Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot resmi meluncurkan Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 pada Selasa, 10 Februari 2026. Peluncuran ini disebut sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat peran hidrogen dalam transisi energi nasional.
Dalam sambutannya di Jakarta, Yuliot menegaskan hidrogen kini tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas industri, melainkan pembawa energi nol karbon (zero-carbon energy carrier) yang dinilai krusial selain listrik. Menurutnya, peran tersebut penting untuk mendukung pergeseran dari ketergantungan energi fosil menuju sumber energi baru terbarukan (EBT).
Yuliot mengatakan pemerintah tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim. Indonesia, ujarnya, menargetkan pengurangan porsi pemanfaatan energi fosil secara bertahap guna mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.
Salah satu strategi yang disampaikan adalah penetapan hidrogen dan amonia sebagai Sumber Energi Baru. Langkah ini disebut ditujukan untuk menjaga ketahanan energi sekaligus menekan emisi karbon.
Yuliot juga memaparkan kondisi pemanfaatan hidrogen di dalam negeri yang saat ini banyak digunakan di sektor industri, terutama sebagai bahan baku industri pupuk. Ia menyebut konsumsi hidrogen di Indonesia berkisar 1,75 juta ton per tahun, dengan pemanfaatan didominasi untuk urea sebesar 88 persen, amonia 4 persen, dan kilang minyak 2 persen.
Untuk kebutuhan dekarbonisasi yang lebih luas, pemerintah memproyeksikan hidrogen masuk ke sektor-sektor yang emisinya sulit ditekan atau hard-to-abate sectors. Sektor yang disebut antara lain transportasi jarak jauh, pelayaran, penerbangan, produksi baja berat, serta kebutuhan pemanasan pada proses industri dan manufaktur yang memerlukan energi panas tinggi.
Melihat peluang tersebut, Yuliot menyatakan Indonesia berpotensi tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga pemain kunci. Pemerintah membidik Indonesia menjadi hub hidrogen dan amonia di kawasan Asia Pasifik, dengan dukungan potensi EBT yang melimpah serta komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim global.
Ia juga menyoroti faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di jalur utama perdagangan internasional. Menurutnya, aspek geopolitik dan geoekonomi ini dapat menjadi nilai tambah bagi investor global untuk mengembangkan ekosistem hidrogen di Indonesia.
Yuliot menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menginstruksikan percepatan pemanfaatan EBT secara masif untuk mendukung kemandirian energi nasional.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan Kementerian ESDM telah merampungkan penyusunan National Hydrogen Roadmap. Peta jalan itu disusun berdasarkan rencana aksi yang selaras dengan kesiapan dan komitmen pelaku industri.
Eniya juga menyebut adanya target kinerja baru pada 2026 terkait produksi hidrogen hijau. Ia mengatakan KPI (Key Performance Indicator) EBTKE bertambah dengan sasaran pencapaian hidrogen hijau yang diharapkan meningkat sejalan dengan rencana umum energi nasional. Untuk 2026, ia menegaskan target penambahan hidrogen hijau yang diagendakan harus mencapai lebih dari 199 ton per tahun.
Peluncuran GHES 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan internasional guna mempercepat adopsi teknologi hidrogen hijau serta mendorong transisi energi yang adil di Indonesia.
