Uni Eropa (UE) dan Israel kembali menggelar pembicaraan formal pada Senin (24/02) di Brussel, Belgia. Pertemuan ini menandai dialog tingkat tinggi pertama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, di tengah perbedaan pandangan yang tajam mengenai perang di Gaza dan situasi di Tepi Barat.
Sejumlah pihak sebelumnya menilai pertemuan kali ini semestinya menjadi momen bagi UE untuk bersikap lebih keras terhadap Israel. Dorongan untuk meninjau hubungan dagang dan kerja sama UE-Israel sempat menguat tahun lalu, setelah Spanyol dan Irlandia mengusulkan evaluasi perjanjian yang mencakup klausul penghormatan hak asasi manusia. Namun, menjelang pertemuan, seorang diplomat senior UE menegaskan tujuan utama pertemuan adalah menjaga dialog tetap berjalan dan “bukan untuk mengadili Israel.” Usulan peninjauan perjanjian tersebut juga disebut “tidak dibahas.”
Menurut keterangan diplomat UE, dibutuhkan berbulan-bulan negosiasi internal di antara 27 negara anggota—yang memiliki pandangan berbeda tentang Israel—untuk mencapai kompromi agar pertemuan dapat terlaksana.
Dari pihak Israel, undangan UE dipandang sebagai sinyal positif. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menyatakan pertemuan itu mencerminkan “keinginan untuk memperbarui hubungan yang normal.” Ia mengakui adanya perbedaan pendapat, namun menekankan perlunya cara untuk mengelolanya.
UE merespons perbedaan internal dengan menyusun pernyataan 57 poin yang memuat kecaman sekaligus pujian terhadap Israel. Seorang diplomat menggambarkannya sebagai dokumen “segala hal untuk semua orang.” Dalam pernyataan tersebut, UE menegaskan bahwa warga Gaza yang terpaksa mengungsi harus dijamin dapat kembali ke rumah mereka “dengan aman dan bermartabat,” menyusul usulan Presiden AS Donald Trump agar AS “mengambil alih” Gaza.
UE juga menyambut gencatan senjata yang rapuh di Gaza serta mendesak Hamas membebaskan para sandera. Pada saat yang sama, Brussel menyatakan “sangat menyesalkan jatuhnya korban sipil—hal yang tidak dapat diterima, terutama perempuan dan anak-anak—serta situasi kemanusiaan yang sangat buruk,” yang disebut terutama dipicu oleh kurangnya bantuan yang masuk ke Gaza.
Dalam isu Tepi Barat, UE menyampaikan “penentangan yang kuat terhadap kebijakan pemukiman Israel” dan “mengutuk keras eskalasi lebih lanjut” yang dikaitkan dengan meningkatnya kekerasan, ekspansi pemukiman ilegal, operasi militer Israel, serta meningkatnya serangan teroris terhadap Israel. UE juga mendesak Israel melakukan “perbaikan nyata” terkait kebebasan bergerak dan akses bagi warga Palestina, serta menegaskan penolakan terhadap tindakan yang merusak kelangsungan solusi dua negara.
Israel datang dengan dokumen tandingan berisi 149 paragraf yang mencakup berbagai bidang kerja sama, dari pariwisata hingga transportasi. Dokumen itu juga memuat peringatan tentang meningkatnya antisemitisme di Eropa dan seruan agar negara-negara UE mempromosikan undang-undang untuk memerangi kebencian terhadap orang Yahudi.
Terkait Gaza, Israel menyatakan pihaknya “dipaksa berperang” untuk membongkar kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, membebaskan sandera, dan memulihkan keamanan. Israel juga menyebut sejak 7 Oktober berada di bawah “serangan terus-menerus dan ancaman eksistensial.” Pemerintah Israel menegaskan telah melakukan “upaya signifikan” untuk mengizinkan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta menyalahkan penjarahan oleh Hamas sebagai penyebab kesulitan distribusi bantuan.
Usai pembicaraan, Sa’ar mengatakan hubungan Israel-UE “tidak boleh disandera oleh konflik Israel-Palestina.” Ketika ditanya apakah peringatan Brussel akan memengaruhi perilaku Israel di Tepi Barat, ia merujuk pada bom yang ditanam di bus-bus Israel pada pekan sebelumnya sebagai bukti ancaman teror. Sa’ar menyebut tindakan Israel di wilayah tersebut dilakukan untuk melindungi diri dan akan terus dilakukan demi membela warganya.
Meski perbedaan sikap tampak dalam dokumen resmi, suasana pertemuan langsung dilaporkan lebih ramah, dengan senyum dan jabat tangan. Kepala Urusan Luar Negeri UE Kaja Kallas menggambarkan pembicaraan sebagai “terus terang.” Setelah sesi formal, Sa’ar melanjutkan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi UE, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola, yang ia sebut sebagai “sahabat sejati Israel.”
Pendekatan UE memicu kritik dari organisasi kemanusiaan dan kelompok hak asasi manusia. Oxfam menilai klausul hak asasi manusia dalam perjanjian UE seolah tidak diberlakukan terhadap Israel. Agnès Bertrand-Sanz dari Oxfam menyebut, “Ini bukan diplomasi—ini adalah keterlibatan (dalam kejahatan).” Sementara itu, Claudio Francavilla dari Human Rights Watch mengkritik keras gagasan “seolah-olah tak terjadi apa-apa” dengan negara yang perdana menterinya diburu atas tuduhan kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Isu ICC juga kembali mengemuka di Eropa setelah calon Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan telah berjanji kepada Netanyahu bahwa ia dapat mengunjungi Jerman tanpa ditangkap. Pernyataan tersebut menyoroti perdebatan mengenai kewajiban negara anggota UE untuk melaksanakan perintah penangkapan ICC. Ketika ditanya soal hal ini, Kallas menyatakan UE mendukung “netralitas dan kinerja” ICC dan mengingatkan bahwa semua negara UE telah menyepakati aturan ICC. Namun, ia menambahkan bahwa penerapan perintah penangkapan ICC bergantung pada keputusan masing-masing negara anggota.
Pada hari yang sama, Israel mengkritik ICC atas apa yang disebutnya sebagai “keputusan yang tidak adil” yang “berusaha merusak” hak Israel untuk melindungi wilayah dan warganya serta hidup damai dan aman. Israel juga mengulang tuduhan lama—yang disebut telah ditolak ICC—bahwa perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu merupakan “antisemitisme murni.”
