Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah segera menajamkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memperkuat bantalan fiskal atau cadangan kas negara di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang dinilai semakin tidak menentu.
Said menekankan pemerintah tidak perlu memaksakan seluruh program berjalan bersamaan. Ia menyarankan agar program yang bersifat wajib dan mendesak tetap dilanjutkan, sementara program prioritas yang tidak terlalu mendesak dapat ditata ulang menjadi proyek tahun jamak (multi-years).
“Agar tidak berlarut-larut, alangkah baiknya pemerintah melakukan penajaman program terhadap prioritas. Yang memang mendesak, wajib terus dilakukan. Terhadap program-program prioritas yang tidak begitu mendesak, bisa dilakukan tahun jamak,” ujar Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Salah satu contoh yang disoroti adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Said menilai pemerintah perlu menahan pengerjaan proyek tersebut untuk sementara waktu agar memiliki ruang fiskal lebih besar sebagai cadangan mitigasi risiko global.
“Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak. Sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah untuk jaga-jaga,” katanya.
Ia menegaskan penundaan itu bukan berarti pembatalan proyek, melainkan strategi agar pemerintah memiliki cadangan yang lebih kuat menghadapi situasi yang sulit diprediksi.
Selain infrastruktur, Said juga menyoroti kebocoran subsidi LPG 3 kilogram yang disebut terus membengkak hingga 8,6 juta metrik ton per tahun. Ia menilai sistem distribusi yang masih terbuka membuat subsidi berpotensi tidak tepat sasaran. Banggar, kata dia, mengusulkan transformasi skema subsidi dengan pemanfaatan teknologi biometrik.
“Penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh. Seharusnya pakai fingerprint aja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin (konsumsinya) paling sekitar 5,5 juta (metrik ton) maksimal,” ujarnya.
Terkait program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, Said membedakan posisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes). Ia menyebut MBG wajib dijalankan karena masuk dalam klaster mandatori anggaran pendidikan, meski tetap memerlukan perbaikan tata kelola di lapangan.
“Kalau MBG dalam klaster mandatori anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatori,” kata Said.
Sementara itu, untuk program Koperasi Desa Merah Putih, Said menilai pelaksanaannya tidak perlu dilakukan secara instan di seluruh wilayah. Ia mencatat target pemerintah baru mencakup 32.000 dari total 80.000 desa. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga ruang fiskal sebagai bagian dari mitigasi risiko global.
“Kopdes kan tidak bisa seketika langsung. Skala prioritasnya menurut saya tidak (mendesak sekali). Pemerintah harus punya kantong tebal untuk jaga-jaga sebagai bagian dari mitigasi karena memang unpredictable,” pungkasnya.
