JAKARTA — Kawasan Asia dan Pasifik disebut tengah menjadi episentrum dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia. Persaingan kekuatan besar, transformasi tatanan perdagangan global, serta tantangan keamanan maritim membuat kawasan ini strategis sekaligus kompleks.
Merespons perkembangan tersebut, Universitas Paramadina menggelar general lecture bertajuk “Peluang dan Tantangan Dinamika Ekonomi dan Keamanan di Kawasan Asia dan Pasifik bagi Indonesia” yang dirangkaikan dengan peluncuran buku “Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik.” Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sesi International Conference on Democracy, Prosperity, Sustainability, and Peace: Problems and Prospects yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada Kamis (2/10/2025).
Dalam kuliah umum tersebut, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu menilai kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi kombinasi ketidakpastian global dan meningkatnya gejolak geopolitik. Ia menegaskan keterlibatan Indonesia dalam forum BRICS tidak berarti meninggalkan ASEAN yang selama ini menjadi platform utama diplomasi Indonesia.
“Indonesia akan tetap menjaga ASEAN sebagai jangkar kebijakan luar negeri, namun di saat yang sama juga memperluas jejaring dengan kekuatan besar lainnya. Presiden mendatang dihadapkan pada tantangan serius, baik eksternal maupun internal, dan bagaimana ia mengelola kebijakan luar negeri akan sangat menentukan arah Indonesia hingga 2029,” ujar Prof. Aleksius.
Prof. Aleksius juga menyoroti perubahan sistem perdagangan internasional yang dinilainya bergeser dari rule-based menuju deal-based. Pergeseran ini, menurutnya, menuntut Indonesia memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global.
Ia menjelaskan ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS saat ini didominasi oleh Tiongkok, namun Amerika Serikat masih memegang peran penting jika dibandingkan dengan G7. Karena itu, Indonesia dinilai membutuhkan strategi keseimbangan agar dapat memanfaatkan peluang dari keduanya.
Merujuk data Lowy Institute (2024), Tiongkok berada di posisi teratas sebagai mitra dagang Indonesia dengan porsi impor 24%, sementara Amerika Serikat tercatat 6,9%. Kondisi ini, menurut Prof. Aleksius, menunjukkan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok berada pada fase pendalaman dan perluasan, meski keseimbangan dengan mitra lain tetap diperlukan.
Selain isu perdagangan, Prof. Aleksius menekankan pentingnya ketahanan pangan dan kemandirian nasional. Ia mengingatkan Indonesia perlu tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan tidak bergantung penuh pada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Menurutnya, sebagai middle power, kemandirian dan keberanian dalam diplomasi akan menentukan posisi Indonesia di tengah ketidakpastian tatanan global.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia Prof. Anak Agung Banyu Perwita menyoroti dimensi keamanan dan persaingan kekuatan di Asia Pasifik. Ia menekankan pentingnya mahasiswa Hubungan Internasional mengikuti dinamika berita global agar mampu membaca arah perkembangan geopolitik.
Menurut Prof. Banyu, Tiongkok semakin menunjukkan kesiapan di Laut Tiongkok Selatan, dan tren belanja militer yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir berkaitan dengan kompetisi ekonomi-politik. Ia menyebut isu keamanan maritim dan perlombaan senjata menonjol karena berkaitan langsung dengan perebutan sumber daya strategis seperti nikel, batu bara, dan energi.
Prof. Banyu juga menilai inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) merupakan bagian dari strategi besar Tiongkok dalam great power competition. Dalam kerangka realisme, ia menyebut kerja sama internasional kerap dipandang semu karena persoalan kepercayaan.
“Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah sepenuhnya percaya satu sama lain. Tiga instrumen utama kebijakan luar negeri Tiongkok—economic statecraft, diplomasi global dan regional, serta modernisasi militer—menjadi pilar bagi strategi globalnya,” kata Prof. Banyu.
Ia merujuk data Lowy Institute yang menyebut Tiongkok kini memiliki kedekatan dan pengaruh dominan terhadap sebagian besar negara di Asia Pasifik, sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki intensitas kedekatan kuat dengan 3 dari 12 negara di kawasan tersebut. Menurutnya, hal ini menegaskan adanya perubahan lanskap kekuatan di Asia Pasifik.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peluncuran buku karya Paramadina Asia and Pacific Institute (PAPI) berjudul “Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-negara di Asia dan Pasifik,” yang disunting oleh Peni Hanggarini, dosen Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Buku tersebut membahas kebijakan luar negeri Tiongkok dengan sejumlah negara di kawasan, dilengkapi studi kasus terkini.
Adapun penulis yang terlibat dalam penyusunan buku ini antara lain Peni Hanggarini, Mishka Husen Balfas, Emil Radhiansyah, Hizra Marisa, Bagas Rizky Ramadhan & Alia Rahmatulummah, Rizki Damayanti, Ratih Ariefianti Soeroto, dan Suhayatmi, yang berasal dari kalangan dosen, mahasiswa, serta alumni Hubungan Internasional Universitas Paramadina.
“Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, dan para pembuat kebijakan untuk memahami lebih dalam arah hubungan bilateral dan pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik,” ujar Prof. Banyu.
