Laporan World Food Programme (WFP) memperingatkan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut pada 2026. Hampir 45 juta orang tambahan diperkirakan dapat jatuh ke dalam kondisi rawan pangan akut.
Peringatan tersebut menegaskan ketahanan pangan sebagai isu strategis global yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dunia menghadapi ancaman krisis pangan serius sehingga setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangan dan tidak bergantung pada negara lain.
Menurut Amran, berbagai faktor seperti kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, dan meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global, seperti yang terjadi saat perang Rusia dan Ukraina pada 2022. Ia menilai dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan perang, melainkan menjalar ke seluruh dunia melalui rantai pasok global, terutama bagi negara yang bergantung pada impor pangan.
Ia juga menyinggung risiko geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika, dan Israel. Dalam situasi krisis global, kata Amran, negara yang paling aman adalah yang mampu memproduksi pangannya sendiri. Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan produksi dalam negeri.
Amran menyatakan Indonesia dinilai menuju kemandirian pangan. Program pembangunan pertanian pemerintah, menurutnya, tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan swasembada pangan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Strategi peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan. Intensifikasi ditempuh lewat peningkatan produktivitas lahan dengan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, dan peningkatan indeks pertanaman. Adapun ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
Untuk menjaga keberlanjutan swasembada, Amran menyebut dua langkah utama, yakni deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional menuju modern. Ia menyampaikan pemerintah melakukan reformasi sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian nasional. Deregulasi tersebut disebut memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani.
Amran mencontohkan reformasi tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanismenya dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Ia menyebut dampaknya berupa penurunan biaya pupuk hingga 20 persen dan peningkatan volume pupuk 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.
Di sisi lain, modernisasi pertanian disebut mendorong efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun. Amran mengatakan efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak pada kesejahteraan petani.
Ia menyebut peningkatan kesejahteraan petani tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125. Angka itu, menurutnya, diperkuat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.
Amran juga menyampaikan produksi beras nasional surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, cadangan beras pemerintah disebut telah mencapai lebih dari 4 juta ton dan diharapkan terus meningkat dalam bulan-bulan berikutnya. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan fondasi ketahanan pangan nasional semakin kuat di tengah ketidakpastian global.
Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah menjalankan program optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi nasional. Pemerintah mulai merevitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai tahap awal pengembangan kawasan pangan baru yang diproyeksikan menjadi sumber produksi beras di masa depan.
Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi pertanian, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, serta penguatan kebijakan harga untuk petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai penopang stabilitas ekonomi nasional dan fondasi swasembada berkelanjutan. Di tengah ancaman krisis pangan global, Amran menilai Indonesia perlu memperkuat produksi dan cadangan pangan nasional.
