Ancaman krisis pangan global kembali menguat setelah laporan terbaru World Food Programme (WFP) memperingatkan potensi lonjakan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan akut pada 2026. Eskalasi konflik di Timur Tengah, tingginya harga energi, serta terganggunya rantai pasok global disebut dapat mendorong tambahan hingga 45 juta orang masuk dalam kategori rawan pangan akut.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kondisi global saat ini menuntut setiap negara memperkuat ketahanan pangan secara mandiri. Ia menekankan, ketergantungan pada impor pangan menjadi risiko besar di tengah ketidakpastian geopolitik.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran.
Menurutnya, konflik global tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga memicu gangguan distribusi, kenaikan biaya logistik, serta inflasi pangan. Ia mengingatkan bahwa dampak serupa pernah terjadi saat perang Rusia–Ukraina mengguncang stabilitas pangan dunia.
Amran menyatakan, negara yang mampu memproduksi pangan secara mandiri akan berada pada posisi paling aman menghadapi krisis. Karena itu, Indonesia disebut terus memperkuat sektor pertanian melalui sejumlah program strategis yang terintegrasi.
Pemerintah, kata dia, tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian modern dan berkelanjutan. Strategi yang dijalankan mencakup intensifikasi melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, dan peningkatan indeks pertanaman, serta ekstensifikasi lewat program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.
“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tingkatkan produktivitas sekaligus membuka lahan baru agar produksi meningkat signifikan,” tegasnya.
Di sisi kebijakan, pemerintah juga melakukan deregulasi di sektor pertanian. Disebutkan telah diterbitkan 13 Peraturan Presiden serta dicabut sekitar 500 regulasi yang dinilai menghambat percepatan produksi. Kebijakan ini ditujukan untuk memangkas birokrasi dan mempercepat distribusi sarana produksi bagi petani.
Salah satu perubahan yang disorot adalah tata kelola pupuk. Distribusi yang sebelumnya dinilai rumit disederhanakan menjadi jalur langsung dari pemerintah ke petani. Dampaknya, biaya pupuk disebut turun hingga 20 persen dan ketersediaannya meningkat.
Modernisasi pertanian juga diklaim mendorong efisiensi. Penggunaan alat mesin pertanian disebut dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja hingga 90 persen serta mempercepat proses tanam dan panen, dengan dampak penurunan biaya produksi hingga 50 persen.
Peningkatan kesejahteraan petani, menurut Amran, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125, disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga disebut memperkuat pendapatan petani, dengan perputaran ekonomi mencapai Rp132 triliun.
Dari sisi produksi, Indonesia dilaporkan mencatat surplus beras sekitar 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, cadangan beras pemerintah disebut telah melampaui 4 juta ton, yang dinilai menunjukkan penguatan ketahanan pangan nasional.
Untuk jangka panjang, pemerintah mengembangkan program optimalisasi lahan rawa, khususnya di Kalimantan, sebagai sumber produksi baru. Proyek tersebut diharapkan menjadi fondasi lumbung pangan masa depan Indonesia.
