Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyusun strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan regulasi internasional terhadap industri kelapa sawit, termasuk aturan deforestasi Uni Eropa (EUDR). Inisiatif ini dijalankan melalui mandat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan dukungan United Nations Development Programme (UNDP), melalui penyusunan modul pelatihan khusus bagi negosiator dan diplomat Indonesia.
Team Leader sekaligus Sekretaris Eksekutif PSPD UGM, Maharani Hapsari, mengatakan modul tersebut dirancang untuk membantu para negosiator menyampaikan transformasi yang terjadi di industri sawit Indonesia dari sektor hulu hingga hilir secara objektif di tingkat global. “Kami merancang pelatihan yang responsif agar posisi tawar Indonesia semakin kuat di pasar internasional,” ujar Maharani dalam kegiatan Kick-off and Inception Workshop bertajuk “Capacity Building on Foreign Negotiation and Diplomacy in Sustainable Practices of Palm Oil” di Yogyakarta, Selasa (7 April 2026).
Program ini mengusung pendekatan whole-of-government yang bertujuan menyatukan suara berbagai pihak, mulai dari kementerian, akademisi, hingga petani swadaya. Maharani menyebut PSPD UGM bersama UNDP-FAST Project juga meluncurkan program pelatihan hibrida berbasis modul yang mencakup penguasaan komoditas, strategi negosiasi, dan diplomasi publik untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman UGM, Maharani juga menyinggung perkembangan pasar dan peluang hilirisasi. Ia menyebut adanya peningkatan ekspor olahan kelapa sawit ke Tiongkok dan Mesir, serta peluang baru di sektor bioavtur dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis POME, yang dinilai membuka ruang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dan memperluas daya saing hilir sawit.
Sementara itu, Programme Manager for NRM Cluster UNDP Indonesia, Iwan Kurniawan, menekankan pentingnya narasi sawit berkelanjutan yang berpijak pada kondisi di lapangan. Menurutnya, jutaan petani swadaya merupakan pelaku utama dalam rantai pasok, bukan sekadar penerima manfaat, dengan penguatan sertifikasi ISPO hingga tingkat lapangan.
