Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan pada akhir bulan ini. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social.
Dalam unggahannya, Trump menyebut penyelenggaraan KTT G20 di Afrika Selatan sebagai sesuatu yang “memalukan”. Ia kemudian mengaitkan penilaiannya dengan isu yang menyangkut warga Afrikaner, yakni kelompok keturunan pemukim Belanda serta imigran Prancis dan Jerman.
Trump menuduh warga Afrikaner “dibunuh dan dibantai” serta menyatakan tanah dan pertanian mereka “disita secara ilegal”. Ia menegaskan tidak akan ada pejabat pemerintah AS yang hadir selama, menurutnya, pelanggaran hak asasi manusia tersebut masih berlangsung. Trump juga menyatakan harapannya untuk menjadi tuan rumah KTT G20 pada 2026 di Miami, Florida.
Wakil Presiden AS JD Vance, yang sebelumnya dijadwalkan menghadiri pertemuan KTT G20 di Johannesburg pada 22–23 November, dipastikan juga tidak akan hadir. Trump sebelumnya telah mengkritik sejumlah kebijakan dalam dan luar negeri Afrika Selatan, mulai dari kebijakan pertanahan hingga gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait dugaan genosida di Gaza.
Bulan lalu, Trump menetapkan batas terendah yang pernah tercatat untuk penerimaan pengungsi AS dan menyatakan bahwa penerimaan tersebut sebagian besar akan berfokus pada warga Afrikaner kulit putih.
Menanggapi pernyataan Trump, Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyatakan menyesalkan unggahan tersebut dan menegaskan penolakan Pretoria atas tuduhan bahwa warga Afrikaner mengalami penindasan. Kementerian itu menyebut klaim mengenai penganiayaan terhadap komunitas tersebut tidak didukung oleh fakta.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan juga menyinggung pengalaman sejarah negara itu yang diwarnai ketimpangan rasial sebagai modal untuk membantu dunia mengatasi perpecahan melalui platform G20. Mereka menyatakan berharap dapat menyelenggarakan pertemuan puncak yang sukses.
Disebutkan pula bahwa awal tahun ini Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memboikot pertemuan para menteri luar negeri G20 di Afrika Selatan. Afrika Selatan memegang jabatan presiden G20 dari Desember 2024 hingga November 2025, sebelum kemudian Amerika Serikat mengambil alih jabatan tersebut.
