Universitas Paramadina meluncurkan Paramadina Asia & Pacific Institute (PAPI) sekaligus memperkenalkan buku Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik di Kampus Cipayung, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025. Peluncuran ini digelar dalam rangka konferensi internasional bertajuk Democracy, Prosperity, Sustainability, and Peace: Problems and Prospects, hasil kerja sama Universitas Paramadina dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
Dalam forum tersebut, kawasan Asia Pasifik disebut tengah menjadi episentrum geopolitik dunia, ditandai rivalitas kekuatan besar, pergeseran tatanan perdagangan global, serta meningkatnya ketegangan maritim. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Prof. Aleksius Jemadu, menilai kebijakan luar negeri Indonesia kini menghadapi kombinasi ketidakpastian global dan gejolak geopolitik.
“Indonesia akan tetap menjaga ASEAN sebagai jangkar kebijakan luar negeri, namun di saat yang sama juga memperluas jejaring dengan kekuatan besar lainnya,” ujar Prof. Aleksius. Ia menambahkan, presiden mendatang menghadapi tantangan serius, baik eksternal maupun internal, dan cara mengelola kebijakan luar negeri akan menentukan arah Indonesia hingga 2029.
Prof. Aleksius juga menyoroti perubahan dinamika perdagangan internasional dari rule-based menuju deal-based system. Menurutnya, kondisi ini menuntut Indonesia memperkuat posisi tawar di berbagai forum global. Ia menyebut ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS masih didominasi Tiongkok, sementara Amerika Serikat tetap memainkan peran penting sebagai mitra dagang utama dari kelompok G7.
“Indonesia membutuhkan strategi keseimbangan agar dapat memanfaatkan peluang dari keduanya,” jelasnya.
Merujuk data Lowy Institute 2024, Tiongkok tercatat sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dengan porsi impor 24 persen, disusul Amerika Serikat 6,9 persen. Bagi Prof. Aleksius, angka tersebut menunjukkan hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok memasuki fase pendalaman, meski keseimbangan dengan mitra lain tetap perlu dijaga.
Ia juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dan kemandirian nasional di tengah rivalitas ekonomi global. “Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan tidak boleh bergantung penuh pada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” ujarnya. “Sebagai middle power, kemandirian dan keberanian memainkan diplomasi akan menentukan posisi Indonesia di dunia.”
Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pertahanan RI, Prof. Anak Agung Banyu Perwita, menyoroti dimensi keamanan kawasan. Ia menilai Asia Pasifik berada di titik krusial seiring meningkatnya aktivitas militer dan kompetisi kekuatan besar, terutama di Laut Tiongkok Selatan.
“Asia Pasifik adalah kawasan yang sangat menarik bagi kekuatan regional maupun eksternal,” kata Prof. Banyu. “Ketika berbicara tentang power politics, isu keamanan maritim dan perlombaan senjata menjadi sangat menonjol karena berkaitan langsung dengan perebutan sumber daya strategis seperti nikel, batu bara, dan energi.”
Prof. Banyu menambahkan, inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas Tiongkok dinilainya menjadi instrumen penting dalam kompetisi global. Dalam kerangka realisme politik, ia menyebut kerja sama internasional kerap bersifat pragmatis dan berlandaskan kepentingan nasional.
“Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah sepenuhnya percaya satu sama lain. Tiga instrumen utama kebijakan luar negeri Tiongkok—economic statecraft, diplomasi global dan regional, serta modernisasi militer—menjadi pilar bagi strategi globalnya,” papar Prof. Banyu.
Data Lowy Institute juga disebut menunjukkan pengaruh Tiongkok kini mendominasi sebagian besar negara di Asia Pasifik, sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki kedekatan kuat dengan tiga dari dua belas negara di kawasan tersebut. Pergeseran ini dinilai menandai perubahan signifikan dalam lanskap kekuatan di Asia Pasifik.
Rangkaian acara ditutup dengan peluncuran buku Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik yang disusun tim dosen, mahasiswa, dan alumni Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, di bawah penyuntingan Peni Hanggarini. Buku tersebut menjadi publikasi perdana PAPI yang diluncurkan bersamaan dengan peresmian institut tersebut.
“Buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami lebih dalam arah hubungan bilateral dan pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik,” ujar Prof. Banyu.
Dalam kesempatan yang sama, Peni Hanggarini menyampaikan pendirian PAPI merupakan langkah strategis untuk memperkuat riset Indonesia di kawasan Asia dan Pasifik. “Dengan kehadiran PAPI, kami berharap dapat memberi kontribusi nyata terhadap kajian Asia dan Pasifik. Dalam waktu dekat akan ada lebih banyak diskusi, seminar, dan publikasi buku bertema serupa,” ujarnya.
Peluncuran buku dan peresmian PAPI menegaskan upaya Universitas Paramadina mendorong studi kawasan yang relevan dengan tantangan geopolitik mutakhir. Di tengah persaingan kekuatan besar dunia, inisiatif ini diarahkan untuk menjadi ruang kajian akademik sekaligus wadah dialog strategis terkait dinamika Asia Pasifik.
