Dalam rentang sepekan yang padat, Indonesia mencatat sejumlah langkah diplomatik dan strategis yang menarik perhatian. Jakarta disebut merampungkan kesepakatan pertahanan dengan Pentagon, melakukan kunjungan ke Presiden Rusia Vladimir Putin, mengonfirmasi pembelian rudal BrahMos, serta memberi sinyal kemungkinan keluar dari “Board of Peace” yang disebut dibentuk pada era Donald Trump.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, rangkaian langkah itu dipandang sebagai upaya mendefinisikan ulang peran Indonesia di panggung Global South. Namun, pendekatan ini juga memunculkan pertanyaan: apakah Indonesia sedang menjalankan strategi penyeimbangan (hedging) yang cermat, atau justru membuka potensi ketegangan baru di masa depan.
Kompleksitas diplomasi Indonesia dinilai meningkat sejak resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025. Keanggotaan tersebut terjadi hampir bersamaan dengan penguatan kerja sama militer dengan Amerika Serikat. Situasi itu dibaca sebagai upaya mempertahankan otonomi strategis, dengan tidak menempatkan diri dalam dikotomi blok Barat versus Timur, melainkan memanfaatkan ruang kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan nasional.
Analisis dari kanal ThinkBRICS di YouTube menyoroti apa yang disebut sebagai paradoks kebijakan, khususnya di bidang moneter dan pertahanan. Dalam analisis tersebut, Indonesia dinilai mendukung agenda dedolarisasi melalui BRICS—antara lain lewat diversifikasi cadangan, penguatan kapasitas New Development Bank (NDB), serta upaya mengurangi ketergantungan dolar dalam perdagangan bilateral—namun pada saat yang sama tetap menandatangani kontrak pertahanan yang berbasis dolar dengan kontraktor Amerika dalam ekosistem militer yang disebut masih didominasi dolar.
ThinkBRICS menilai situasi itu bukan bentuk hipokrisi, melainkan strategi bertahan negara kekuatan menengah yang berupaya bergerak di antara perubahan tatanan moneter global.
Kerangka akademis yang sejalan juga muncul dalam kajian Global South Review dari UGM Yogyakarta. Paper yang ditulis Danial Darwis dan Aria Aditya Setiawan menyimpulkan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan “strategi hedging terkalkulasi” yang menyeimbangkan hubungan bilateral dan keterlibatan multilateral untuk mempertahankan otonomi strategis.
Dalam kajian tersebut, aksesi ke BRICS disebut membuka peluang strategis, mulai dari penguatan kerja sama ekonomi Selatan-Selatan, akses pembiayaan pembangunan alternatif, hingga peningkatan pengaruh geopolitik. Namun, risikonya juga dinilai nyata, termasuk potensi tekanan dari negara-negara Barat, dominasi internal BRICS oleh kekuatan besar, serta pergeseran reputasi yang dapat memengaruhi kohesi ASEAN.
Di sektor pertahanan, implementasi strategi diversifikasi terlihat melalui rencana pembelian rudal BrahMos senilai 100 juta dolar AS dari India—yang disebut sebagai proyek bersama India-Rusia—serta pengadaan teknologi drone dari Amerika Serikat. Fokus kebijakan ini dikaitkan dengan upaya pengamanan Selat Malacca, salah satu jalur maritim vital.
Langkah-langkah tersebut juga diposisikan dalam konteks dinamika ekonomi global, termasuk kekhawatiran terhadap risiko stagnasi inflasi (stagflasi) akibat gejolak harga minyak dan ketegangan di sekitar Selat Hormuz.
Dari sisi BRICS, masuknya Indonesia dinilai menambah bobot organisasi itu karena Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN. Hal ini disebut dapat memperkuat agenda Global South dan mendorong transisi menuju sistem keuangan yang lebih multipolar.
Meski begitu, sejumlah analisis mengingatkan bahwa ruang manuver diplomatik bisa menyempit ketika rivalitas Amerika Serikat dan China semakin memanas. Dalam situasi seperti itu, kemampuan untuk tetap netral sekaligus meraih manfaat dari berbagai pihak disebut akan semakin sulit.
Ke depan, keberhasilan strategi hedging Indonesia dinilai sangat bergantung pada kemampuan Jakarta mengelola kontradiksi internal dan tekanan eksternal. Manuver diplomasi di antara Washington, Moskow, Beijing, dan New Delhi disebut perlu tetap berpijak pada kepentingan nasional yang jelas dan stabil agar tidak memunculkan risiko ketegangan yang lebih besar.
