Universitas Diponegoro (Undip) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menggelar kuliah Public Diplomacy bertema diplomasi maritim. Kegiatan ini berlangsung di Gedung ICT lantai 5 Kampus Undip Tembalang, Semarang, Selasa, 7 April 2026.
Acara tersebut dihadiri pimpinan universitas dan fakultas, jajaran Direktorat Diplomasi Publik Kemenlu RI, serta mahasiswa Undip. Kuliah ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman mengenai peran diplomasi maritim Indonesia.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undip, Prof. Heru Susanto, mengapresiasi kolaborasi tersebut dan berharap kegiatan ini menambah wawasan mahasiswa. “Patut bersyukur dapat mengikuti acara Public Diplomacy ini. Mudah-mudahan kita bertambah wawasan tentang diplomasi maritim,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis, 9 April 2026.
Ia menilai Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola wilayah laut. Karena itu, diplomasi dengan negara lain dinilai penting untuk memastikan kedaulatan serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat.
Direktur Diplomasi Publik Kemenlu RI, Ani Nigeriawati, mengatakan program Public Diplomacy Goes to Campus diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap isu-isu strategis. “Public Diplomacy Goes to Campus merupakan bentuk kemitraan Kemenlu RI dengan Undip sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Ia juga menyebut Semarang sebagai kota pelabuhan memiliki relevansi kuat dengan isu diplomasi maritim karena sejak lama menjadi pintu interaksi Indonesia dengan dunia.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu RI, Heru Hartanto Subolo, menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap peran maritim. Menurutnya, laut merupakan identitas sekaligus kekuatan ekonomi Indonesia. “Oleh karena itu, masyarakat harus memahami diplomasi maritim ini. Undip juga harus mengambil peran dalam hal ini,” ungkapnya.
Dalam sesi pemaparan, Deputi Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu RI, Dr. Gulardi Nurbintoro, menjelaskan perjuangan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan yang kemudian diakui secara internasional melalui UNCLOS 1982. “Sejak awal kemerdekaan terus diperjuangkan hingga akhirnya diakui pada 1982. Dari 3 mil menjadi 12 mil,” jelasnya.
Diskusi yang dimoderatori Robetmi Jumpakita Pinem itu juga menghadirkan tanggapan Guru Besar FISIP Undip, Prof. Ika Riswanti Putranti. Ia menegaskan sektor maritim memiliki nilai strategis bagi masa depan Indonesia. “Laut memiliki nilai strategis yang luar biasa. Masa depan Indonesia ada di laut,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan pemutaran film edukasi berjudul “12 Mile: Guiding The Archipelago” yang mengangkat perjuangan Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah laut Indonesia.
