Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyoroti isu ketahanan pangan di Jawa Barat di tengah gejolak ekonomi global. Ia menilai penguatan kemandirian lokal perlu dilakukan agar stabilitas harga tetap terjaga, terutama menjelang Ramadan 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada pertengahan Februari 2026.

Iwan menegaskan ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan stok, melainkan bagian dari kedaulatan yang harus dijaga dari hulu ke hilir. Menurutnya, fluktuasi harga global tidak boleh melemahkan daya beli masyarakat, khususnya saat kebutuhan pokok biasanya meningkat pada bulan puasa dan menjelang Idulfitri.

Dalam keterangan tertulis pada Rabu, 28 Januari 2026, Iwan menyatakan pemerintah daerah perlu memastikan rumah tangga di Jawa Barat tidak terbebani lonjakan harga pangan saat menjalankan ibadah. Ia menyebut kemandirian lokal menjadi benteng utama menghadapi guncangan pasar internasional.

Iwan juga merujuk pada momentum awal 2026 ketika Indonesia diumumkan telah mencapai swasembada pangan. Ia menilai capaian nasional itu harus menjadi pijakan bagi Jawa Barat untuk menjaga konsistensi produksi dan distribusi agar manfaatnya terasa langsung di pasar-pasar tradisional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di Jawa Barat pada 2026 diproyeksikan mencapai 1,76 juta hektare, naik 19,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi padi diperkirakan mencapai 10,23 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 5,91 juta ton beras.

Iwan menilai proyeksi produksi tersebut menjanjikan untuk menjaga stok menjelang Ramadan. Namun, ia mengingatkan perlunya pengawasan agar pasokan tidak terganggu oleh persoalan logistik maupun praktik spekulasi.

Perkembangan harga pangan di sejumlah daerah di Jawa Barat per 26 Januari 2026 disebut mulai melandai, meski tetap perlu diwaspadai. Di Pasar Anyar Bogor dan Pasar Atas Baru Cimahi, harga beras medium stabil di kisaran Rp13.312 per kilogram, beras SPHP Rp12.333 per kilogram, sementara cabai merah keriting turun menjadi Rp33.987 per kilogram.

Di sisi lain, Iwan mencatat sejumlah komoditas protein mulai naik menjelang Ramadan. Harga daging sapi murni berada di level Rp135.000 per kilogram, sedangkan telur ayam ras mencapai Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram, melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP).

Memasuki Ramadan 2026, Iwan memprediksi permintaan akan meningkat sekitar 10–15 persen. Ia memperingatkan harga daging ayam dan telur kerap menjadi penyumbang inflasi tertinggi jika tidak diintervensi sejak dini melalui operasi pasar dan penguatan cadangan pangan daerah.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengingatkan agar tidak ada alasan harga pangan naik signifikan menjelang Ramadan 2026. Ia menyatakan ketersediaan pangan strategis nasional lebih dari cukup dan Satgas Pangan Polri akan menindak pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Iwan menambahkan, koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat harus berjalan sinkron. Ia meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat memetakan daerah rawan kelangkaan serta memastikan stok di gudang-gudang logistik mencukupi hingga tiga bulan ke depan.

DPRD Jawa Barat, kata Iwan, juga mendorong Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan serentak di 27 kabupaten/kota. Program ini ditujukan agar masyarakat dapat memasuki bulan suci dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran lonjakan harga kebutuhan pokok.

Selain beras, produksi jagung diproyeksikan meningkat 47,99 persen menjadi 835,11 ribu ton. Iwan menilai diversifikasi pangan penting sebagai alternatif apabila terjadi kendala distribusi beras nasional akibat faktor iklim global.

Terkait Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Jawa Barat disebut masuk kategori “Sangat Tahan Pangan” dengan skor 0,9. Meski demikian, Iwan menilai masih ada ketimpangan akses di wilayah selatan Jawa Barat dan meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) memastikan kelancaran rantai pasok ke daerah-daerah terpencil.

Iwan juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petani. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan harga pembelian yang adil di tingkat petani (HPP) agar produksi tetap terjaga, sembari menjaga harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.

Iwan menyatakan optimistis Jawa Barat mampu menjaga stabilitas pangan pada 2026 melalui kolaborasi lintas sektoral. Ia juga menyebut DPRD akan mengawal fungsi anggaran dan pengawasan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat.