Ketidakpastian ekonomi global kembali menekan stabilitas fiskal Indonesia. Ketegangan geopolitik, inflasi global, serta lonjakan harga energi menempatkan pemerintah pada posisi sulit untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di tengah situasi tersebut, muncul dorongan efisiensi belanja, termasuk melalui kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, efektivitas WFA sebagai langkah penyelamatan anggaran dinilai terbatas jika dibandingkan dengan besarnya tekanan yang dihadapi APBN.
Salah satu sumber tekanan terbesar berasal dari kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak sekitar 70 dolar AS per barel dalam perencanaan anggaran, sementara dalam kondisi global harga minyak bisa melampaui 100 dolar AS per barel. Kenaikan ini berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi energi.
Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jika harga minyak berada di kisaran 100 dolar AS per barel, kebutuhan impor energi diperkirakan mencapai sekitar 100 juta dolar AS per hari atau sekitar 36 miliar dolar AS per tahun.
Kondisi tersebut disebut berpotensi menambah beban subsidi energi hingga sekitar Rp150 triliun. Dampaknya, defisit APBN yang semula dirancang berada di kisaran 2,3% terhadap PDB berisiko meningkat dan mendekati, bahkan melampaui, batas 3% sesuai ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.
Ketika defisit meningkat, risikonya tidak hanya bersifat fiskal. Tekanan juga dapat muncul di pasar keuangan melalui turunnya kepercayaan investor, potensi capital outflow, serta tekanan pada nilai tukar rupiah. Dalam konteks ini, menjaga kredibilitas fiskal menjadi krusial.
WFA bagi ASN dipandang sebagai salah satu upaya efisiensi, terutama untuk menekan konsumsi energi transportasi pegawai dan biaya operasional kantor. Namun, kontribusi kebijakan ini terhadap penghematan fiskal dinilai kecil. Jumlah ASN disebut tidak sampai 10% dari total populasi Indonesia, sementara WFA umumnya hanya diterapkan satu hari dalam satu pekan dan tidak seragam di semua instansi.
Dampak penghematan energi juga dinilai belum tentu terjadi. Ketika ASN bekerja dari rumah, konsumsi listrik rumah tangga dapat meningkat, termasuk penggunaan pendingin ruangan, perangkat elektronik, dan internet. Energi yang digunakan pun sebagian masih berada dalam skema subsidi, sehingga beban subsidi dinilai tidak berkurang signifikan, melainkan berpotensi bergeser dari kantor ke rumah tangga.
Selain dampak fiskalnya yang terbatas, WFA juga dinilai berisiko menurunkan produktivitas birokrasi apabila tidak dibarengi sistem pengawasan yang kuat. Produktivitas ASN bergantung pada monitoring, indikator kinerja, dan kedisiplinan organisasi. Jika pengawasan tidak berjalan optimal, kualitas pelayanan publik berisiko menurun.
Padahal, birokrasi yang efisien menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Layanan perizinan usaha, administrasi publik, dan berbagai pelayanan masyarakat membutuhkan koordinasi yang cepat dan responsif. Penurunan produktivitas dapat berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha.
Dalam tekanan fiskal seperti saat ini, strategi efisiensi dinilai perlu lebih komprehensif daripada sekadar penerapan WFA. Evaluasi program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat disebut penting untuk membangun sense of crisis di seluruh institusi pemerintah. Sejumlah pos belanja seperti perjalanan dinas yang tidak prioritas, kegiatan seremonial, studi banding, serta sosialisasi konvensional dapat dialihkan ke sistem digital yang lebih efisien.
Digitalisasi birokrasi dipandang tidak hanya berpotensi menekan belanja negara, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kualitas layanan. Di saat yang sama, reformasi birokrasi disebut perlu diperkuat melalui penerapan sistem meritokrasi dengan indikator kinerja terukur serta mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil, agar produktivitas meningkat tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga dinilai perlu mempercepat diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Pengembangan energi alternatif seperti biofuel dan kendaraan listrik disebut sebagai langkah untuk menekan beban subsidi energi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, WFA dinilai tidak dapat dijadikan solusi utama untuk menyelamatkan APBN di tengah tekanan ekonomi global. Penghematan yang dihasilkan disebut relatif kecil, sementara risikonya terhadap produktivitas birokrasi cukup besar. Pemerintah dinilai memerlukan strategi fiskal yang terintegrasi, berbasis prioritas, dan berorientasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
