Diplomasi budaya Vietnam disebut mengalami pergeseran penting, dari sekadar “pertukaran” menjadi “kerja sama yang tulus”. Perubahan pendekatan ini diletakkan dalam kerangka diplomasi komprehensif yang sejak awal kebijakan Doi Moi (Renovasi) diposisikan bertumpu pada tiga pilar: politik, ekonomi, dan budaya—dengan budaya berperan sebagai fondasi sekaligus katalisator bagi efektivitas diplomasi politik dan ekonomi.
Dalam ranah politik, diplomasi budaya dipandang membantu menciptakan lingkungan yang menguntungkan, sekaligus meningkatkan prestise, posisi, dan citra negara. Budaya serta ideologi Ho Chi Minh disebut menjadi sumber inspirasi internasional. Sejumlah tokoh budaya Vietnam, seperti Nguyen Trai, Nguyen Du, dan Ho Xuan Huong, juga disebut telah mendapat penghormatan dari UNESCO.
Di bidang ekonomi, sejak 2021 hingga kini Vietnam menyelenggarakan berbagai program diplomasi budaya yang sekaligus mempromosikan perekonomian, antara lain “Pekan/Hari Vietnam di Luar Negeri” dan “Hari Kesadaran Vietnam”. Kegiatan-kegiatan tersebut memadukan pertunjukan seni, acara kuliner, pameran kerajinan tradisional, promosi pariwisata, serta pertemuan dengan pelaku bisnis dan masyarakat setempat. Program semacam ini digambarkan sebagai rangkaian acara budaya, ekonomi, dan politik yang komprehensif, dengan tujuan menarik perhatian publik internasional, meningkatkan pariwisata, mempromosikan merek lokal dan bisnis, serta membentuk rantai nilai budaya-ekonomi yang memperluas peluang pembangunan.
Pada 2025, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam memasukkan satu agenda terkait diplomasi budaya ke dalam daftar 10 acara budaya, olahraga, dan pariwisata unggulan. Agenda tersebut merujuk pada adopsi Majelis Umum UNESCO atas inisiatif “Dekade Internasional untuk Kebudayaan demi Pembangunan Berkelanjutan” yang diusulkan Vietnam. Inisiatif itu disampaikan Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Nguyen Van Hung pada Konferensi Dunia tentang Kebijakan Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan (MONDIACULT 2025) yang digelar UNESCO bersama Pemerintah Spanyol pada 29 September–1 Oktober 2025 di Barcelona. Adopsi inisiatif tersebut disebut memperoleh dukungan luas negara-negara anggota dan membawa pesan tentang aspirasi bersama membangun masa depan damai, makmur, dan manusiawi melalui penguatan kerja sama budaya global.
Pergeseran orientasi diplomasi budaya kembali ditegaskan pada 27 Desember 2025, saat Konferensi yang merangkum kinerja 2025, periode 2021–2025, dan penetapan tugas utama 2026 di sektor kebudayaan, olahraga, dan pariwisata. Perdana Menteri Pham Minh Chinh kala itu mengakui dan menekankan sembilan capaian luar biasa kementerian tersebut, dengan capaian ketujuh berupa pergeseran diplomasi budaya dari “pertukaran” menjadi “kerja sama yang tulus”.
Menurut Pham Minh Chinh, 2026 dipandang sebagai tahun penting karena bertepatan dengan Kongres Nasional Partai ke-14, pemilihan anggota Majelis Nasional ke-16 serta anggota Dewan Rakyat semua tingkatan untuk periode 2026–2031, dan menjadi tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan sosial-ekonomi lima tahun 2026–2030. Dalam konteks itu, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata disebut akan memperdalam tiga prinsip panduan: budaya sebagai landasan spiritual, kekuatan intrinsik, dan penggerak pembangunan; olahraga sebagai simbol kekuatan, kemauan, dan martabat nasional; pariwisata sebagai penghubung masyarakat, ekonomi, dan budaya yang mendorong perdamaian, persahabatan, kerja sama, dan pembangunan; serta media sebagai sumber kepercayaan, harapan, pembangunan konsensus, dan jembatan penting antara Partai, Negara, dan rakyat.
Perdana Menteri juga mengutip arahan Presiden Ho Chi Minh bahwa “budaya harus menerangi jalan yang harus ditempuh bangsa”. Dalam penegasan tersebut, budaya dipandang sebagai kekuatan intrinsik bangsa dan rakyat serta landasan spiritual, dengan penekanan bahwa keberadaan budaya terkait erat dengan keberlangsungan bangsa. Budaya disebut memiliki karakter ilmiah, populer, dan sangat nasional, serta diharapkan menjadi kekuatan pendorong penting pembangunan sekaligus “kekuatan lunak” untuk meningkatkan posisi negara.
