Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tenggat waktu 10 hingga 15 hari bagi Iran untuk kembali memulai perundingan nuklir. Trump menyatakan Iran harus kembali ke meja negosiasi dalam rentang waktu tersebut atau menghadapi konsekuensi serius.
Menurut laporan yang dikutip dari Fox News, pada Juni lalu Trump sempat mengatakan akan memutuskan dalam dua minggu apakah akan menyerang Iran, namun keputusan itu disebut baru diambil dua hari setelah pengumuman. Pada Kamis (19/2/2026), Trump kembali menetapkan batas waktu baru bagi Teheran untuk memulai perundingan, yang dinilai sebagai babak baru diplomasi nuklir AS-Iran dengan risiko tinggi.
Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, Jason Brodsky, menilai kecil kemungkinan proses negosiasi ini menghasilkan terobosan besar. Ia menilai diplomasi dapat berfungsi ganda: menekan kepemimpinan Iran sekaligus memberi waktu bagi Amerika Serikat menyiapkan aset militer di kawasan.
“Saya rasa ada keraguan yang mendalam di pemerintahan Trump bahwa negosiasi ini akan menghasilkan hasil yang dapat diterima. Mereka menggunakan proses diplomatik untuk memperjelas pilihan kepemimpinan Iran dan mengulur waktu guna memastikan kita memiliki aset militer yang sesuai di wilayah tersebut,” kata Brodsky.
Sementara itu, sumber dari Timur Tengah menyebut Teheran memahami risiko perang, tetapi menolak pembatasan terhadap program rudal jarak pendeknya. Menurut sumber tersebut, para negosiator Iran tidak memiliki kewenangan untuk melampaui batasan itu.
Penolakan atas pembatasan program rudal disebut menjadi garis merah yang ditetapkan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, sehingga para negosiator tidak bisa menyetujui pembatasan tersebut. Namun, Iran dinilai kemungkinan lebih fleksibel dalam pembahasan pengayaan uranium, terutama jika pencabutan sanksi internasional turut dimasukkan dalam kesepakatan.
Peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, Behnam Taleblu, memperingatkan Iran berpotensi hanya menawarkan proposal yang melegitimasi kondisi saat ini tanpa perubahan besar pada program nuklirnya. Taleblu menilai Iran memiliki tiga tujuan utama: mencegah serangan militer, melemahkan oposisi dalam negeri, dan mendapatkan stabilitas ekonomi melalui pencabutan sanksi.
“Jenis kesepakatan pertama yang harus kita khawatirkan… mereka mungkin mengajukan perjanjian yang lebih didasarkan pada pemindahan realitas saat ini ke atas kertas. Kesepakatan semacam ini tidak mengharuskan Iran menawarkan apa pun,” ujar Taleblu.
