WASHINGTON—Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyerukan perundingan perjanjian nuklir baru menyusul berakhirnya New START, kesepakatan pengendalian senjata nuklir terakhir antara AS dan Rusia. Berakhirnya perjanjian tersebut memicu kekhawatiran internasional tentang kemungkinan munculnya perlombaan senjata global yang baru.

Pemerintahan Trump menginginkan perjanjian baru mencakup China, seiring peningkatan persenjataan Beijing meski masih jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan nuklir AS dan Rusia. Namun, China menolak tekanan untuk ikut serta dalam kesepakatan baru.

Trump selama ini enggan menanggapi permintaan Rusia untuk memperpanjang New START, perjanjian yang ditandatangani pada 2010 dan selama bertahun-tahun menjadi batas terakhir bagi dua kekuatan nuklir terbesar dunia setelah rangkaian negosiasi pasca-Perang Dingin.

Beberapa jam setelah masa berlaku perjanjian itu berakhir, Trump menyebut kesepakatan tersebut “dinegosiasikan dengan buruk” dan “sering dilanggar secara terang-terangan.”

“Kita perlu para ahli nuklir kita untuk merancang perjanjian baru yang lebih modern dan mampu bertahan lama,” tulis Trump di platform media sosial Truth Social.

Ketika ditanya apakah AS dan Rusia sepakat tetap mematuhi ketentuan New START sembari menegosiasikan kesepakatan baru, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan, “Sepengetahuan saya, tidak.”

Di pihak lain, Rusia sebelumnya menolak inspeksi berdasarkan New START dengan alasan memburuknya hubungan dengan pemerintahan Presiden Joe Biden. Pada Rabu (04/02/2026), Moskow menyatakan tidak lagi menganggap diri terikat pada batasan jumlah hulu ledak nuklir setelah berakhirnya perjanjian.

Meski New START menemui kebuntuan, Trump tetap melanjutkan diplomasi dengan Rusia, termasuk mengundang Presiden Vladimir Putin ke Alaska pada Agustus lalu. AS juga mengumumkan pada Kamis (06/02/2026) kelanjutan dialog militer dengan Rusia setelah pembicaraan trilateral di Abu Dhabi yang membahas perang di Ukraina.