Dalam kerangka integrasi internasional, Resolusi No. 59-NQ/TW tertanggal 24 Januari 2025 dari Politbiro tentang integrasi internasional dalam situasi baru disebut membuka ruang lebih luas bagi pengembangan budaya Vietnam, dengan menempatkan budaya sebagai pilar integrasi. Pada 16 September 2025, Sekretaris Komite Sentral sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Le Hoai Trung memaparkan isi pokok Resolusi 59 dan program aksi pelaksanaannya dalam Konferensi Nasional tentang Pelaksanaan Empat Resolusi Politbiro. Ia menekankan bahwa integrasi internasional tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, perdagangan, pertahanan, atau ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga semakin menunjukkan kekuatannya di bidang budaya. Budaya dipandang sebagai landasan spiritual masyarakat, pendorong pembangunan nasional, dan “jembatan” untuk saling memahami serta bekerja sama menuju pembangunan berkelanjutan.
Setelah hampir 40 tahun reformasi, Vietnam disebut meraih banyak keberhasilan dalam integrasi internasional. Namun, sektor budaya tetap menghadapi kesenjangan dan tantangan, antara lain dampak ekonomi pasar, masuknya produk budaya asing yang kuat, serta risiko terkikisnya nilai-nilai tradisional. Dalam konteks itu, Resolusi 59 diharapkan mendorong transformasi mendasar dengan menempatkan integrasi budaya internasional ke dalam strategi pembangunan nasional secara keseluruhan dan mengaitkannya dengan keamanan politik, ekonomi, sosial, dan diplomatik. Resolusi tersebut juga menekankan unsur manusia sebagai pusat integrasi budaya, termasuk tugas mengembangkan sumber daya manusia budaya berkualitas tinggi, membina seniman, intelektual, dan peneliti, serta menciptakan mekanisme perlindungan hak dan pendorong kreativitas.
Dalam konferensi yang sama, Sekretaris Jenderal To Lam merujuk Resolusi 59 dengan menegaskan bahwa bidang-bidang integrasi harus terkait erat dan saling melengkapi dalam strategi keseluruhan, dengan fokus pada bidang utama, pendekatan selektif, serta peta jalan dan langkah yang tepat. Ia juga meminta promosi integrasi komprehensif di bidang budaya, masyarakat, pariwisata, lingkungan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan bidang lainnya untuk mempromosikan serta mempublikasikan budaya nasional.
Selanjutnya, pada 17 September 2025 dalam konferensi pers mengenai misi diplomasi budaya di era baru, Wakil Menteri Luar Negeri Tetap Nguyen Minh Vu menekankan bahwa Vietnam memasuki era baru dengan tujuan “rakyat yang sejahtera, bangsa yang kuat, demokrasi, keadilan, dan peradaban”, yang menuntut kontribusi seluruh sistem politik, masyarakat, dan setiap warga negara. Dalam kerangka Resolusi 59, ia menyatakan diplomasi budaya perlu ditempatkan dalam cara pandang dan posisi baru dalam keseluruhan urusan luar negeri dan integrasi internasional.
Nguyen Minh Vu memaparkan tiga keterkaitan utama: diplomasi budaya berhubungan erat dengan diplomasi ekonomi dan berkontribusi langsung pada tujuan pembangunan sosial-ekonomi; diplomasi budaya mendorong integrasi internasional yang lebih mendalam dan luas di bidang budaya, sekaligus menghubungkan integrasi dengan pelestarian, promosi, dan penyebaran budaya nasional; serta diplomasi budaya berperan membangun posisi dan prestise negara melalui peningkatan “kekuatan lunak” dan kekuatan nasional secara keseluruhan.
Ia juga menekankan perlunya pelaksanaan diplomasi budaya secara proaktif, positif, kreatif, dan inovatif dalam kerangka urusan luar negeri dan integrasi internasional, selaras dengan arahan Sekretaris Jenderal To Lam agar budaya dan diplomasi dipadukan secara harmonis. Arahan tersebut menekankan setiap kegiatan luar negeri tidak hanya memiliki kandungan budaya yang mendalam, tetapi juga menjadi kegiatan budaya, dengan budaya diposisikan sebagai sarana, semboyan, prinsip, dan tujuan urusan luar negeri untuk terus mengangkat kekuatan lunak bangsa.
Dengan pendekatan ini, diplomasi budaya dipandang bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis dan misi historis. Upaya membuat masyarakat internasional memahami negara, budaya, rakyat, dan kebijakan Vietnam dinilai penting untuk memperkuat posisi, citra, dan kekuatan nasional secara keseluruhan, sekaligus membangun citra nasional yang damai, ramah, dinamis, dan kreatif serta memberi kontribusi positif bagi pembangunan kawasan dan dunia.
