangan terhadap pasukan AS.

Dalam situasi negara yang digambarkan tanpa hukum, kelompok teror seperti Daesh membangun kehadiran dan mengganggu stabilitas kawasan secara lebih luas.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa intervensi untuk mengganti rezim dapat memunculkan konsekuensi yang kompleks, termasuk perubahan lanskap keamanan dan politik yang berlangsung jauh melampaui tujuan awal operasi.