Para elite Partai Komunis China menegaskan komitmen untuk membangun sistem industri modern dan mempercepat langkah menuju kemandirian teknologi, di tengah persaingan yang kian tajam dengan Amerika Serikat. Penegasan itu disampaikan seusai pertemuan tertutup selama empat hari yang berakhir pada Kamis (24/10/2025).
Dalam komunike yang disiarkan kantor berita Xinhua setelah pertemuan yang dikenal sebagai “pleno”, pemerintah memaparkan prioritas pembangunan untuk rencana lima tahun berikutnya. Namun, rincian lengkap beserta target pertumbuhan ekonomi tahunan belum diumumkan dan disebut baru akan dipaparkan dalam pertemuan parlemen pada Maret mendatang.
Selain menekankan penguatan manufaktur canggih sebagai tulang punggung sistem industri modern, komunike itu juga menyatakan percepatan kemandirian ilmiah dan teknologi tingkat tinggi. Arah tersebut bahkan disebut lebih utama dibanding pengembangan pasar domestik yang kuat.
Di saat yang sama, Komite Sentral Partai kembali menjanjikan upaya yang lebih besar untuk memperluas permintaan domestik serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sistem jaminan sosial. Meski demikian, pernyataan itu disampaikan tanpa rincian konkret mengenai mekanisme, sumber pendanaan, maupun skala kebijakan yang akan ditempuh.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Partai juga mengganti 11 anggota, yang disebut sebagai perombakan terbesar sejak 2017. Pergantian ini terjadi di tengah pembersihan besar-besaran terkait dugaan korupsi di tubuh militer.
Ketergantungan China pada ekspor di tengah meningkatnya ketegangan dagang dengan Washington mendorong Beijing mencari keseimbangan kebijakan yang lebih baik. Namun, sejumlah analis memperkirakan proses penyeimbangan itu akan berjalan lambat.
Di sisi ekonomi, pertumbuhan China dilaporkan melambat ke level terlemah dalam setahun pada kuartal ketiga. Investasi juga mencatat penurunan pertama di luar masa pandemi. Lemahnya permintaan dalam negeri membuat China bergantung pada ekspor yang justru melonjak di tengah tarif impor AS, memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah mengatasi ketimpangan struktural yang kian dalam.
Ekonom senior Economist Intelligence Unit, Tianchen Xu, menilai arah kebijakan Beijing masih bertumpu pada sisi suplai. Menurutnya, strategi klasik China cenderung menyalurkan sumber daya ke sektor investasi dan manufaktur ketimbang ke rumah tangga.
Ketidakpastian mengenai waktu, pendanaan, dan skala kebijakan jangka menengah hingga panjang ikut membuat ekonom dan investor cemas terhadap kemampuan pemerintah menyeimbangkan perekonomian. Konsumsi rumah tangga di China disebut masih sekitar 20 poin persentase di bawah rata-rata global terhadap PDB.
Xu juga menyoroti adanya komitmen untuk “berinvestasi pada manusia”, yang ia perkirakan dapat diterjemahkan menjadi langkah melindungi hak warga serta memperbaiki sistem asuransi sosial. Ia menambahkan, pembuat kebijakan mungkin akan menambah tunjangan kesehatan dan pensiun bagi lansia di pedesaan, meski untuk saat ini belum ada rencana yang jelas.
Di sisi lain, kebijakan industri agresif China selama ini dinilai berhasil membentuk rantai pasok manufaktur yang maju di banyak sektor. Namun, strategi tersebut juga memunculkan masalah kelebihan kapasitas dan mendorong tekanan deflasi ketika perusahaan memangkas biaya dan tenaga kerja untuk bertahan.
Meski menghadapi tantangan domestik, dominasi China di sejumlah sektor manufaktur memberi Beijing kepercayaan diri dalam perang dagang melawan AS. Presiden AS Donald Trump disebut mengancam kenaikan tarif hingga tiga digit.
China juga nyaris memonopoli produksi logam tanah jarang, komponen penting bagi industri pertahanan dan semikonduktor global. Posisi ini memberi Beijing daya tawar dalam perundingan dagang yang diperkirakan berlangsung bulan ini antara Trump dan Presiden Xi Jinping.
Saat ini China juga menjadi pemain utama dalam industri otomotif, panel surya, dan turbin angin. Pemerintah menargetkan penguasaan di bidang kecerdasan buatan (AI), robotika, bioteknologi, serta berbagai industri baru yang disebut sebagai “kekuatan produktif baru” dalam dokumen kebijakan mereka.
