Cina menyatakan dukungan terhadap berbagai upaya perdamaian terkait perang di Ukraina dan menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, termasuk Uni Eropa (UE), dalam proses perundingan. Sikap ini disampaikan Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Cong, dalam rapat pengarahan Dewan Keamanan PBB pekan lalu.
Fu mengatakan Cina menyambut “semua upaya yang didedikasikan untuk perdamaian”, termasuk kesepakatan yang disebut baru-baru ini dicapai Amerika Serikat dan Rusia untuk memulai perundingan damai. Ia juga menegaskan harapan Beijing agar seluruh pihak dan pemangku kepentingan yang terkait dengan krisis Ukraina ikut terlibat. “Karena konflik telah berlangsung di Eropa, sangat penting bagi Eropa untuk bekerja demi perdamaian,” ujar Fu.
Pernyataan itu muncul di tengah sinyal berbeda dari Rusia. Pada Senin (24/02), menjelang pertemuan dengan delegasi AS di Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyindir bahwa ia tidak melihat ada tempat bagi UE di meja perundingan. Lavrov beralasan UE sudah memiliki beberapa kesempatan untuk berpartisipasi dalam perundingan penyelesaian konflik.
Sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, Cina diketahui mendukung Rusia, menolak mengutuk agresi tersebut, dan secara implisit memberikan dukungan ekonomi di tengah sanksi yang dipimpin AS. Sepanjang perang, Cina konsisten menyerukan penyelesaian melalui “dialog”.
Pengamat politik yang bermarkas di Beijing, Kan Quanqiu, menilai pernyataan Cina di Dewan Keamanan PBB yang tampak tidak sejalan dengan posisi Rusia muncul ketika Moskow melihat peluang untuk mengisolasi Eropa. Kan menulis bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menginginkan Ukraina didemiliterisasi, prasyarat yang disebutnya tidak realistis bagi Eropa. Menurut Kan, kondisi itu dapat digunakan Rusia untuk mempersulit keterlibatan Eropa sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan cepat dengan Washington. Ia juga berpendapat bahwa cepat atau lambat AS di bawah Presiden Donald Trump akan “mengkhianati” Eropa dan Ukraina melalui sebuah kesepakatan.
Di sisi lain, kemungkinan kesepakatan bilateral dinilai berisiko mengguncang sistem keamanan internasional di Eropa yang terbentuk sejak Perang Dingin. Perubahan dinamika ini disebut semakin terlihat setelah Konferensi Keamanan München (MSC). Dalam forum itu, Wakil Presiden AS JD Vance tidak memaparkan langkah pemerintahan AS untuk memulihkan perdamaian di Eropa, tetapi justru menegur pejabat Eropa terkait isu kebebasan berbicara dan upaya menyingkirkan partai politik sayap kanan.
Selama kampanye pemilihan presiden AS, Trump berulang kali mengatakan akan mengakhiri perang Ukraina dalam 24 jam setelah kembali menjabat. Meski tenggat itu telah lewat, upaya mengakhiri konflik dengan cepat dinilai tetap menjadi salah satu prioritasnya. Kontak langsung AS dengan Rusia, tanpa melibatkan Eropa dan Ukraina, dipandang sebagai sinyal bahwa Washington menjauh dari pola aliansi lama.
Peneliti Sascha Lohmann dan Johannes Thimm dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan (SWP) menulis bahwa Eropa memerlukan “perubahan mendasar dalam mentalitas”. Dengan AS tidak lagi bertindak sebagai “mitra dan sekutu alami”, melainkan negara dengan tujuan yang “sebagian bertentangan” dengan UE, mereka menilai Eropa dan Jerman perlu mendefinisikan kepentingannya sendiri serta mengembangkan instrumen untuk menjaga kemampuan bertindak, termasuk ketika menghadapi perlawanan dari Washington.
Dalam konteks itu, Cina berupaya mendekatkan diri kepada Eropa. Di Konferensi Keamanan München, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi tampil setelah JD Vance dan memosisikan Cina sebagai pihak yang dapat mengisi kekosongan di tengah pergeseran kebijakan Washington. Wang menyebut Cina menyumbang sekitar 20% pengeluaran PBB dan menyatakan negaranya sepenuhnya mengimplementasikan Perjanjian Iklim Paris. Ia juga mengkritik pendekatan “kitalah yang utama” dalam hubungan internasional dan menyatakan Cina menjunjung “multilateralisme sejati”.
Wang menyerukan hubungan yang lebih erat antara Cina dan Eropa. Ia juga menyinggung kerangka kebijakan Cina terbaru UE yang menggambarkan Cina sebagai mitra sekaligus pesaing, serta mendorong kebijakan “pengurangan risiko” dalam hubungan dengan Beijing. “Cina selalu melihat Eropa sebagai kutub penting di dunia multipolar. Kedua belah pihak adalah mitra, bukan saingan,” kata Wang. Ia menutup pidatonya dengan ajakan memperdalam komunikasi strategis dan kerja sama yang saling menguntungkan.
Namun, sejumlah pengamat mempertanyakan pesan Beijing. Ilmuwan politik Stephan Bierling dari Universitas Regensburg menilai pernyataan Wang “bermuka dua”. Menurutnya, ketika Cina berbicara tentang dunia multipolar, yang dimaksud adalah kebebasan untuk mengamankan zona pengaruhnya sendiri. Bierling juga mengatakan Cina menampilkan diri sebagai perwakilan tatanan dunia berbasis aturan, tetapi dinilai kerap melanggarnya. Meski demikian, ia menilai pernyataan itu mendapat respons lebih terbuka karena JD Vance dinilai tidak menyampaikan arah kebijakan luar negeri AS dan tidak menganggap Eropa mampu berbicara memadai soal isu besar politik internasional.
Pakar Asia dari SWP, Angela Stanzel, menilai Cina akan berupaya memecah belah demokrasi liberal di Barat. Dalam studi yang ditulis bersama Jonathan Michel, ia menyebut jika terjadi keretakan transatlantik—misalnya akibat pemerintahan Trump secara drastis mengurangi dukungan untuk Ukraina—Beijing dapat melihat peluang untuk mendorong negara-negara Eropa menuju otonomi strategis. Dari perspektif Cina, tujuan akhirnya adalah agar Eropa semakin menjauh dari AS dan meningkatkan hubungan dengan Cina.
Studi tersebut merekomendasikan agar negara-negara inti UE seperti Jerman dan Prancis memperkuat jangkauan geopolitik Komisi Eropa untuk meminimalkan risiko yang datang dari Cina, sambil mempertahankan dialog transatlantik yang intensif.
Sementara itu, ekonom Wang Huiyao, presiden pendiri lembaga pemikir Center for China and Globalization yang berafiliasi dengan pemerintah dan berbasis di Beijing, mengatakan Trump menyukai kesepakatan dan telah membuat banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Menurutnya, UE, Rusia, dan Cina dapat “berbisnis” dengan Trump karena ia mengabaikan isu-isu sulit seperti ideologi, nilai bersama, dan hak asasi manusia. Wang membayangkan tatanan masa depan berbentuk segitiga kekuatan antara AS, Eropa, dan Cina, dengan Eropa berpeluang menyeimbangkan hubungan antara Beijing dan Washington—sekaligus menghadapi tantangan besar.
