Konferensi Asia-Afrika (KAA) 2015 menjadi momentum penting, tidak hanya karena menandai 60 tahun peristiwa Bandung 1955, tetapi juga karena menjadi ujian awal bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penyelenggaraan konferensi ini berlangsung dalam situasi persiapan yang sangat terbatas, yakni sekitar tiga bulan—rentang waktu yang dinilai jauh dari ideal dalam standar diplomasi internasional.
Dalam kondisi tersebut, Indonesia menghadapi tantangan ganda: memastikan rangkaian pertemuan berjalan lancar sekaligus menghasilkan dokumen yang substantif. Tiga dokumen utama yang dihasilkan adalah Bandung Message 2015, Declaration on Reinvigorating the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP), dan Declaration on Palestine. Dokumen-dokumen itu diposisikan bukan sekadar produk diplomasi, melainkan upaya menghubungkan simbolisme sejarah Bandung dengan kebutuhan kontemporer.
Untuk mengejar substansi dalam waktu singkat, Kementerian Luar Negeri memilih pendekatan yang lebih fleksibel. Draf awal disusun secara intensif di Jakarta melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan tujuan memasukkan berbagai deliverables konkret, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi.
Proses penyusunan tidak berhenti di dalam negeri. Draf kemudian dibawa ke New York, di mana Perwakilan Tetap RI memanfaatkan sejumlah forum, termasuk Gerakan Non-Blok, untuk memperkaya substansi dan membangun konsensus awal. Pendekatan ini disebut membantu menyelesaikan sebagian besar isu sebelum pertemuan resmi berlangsung di Jakarta.
Saat Senior Officials’ Meeting (SOM) dimulai, perbedaan yang tersisa relatif kecil, namun berada pada isu-isu yang sensitif. Salah satu contohnya adalah reformasi Dewan Keamanan PBB. Untuk menjembatani perbedaan tajam, digunakan mekanisme friends of the chair guna mempertemukan kepentingan yang berseberangan. Mekanisme tersebut dinilai efektif dalam mendorong kompromi tanpa memperpanjang negosiasi.
Selain dinamika antarnegara, tantangan domestik juga muncul. Aspirasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perlu dikelola. Salah satu dorongan yang mengemuka adalah agar KAA menghasilkan instrumen hak asasi manusia baru. Dalam keterbatasan waktu, hal itu dinilai tidak realistis. Sebagai jalan tengah, Bandung kemudian diintegrasikan dalam Bandung Message sebagai “kota HAM”, sebuah pendekatan yang disebut simbolik namun tetap substansial.
Dari sisi pengelolaan forum, desain KTT juga disusun untuk menegaskan kepemilikan bersama. Presiden Joko Widodo dan Ketua Uni Afrika Robert Mugabe memimpin pembukaan dan penutupan, sementara sesi lainnya dipimpin secara bergilir oleh para pemimpin Asia-Afrika. Format ini dimaksudkan sebagai pesan politik bahwa KAA bukan semata panggung Indonesia, melainkan milik bersama negara-negara Asia-Afrika.
Puncak pertemuan di Jakarta pada April 2015 dihadiri lebih dari 100 negara dan organisasi internasional, termasuk puluhan kepala negara dan pemerintahan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan historic walk di Bandung sebagai momen simbolik yang menghubungkan generasi kini dengan para perintis solidaritas Asia-Afrika.
Namun, refleksi muncul ketika peringatan 70 tahun KAA pada 2025 digelar lebih sederhana. Tidak ada gaung besar maupun KTT berskala monumental. Sejumlah pengamat internasional juga mencatat penurunan energi dalam solidaritas Global South, memunculkan pertanyaan tentang relevansi Bandung.
Dalam tulisan tersebut ditegaskan bahwa persoalannya bukan terletak pada simbol, melainkan pada konsistensi. KAA 2015 telah melahirkan komitmen dan program, tetapi komitmen diplomasi menuntut tindak lanjut. Bandung dipandang bukan sekadar nostalgia, melainkan agenda yang belum selesai.
Kesimpulan yang ditarik: menjaga semangat Bandung tidak cukup dilakukan lewat peringatan sejarah, melainkan melalui kesungguhan menunaikan komitmen yang telah disepakati. Di tengah dunia yang kembali terfragmentasi, relevansi solidaritas Asia-Afrika dinilai tetap besar, dengan ujian utama terletak pada konsistensi menjadikan Bandung sebagai prinsip dalam diplomasi, bukan sekadar slogan.
Jakarta, 16 April 2026
