Disinformasi dan misinformasi kian disorot sebagai ancaman nyata bagi warga dunia. Selain memengaruhi pemahaman publik terhadap fakta, persebaran hoaks dinilai memperparah persoalan lain, mulai dari masyarakat yang makin terpecah hingga ketidakstabilan politik dan ekonomi. Tantangan global ini juga disebut berkaitan, secara tidak langsung, dengan tantangan yang dihadapi di dalam negeri.
Laporan terbaru World Economic Forum (WEF) dalam Global Risks Report menempatkan disinformasi dan misinformasi sebagai risiko tertinggi dalam jangka terdekat. Laporan itu disusun dengan metodologi yang menggabungkan data survei dari berbagai ahli serta wawasan dan analisis kualitatif.
Menurut laporan tersebut, dalam dua tahun ke depan ancaman yang menonjol adalah meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk memproduksi dan menyebarkan informasi palsu. Kemajuan teknologi, termasuk generative AI, membuat pembuatan konten manipulatif dalam bentuk teks, gambar, suara, dan video menjadi semakin mudah dan kian sulit dibedakan dari konten asli.
WEF menilai kondisi ini dapat memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap media, institusi, dan proses demokratis seperti pemilu. Di tingkat global, salah satu dampak paling serius dari disinformasi adalah terpecahnya masyarakat. Hoaks kerap dimanfaatkan untuk memperkuat narasi ekstrem dan memperdalam perpecahan politik maupun sosial. Polarisasi dinilai melemahkan kohesi sosial dan menyulitkan pengambilan keputusan kolektif dalam menghadapi krisis global, termasuk perubahan iklim dan konflik geopolitik.
Laporan itu juga menyinggung bagaimana disinformasi dapat memperkeruh konflik agraria serta memengaruhi persepsi publik terhadap peristiwa cuaca ekstrem. Di sisi lain, hoaks dapat menyebar lebih cepat, mendorong penyederhanaan tingkat keparahan bencana, atau memunculkan narasi palsu mengenai penyebabnya.
WEF turut menyoroti peran bias algoritma dalam memperburuk penyebaran misinformasi. Algoritma platform digital kerap mengamplifikasi konten yang menarik perhatian pengguna—misalnya yang viral—tanpa mempertimbangkan validitas informasi. Situasi ini dapat membentuk echo chamber atau ruang gema yang menguatkan keyakinan yang sudah ada dan menghambat pengguna mengakses informasi yang lebih akurat.
Seiring berkembangnya teknologi, batas antara hoaks yang dihasilkan AI dan yang dibuat manusia juga semakin kabur. Alat-alat AI memungkinkan penyebaran informasi palsu dalam berbagai format. Dalam sejumlah kasus di beberapa negara, pemerintah disebut menjadi pihak yang paling banyak memproduksi konten palsu atau menyesatkan. WEF juga mencatat potensi pemerintah mengambil alih kendali narasi dan menekan informasi dengan dalih keamanan nasional, yang dapat mengaburkan batas antara kepentingan keamanan dan kepentingan politik.
Selain itu, sebuah studi pada 2024 mengulas tren misinformasi global dan nuansa regional di Inggris, Jerman, Portugal, Spanyol, Argentina, Chile, Brasil, dan Venezuela. Hasilnya menunjukkan, di negara-negara dengan kehadiran partai sayap kanan yang menonjol, terdapat kecenderungan untuk tidak mengungkap pihak di balik akun-akun palsu agar tidak dituding terlibat dalam tindakan terkoordinasi yang tidak autentik. Sementara itu, di Brasil dan Spanyol—dua negara dengan polarisasi politik lebih tinggi—disinformasi yang sepenuhnya palsu atau dikarang disebut lebih menonjol.
Bentuk rekayasa informasi dalam temuan tersebut beragam, mulai dari konten yang dibuat-buat, dimanipulasi, dipalsukan, hingga diambil di luar konteks. Studi itu juga mencatat, manipulasi semacam ini lebih menonjol di Amerika Latin, seiring tingginya penggunaan media sosial untuk berita dan rendahnya ketergantungan pada media publik. Sebaliknya, di Eropa, negara-negara lebih terdampak oleh informasi menyesatkan yang dipilih-pilih, dibesar-besarkan, dan dipelintir.
Di tengah berbagai tantangan global tersebut, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana dampaknya sudah dirasakan di Indonesia.
