JAKARTA — Keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang Filipina dihadapkan pada tantangan dampak konflik global, termasuk konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Situasi tersebut dinilai menimbulkan efek berantai, mulai dari keterbatasan pasokan energi hingga lonjakan harga komoditas dan pangan di kawasan.
Dalam konteks ini, kinerja perekonomian ASEAN disebut menghadapi risiko perlambatan untuk pertama kalinya setelah pandemi, seiring meningkatnya tekanan dari gejolak global.
Isu tersebut menjadi salah satu fokus dalam Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council (AECC) yang digelar di Dusit Thai, Cebu, Filipina, pada 7 Mei 2026. Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 melalui forum itu merespons dampak konflik dan perang di Selat Hormuz terhadap negara-negara ASEAN.
Memimpin rapat, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina Aldeguer-Roque meminta pandangan para Menteri Ekonomi ASEAN untuk mengatasi dampak perang yang memicu hambatan ketersediaan energi dan produk berbahan dasar minyak mentah di kawasan. Dalam pertemuan tersebut, lembaga riset Jepang ERIA yang diundang sebagai narasumber utama memaparkan usulan penguatan ketahanan ekonomi regional melalui kebijakan koordinasi industri.
Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (7/5/2026), Kepala Ekonomi AMRO Dong He juga memaparkan risiko kebijakan domestik Amerika Serikat yang disebut dapat menyebabkan disrupsi pasokan energi dan pestisida ke kawasan. Kondisi itu dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan transportasi, serta depresiasi nilai tukar yang memicu lonjakan inflasi di ASEAN hingga level tertinggi sejak pandemi.
AMRO mengindikasikan ASEAN menghadapi tekanan stagflationary, yakni pertumbuhan ekonomi yang stagnan, yang disebut sebagai yang terkuat sejak 2011. Karena itu, AMRO menyarankan kebijakan untuk meredam gejolak dalam jangka pendek sekaligus membangun ketahanan jangka panjang secara pragmatis dan adaptif.
Asian Development Bank (ADB) yang turut diundang sebagai narasumber mengusulkan kebijakan stabilitas untuk merespons lonjakan dampak perang yang dinilai dapat mengganggu kinerja ekonomi ASEAN. ADB mendorong penguatan ketahanan energi dan pangan melalui program konkret bersama badan-badan ASEAN dan sektor swasta di kawasan. ADB juga menyatakan kesiapan untuk menyalurkan dukungan keuangan ke pasar saham ASEAN guna menahan gejolak dan tekanan.
Sementara itu, Sekretariat ASEAN mengusulkan inisiatif ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons segera untuk memperkuat ketahanan regional. Usulan itu mencakup penguatan dan reformasi institusi, pendalaman integrasi keuangan dan ekonomi, penguatan ketahanan energi, pangan, dan masyarakat, serta peningkatan ketahanan rantai pasok maritim.
Mewakili Pemerintah Indonesia, Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai diperlukan langkah konkret dan penguatan ketahanan regional untuk menahan serta mengatasi disrupsi akibat perang dan konflik global.
Menurut Airlangga, upaya penanganan disrupsi membutuhkan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang sudah ada, serta fokus pada penguatan perdagangan antaranggota ASEAN dengan mitra strategis, termasuk melalui ASEAN Plus One FTAs dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ia juga menyoroti pemanfaatan kerja sama ketahanan energi seperti ASEAN Power Grid (APG) dan ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA), serta pentingnya sentralitas ASEAN dalam membangun ketahanan rantai pasok di kawasan.
Airlangga juga menekankan perlunya ASEAN memperkuat kerja sama regional di sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ia mendorong langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, penguatan mekanisme cadangan energi, serta percepatan implementasi kerja sama regional. Selain itu, ia menyampaikan pentingnya diversifikasi mitra dagang dengan memanfaatkan jaringan perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama yang sudah ada, dengan tetap memprioritaskan peningkatan perdagangan intra-ASEAN.
Sumber: infopublik.id
