Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar Kajian Webinar Series ke-56 bertajuk Ketegangan Global & Erosi Peradaban: Refleksi atas Krisis Geopolitik, Ekonomi, dan Iklim dalam Perspektif Muhammadiyah secara daring, Kamis, yang diikuti dari Solo, Jawa Tengah.
Kegiatan ini menghadirkan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag., sebagai narasumber utama. Webinar dibuka oleh Wakil Rektor III UMS Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag., yang menekankan pentingnya forum intelektual untuk membaca dinamika global dari perspektif keislaman.
Mutohharun menyampaikan harapan agar diskusi tersebut dapat memperkuat pemahaman mengenai cara pandang Muhammadiyah terhadap ketegangan global saat ini. Ia juga menilai Muhammadiyah diharapkan mampu memberi arah perubahan pada level nasional maupun internasional.
Dalam pemaparannya, Zakiyuddin menggambarkan dunia tengah berada dalam kondisi “paradoks global”. Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semestinya menghadirkan kesejahteraan justru memunculkan kontradiksi sosial. Ia mencontohkan kondisi di negara maju seperti Jepang, di mana kesejahteraan tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan sosial.
Zakiyuddin mengisahkan pengalamannya di Tokyo, saat menyaksikan pernikahan sederhana yang hanya dihadiri sedikit orang karena tingginya biaya hidup. Ia mempertanyakan makna kesejahteraan jika pada saat yang sama biaya hidup makin mahal dan membatasi ruang gerak masyarakat.
Ia menilai konflik global kini memasuki fase krisis permanen. Bentuknya, kata dia, tidak hanya perang bersenjata, tetapi juga konflik proksi, perang digital, hingga serangan siber oleh aktor yang tidak selalu tampak. Situasi tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa kekerasan tidak lagi menjadi anomali, melainkan mengalami normalisasi.
“Kalau kekerasan sudah menjadi normal, itu artinya ia telah menjadi established,” ujarnya.
Zakiyuddin juga menyoroti melemahnya hukum internasional dan diplomasi moral. Ia menilai banyak resolusi internasional tidak berjalan efektif, bahkan kerap diveto oleh negara-negara berkepentingan. Dalam kondisi ini, relasi antarbangsa disebut lebih didominasi kepentingan nasional dibanding komitmen etis global.
Ia melihat erosi peradaban tercermin dalam dua gejala utama, yakni normalisasi kekerasan dan dehumanisasi. Menurutnya, manusia kerap direduksi menjadi angka statistik, sehingga tragedi kemanusiaan kehilangan daya guncang di ruang publik.
“Kematian satu jiwa adalah tragedi, tetapi kematian ribuan menjadi sekadar angka,” katanya.
Dari sisi ekonomi, Zakiyuddin memaparkan ketimpangan ekstrem antara negara kaya dan negara miskin. Ia menyebut sebagian kecil populasi dunia menguasai mayoritas kekayaan global, sementara separuh populasi termiskin hidup dalam keterbatasan. Ia juga menilai konsep trickle down effect yang dijanjikan teori pertumbuhan ekonomi tidak terbukti dalam realitas.
Selain itu, ia menyinggung kapitalisme spekulatif sebagai persoalan serius karena kekayaan, menurutnya, dapat bertambah tanpa menciptakan ekonomi riil maupun lapangan kerja.
Dalam konteks krisis iklim, Zakiyuddin menegaskan pemanasan global telah menjadi kenyataan yang dirasakan seluruh makhluk hidup. Ia menyebut kenaikan suhu global yang signifikan sebagai sinyal bahaya, disertai krisis air, krisis pangan, serta meningkatnya bencana hidrometeorologi di Indonesia.
“Kerusakan alam bukan lagi sekadar bencana alam, tetapi bencana lingkungan akibat ulah manusia,” ujarnya.
Ia menilai krisis iklim bukan hanya persoalan fisik, melainkan juga krisis nilai dan etika peradaban. Menurutnya, alam kerap diperlakukan sebagai objek, bukan amanah; generasi masa depan dikorbankan untuk kepentingan jangka pendek; dan eksploitasi sumber daya dilakukan bukan untuk kebutuhan, melainkan keinginan.
Zakiyuddin mengidentifikasi hilangnya spiritualitas, dominasi rasionalitas instrumental, serta melemahnya etika global sebagai akar persoalan. Ilmu pengetahuan, kata dia, tidak lagi ditempatkan sebagai alat untuk kemaslahatan, melainkan menjadi tujuan yang tunduk pada logika utilitas dan efisiensi semata.
Sebagai respons, ia menekankan pentingnya rekonstruksi etika peradaban berbasis Islam berkemajuan. Ia menyebut tauhid sebagai dasar ontologis sekaligus worldview kehidupan.
“Tauhid bukan sekadar akidah, tetapi cara pandang dan cara bertindak,” tegasnya.
Ia menjelaskan iman sebagai fondasi, ilmu sebagai alat, dan amal sebagai praksis. Menurutnya, kemajuan sejati adalah memuliakan manusia, menjaga keseimbangan alam, serta menghadirkan keadilan. Ia berharap Muhammadiyah melalui risalah Islam berkemajuan dapat menawarkan etika global yang melampaui kepentingan sempit dan selektif, sehingga refleksi atas krisis geopolitik, ekonomi, dan iklim tidak berhenti pada analisis, tetapi berlanjut pada komitmen praksis menuju peradaban yang berkeadaban.
Webinar tersebut disebut menjadi ruang refleksi kritis sekaligus ajakan moral bagi sivitas akademika dan masyarakat luas untuk meneguhkan nilai tauhid, kemanusiaan, dan keberlanjutan sebagai fondasi membangun masa depan global yang lebih adil dan berimbang.
