Vatikan menyatakan tidak akan bergabung dalam Board of Peace (BoP), inisiatif internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi perdamaian dan rekonstruksi Gaza sekaligus menangani konflik global.
Keputusan itu disampaikan Kardinal Pietro Parolin, kepala urusan diplomatik Tahta Suci, dari Roma pada Selasa (17/2/2026). Pernyataan tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai peran lembaga internasional dalam penyelesaian krisis dunia.
Board of Peace dibentuk setelah gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas pada akhir Oktober 2025. Pada awalnya, inisiatif ini diarahkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Namun, meski kesepakatan itu menghentikan kekerasan untuk sementara, ketegangan disebut masih terasa di lapangan. Sejumlah pihak, termasuk Vatikan dan beberapa negara besar, mempertanyakan legitimasi serta pendekatan dewan baru tersebut.
Kepada wartawan, Parolin menegaskan posisi resmi Tahta Suci. “Tahta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena sifatnya yang khusus, yang jelas berbeda dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Parolin juga menekankan kekhawatiran Vatikan bahwa penanganan krisis internasional semestinya berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan melalui badan yang dikendalikan oleh satu negara. “Salah satu poin yang kami tekankan adalah bahwa pada tingkat internasional, PBB harus menjadi pihak utama yang mengelola situasi krisis ini,” katanya setelah pertemuan bilateral dengan pemerintah Italia di Palazzo Borromeo.
Trump memprakarsai Board of Peace pada Januari 2026 dalam World Economic Forum di Davos dan mengambil peran sebagai ketua dewan. Dewan itu dijadwalkan menggelar rapat perdana di Washington pada pekan ini untuk membahas rencana rekonstruksi Gaza. Meski membawa agenda perdamaian, inisiatif tersebut menuai kritik dari kalangan diplomat dan akademisi internasional yang menilai langkah itu berisiko melemahkan peran PBB.
Sejumlah negara Barat besar, termasuk anggota Uni Eropa, memilih hanya hadir sebagai pengamat atau menolak bergabung sepenuhnya. Italia dan Uni Eropa disebut akan hadir sebagai pengamat, namun keputusan itu menuai kritik dari kelompok oposisi yang menilai kehadiran tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum internasional.
Sikap negara-negara terhadap Board of Peace juga beragam. Beberapa negara Timur Tengah menerima untuk bergabung, sementara Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada memilih menjauh. Perbedaan respons ini memunculkan pertanyaan baru mengenai legitimasi Board of Peace dalam diplomasi internasional.
Vatikan, di sisi lain, menegaskan konsistensi posisinya bahwa PBB harus tetap menjadi mediator utama dalam penyelesaian konflik global. Tahta Suci selama ini berstatus sebagai pengamat tetap di PBB dan tidak terlibat dalam struktur eksekutif maupun badan pengambilan keputusan, dengan alasan menjaga independensi diplomatik serta legitimasi multilateral.
Parolin turut menyinggung krisis global lain, termasuk situasi di Ukraina, sebagai gambaran bahwa upaya perdamaian internasional masih menghadapi banyak hambatan. Menurut Vatikan, hal ini menjadi alasan tambahan bahwa Board of Peace tidak seharusnya menggantikan peran lembaga internasional yang sudah mapan.
Penolakan Vatikan menegaskan batas-batas diplomasi yang tidak akan dilampaui Tahta Suci. Meski disebut ada tekanan dan tawaran diplomatik dari Washington, Vatikan menilai prinsip multilateralisme dan mandat PBB lebih penting ketimbang ikut serta dalam inisiatif yang dinilai bersifat unilateral.
