Presiden China Xi Jinping dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong membahas persoalan maritim dalam pertemuan di Hanoi, Vietnam, Selasa (12/12), yang berlangsung dalam rangkaian lawatan resmi Xi ke Vietnam pada 12–13 Desember 2023.
Dalam pernyataan tertulis yang dimuat di laman Kementerian Luar Negeri China pada Rabu, Xi menekankan pentingnya mengelola perbedaan terkait isu-isu maritim. Ia juga menyatakan kedua negara perlu secara aktif menjajaki dan melaksanakan lebih banyak proyek kerja sama maritim, mendorong pembangunan maritim, serta mengubah tantangan di bidang tersebut menjadi peluang untuk kerja sama yang lebih mendalam.
China diketahui menyebut wilayahnya termasuk dalam Sembilan garis putus-putus (nine dash line) yang meliputi Laut China Selatan dan melampaui Zona Ekonomi Eksklusif Brunei, Malaysia, Indonesia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
Dalam pertemuan di gedung Komite Sentral PKV, Xi juga menyampaikan bahwa China dan Vietnam memiliki sejarah saling mendukung dalam perjuangan kemerdekaan dan saling belajar dalam reformasi serta keterbukaan. Ia menyebut karakteristik “persahabatan dan persaudaraan” mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara.
Xi turut menyoroti posisi Partai Komunis China dan Partai Komunis Vietnam sebagai dua partai komunis terbesar di dunia. Menurutnya, keduanya sama-sama menjunjung dan mengembangkan Marxisme, berkomitmen pada jalur sosialisme, serta memimpin pembangunan sosialis di masing-masing negara.
Ia menambahkan, kedua pihak memahami arti strategis hubungan China-Vietnam dan mendorong pembangunan komunitas China-Vietnam dengan masa depan bersama, termasuk tujuan membangun kekuatan sosialisme di dunia serta memastikan pembangunan yang sehat dan berkelanjutan dari tujuan sosialis masing-masing.
Sementara itu, Nguyen Phu Trong menyatakan perbedaan maritim hanya merupakan sebagian dari keseluruhan hubungan Vietnam dan China. Ia mengatakan kedua negara yakin dapat menanganinya dengan baik dalam semangat saling percaya dan saling menghormati.
Nguyen juga menyebut Vietnam dan China memiliki filosofi yang sama dalam menjaga multilateralisme serta keadilan internasional, sekaligus mendorong perdamaian, kerja sama, dan pembangunan.
Dalam pernyataannya, Nguyen menegaskan komitmen Vietnam pada prinsip “satu China”, mengakui Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah China, mendukung tujuan reunifikasi China, serta menentang segala bentuk aktivitas separatis “kemerdekaan Taiwan”. Ia juga menyatakan isu terkait Hong Kong, Xinjiang, dan Xizang merupakan urusan dalam negeri China, serta Vietnam menentang campur tangan kekuatan apa pun dalam urusan dalam negeri China.
Usai pertemuan, Xi dan Nguyen menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerja sama bilateral di lebih dari 30 bidang. Kesepakatan itu mencakup antara lain kerja sama Belt and Road, karantina dan inspeksi, kerja sama pembangunan, ekonomi digital, pembangunan ramah lingkungan, transportasi, kerja sama subnasional, pertahanan, penegakan hukum dan keamanan, serta kerja sama maritim.
Sejumlah pejabat China turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Anggota Komite Tetap Biro Politik dan Kepala Staf Komite Sentral Partai Komunis China (CPC) Cai Qi, Anggota Politbiro Komite Sentral CPC yang juga Menteri Luar Negeri Wang Yi, serta Sekretaris Biro Komite Sentral CPC yang juga Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong, bersama pejabat senior lainnya.
